Pembahasan tentang konsep negara (staatside) menjadi bagian sangat penting karena mempunyai pengaruh besar terhadap penafsiran aturan dasar dalam tata negara dan penempatan hakikat antara negara dengan warga negaranya. Menurut Ni’matul Huda dalam “Kesimpulan Cita Negara” yang dijelaskan oleh Oppenheim, Cita negara adalah hakikat yang paling dalam dari negara sebagai kekuatan yang membentuk negara atau hakikat negara yang menetapkan bentuk negara.
Sejak awal perumusan, UUD 1945 sudah menjadi perang ideologi dan dasar filsafat negara yang ingin dipakai. Proponen atau penyokong perjuangan seperti Soepomo dan Soekarno mendukung diterapkannya paham integralistik atau kekeluargaan dalam dasar konstitusi negara kita. Pandangan teori ini mendefinisikan bahwa negara didirikan bukanlah untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, melainkan menjamin masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan (Ni’matul Huda, 2008).
Pada sisi lain, ada pula anggota BPUPKI yang menganut paham demokrasi seperti M. Hatta, M. Yamin dan Maria Ulfah. Inilah sebabnya, meskipun UUD 1945 kita mengandung aspirasi tentang demokrasi, keadilan sosial, jaminan hak asasi manusia dan hak warga negaranya dalam pasal-pasalnya yaitu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, 28, 29 ayat (2) dan Pasal 31.
Akan tetapi, UUD kita juga mengandung unsur integralistik atau kekeluargaan. Indonesia menjadi negara unik dimana pemahaman atau ideologi tentang sistem konsep negaranya berasal dari berbagai teori tentang kenegaraan. Tak jarang hal ini juga menjadi perdebatan diantara para ahli hukum tata negara mengenai ideologi atau sistem konsep negara indonesia itu sendiri.
Beberapa perdebatan di kalangan para ahli antara lain, liberalisme atau illiberalisme, demokrasi atau tidak, sekuler atau keagamaan dan masih banyak lagi. Padahal, pemahaman atau ideologi tentang sistem atau konsep negara Indonesia itu, mencangkok berbagai ideologi dari berbagai pemahaman yang dibentuk oleh para filsuf ahli negara.
Pada sisi lain, padanan kata liberal dan illiberalisme masih terasa asing di perbendaharaan bahasa kita. Liberalisme sendiri dalam arti ringkasnya berarti kebebasan. Kebebasan disini apabila dikerucutkan kembali dalam pandangan liberalisme memiliki arti kesetaraan hak antara individu dengan individu lainnya, memiliki keleluasaan, bebas dalam berpikir dan yang paling penting adalah penghargaan atas hak dan kebebasan individu.
Bagi kaum liberal, kebebasan individu atas hak-hak pribadinya adalah unsur yang terpenting dalam membangun masyarakat yang ideal. Sementara itu, lawan kata dari liberal ialah illiberalisme. Akademisi menganggap bahwa demokrasi illiberal bukanlah demokrasi. Illiberalisme atau demokrasi illiberal adalah suatu sistem dimana pemerintahan tetap melaksanakan pemilu akan tetapi kebebasan sipil dikekang sehingga individu dalam lingkaran organisasi atau pemerintahan itu tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, illiberalisme sangat bertentangan dengan paham liberal yang menganut kebebasan yang sebebas-bebasnya.
Hal lain yang tak kalah pula membosankan untuk dibahas tak lain adalah, kecenderungan politik Indonesia pada ideologi illiberalisme dan praktik oligarki yang kian marak. Posisi rakyat sekarang hanyalah sebagai pelaksana pemilu dan posisinya terputus karena rakyat sama sekali tidak mengetahui tentang kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa, elit dan oligarki itu digunakan untuk apa. Padahal agenda reformasi konstitusi kita adalah memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia yang nantinya akan condong pada demokrasi liberal. Tetapi, kenyataannya sistem tata negara kita lebih condong terhadap demokrasi illiberal dengan sedikit cangkokkan dari sistem demokrasi liberal.
Sejatinya, di dalam UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang sangat mengacu pada demokrasi liberal yaitu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, 28, 29 ayat (2) dan Pasal 31. Pendapat saya tentang demokrasi illiberal ini sebenarnya berkonotasi negatif, karena ideologi ini seolah-olah tidak mengusung tegak pada sistem demokrasi secara nyata, yang mana seharusnya demokrasi itu dianggap mampu mendorong kesetaraan akses dan partisipasi politik setiap masyarakatnya.
Namun kenyataannya pilar masyarakat (civil society) di negara kita yang biasanya berwujud dalam organisasi, partai politik, lembaga pers, mahasiswa dan akademisi terasa makin bias dan kabur karena ditunggangi oleh penguasa dan jaringannya sehingga menguatkan opini bahwa Indonesia masih menganut sistem demokrasi illiberal atau dalam hal ini juga sama seperti yang diterapkan Soekarno dalam ideologi demokrasi terpimpinnya dan demokrasi pancasila yang diagung-agungkan oleh Suharto.
Terminologi negatif lainnya untuk mendefinisikan demokrasi illiberal ini adalah demokrasi kosong. Karena adanya demarkasi atau batas pemisah antara penguasa dan rakyatnya, selain itu rakyat hanya sebagai objek pelaksananya saja. Praktik yang dilakukan di negara kita ini perlu dilakukan penyelisikan kembali. Karena pelaksanaan pemilu lima tahunan kita lebih mengarah kepada pelaksanaan normatif ketimbang substantif yaitu, Indonesia menduduki peringkat paling tinggi dalam pelaksanaan pemilu yang dinilai dari angka namun Indonesia turun drastis apabila kita selisik dari isi dan bobot.
Hal ini menandakan dari banyaknya pemilu di Indonesia yang malah bersifat ‘kosong’ dan tidak memiliki arti apa-apa dalam pelaksanaan demokrasi kita. Rakyat hanya sebagai alat dan elektoral bagi para politisi untuk mendapat suara dan menduduki parlemen dan fraksi-fraksi di pemerintahan.
Setelah pemilu selesai para elite dan penguasa ini cenderung menutup mata dan telinga terhadap realitas yang terjadi di negara kita. Ruang gerak masyarakat juga dibatasi dan direpresi berbagai aparat dan aturan-aturan, RUU dan UU yang memenjarakan demokrasi yang nyata. Semua hantu-hantu demokrasi kosong ini semakin menakutkan karena hal ini juga menimbulkan runtuhnya pilar masyarakat (civil society) dan lemahnya perlindungan HAM.
Salah satu tanda keruntuhan pilar masyarakat kita adalah munculnya berbagai jargon-jargon, narasi, dan slogan-slogan untuk mematikan manuver bergerak para aktor masyarakat sipil yang membuat ketakutan tersendiri bagi saya. Padahal, dengan adanya kritikan dari berbagai lapisan masyarakat berfungsi sebagai upaya penting dalam mengawal demokrasi. Dengan hadirnya banyak organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berperan penting dalam melakukan checks and balances agar lembaga negara tidak berbuat sewenang-wenang.
Hadirnya organisasi-organisasi tersebut, membuat wadah bagi aktor-aktor masyarakat sipil untuk mengawal lembaga negara dalam berbagai bidang. Namun ironisnya wadah masyarakat ini malah dijadikan, dimanfaatkan dan mengalami penyusutan karena ditunggangi oleh para penguasa dan jaringannya (oligarki), Dalam buku Oligarki: Teori dan Kritik, wacana global juga turut mempromosikan neoliberalisme yaitu konsep tentang transisi ekonomi politik, demokrasi, pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi dan sejenisnya yang menjadi acuan utama para negarawan, aktivis dan akademisi dalam mengadvokasi agenda-agenda reformasi institusional.
Ironisnya, kegagalan jargon-jargon neoliberalisme mengacu pada fakta ketimpangan ekonomi yang terus menajam serta makin menguatnya kecenderungan illiberalisme dalam demokrasi di indonesia. Hal ini tidak pernah diakui sebagai indikasi keterbatasan teori modernisasi dan turunannya dalam menjawab persoalan-persoalan politik di Indonesia.
Dijelaskan juga dalam buku Oligarki: Teori dan Kritik, bahwa kemenangan Jokowi ˗˗sosok yang tidak terhubung dengan kekuatan politik lama serta tidak masuk dalam kategori sebagai konglomerat˗˗ dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 melawan Prabowo Subianto ˗˗konglomerat purnawirawan jenderal yang juga mantan menantu Suharto˗˗ kerap disetir oleh beberapa eksponen pluralis atas para tokoh dibaliknya sebagai bentuk kemenangan oligarki melawan oligarki.
Selain itu, ada beberapa contoh lain seperti Hasyim Muzadi ˗˗tokoh Islam Indonesia yang juga mantan ketua umum Nahdlatul Ulama˗˗ yang sempat masuk dalam daftar cawapres Megawati, serta Ma’ruf Amin ˗˗yang juga mantan ketua Majelis Ulama Indonesia˗˗ yang juga terseret pusaran oligarki dan politik praktis. Ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan sudah tidak murni kembali karena telah disusupi para penguasa dan jaringannya (oligarki).
Persaingan para elite partai politik yang tampak keras di permukaan sesungguhnya hanya mekanisme untuk mencapai kesepakatan, membangun kolaborasi dalam upaya merampas dan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi negara di antara mereka. Peristiwa seperti inilah yang sebenarnya telah terjadi di Indonesia. Prabowo Subianto yang dulunya sebagai musuh bebuyutan kolot Jokowi sekarang malah menjadi salah satu menteri di era Jokowi yang kedua.
Aristoteles memiliki artian tentang oligarki yang dipahami sebagai entitas atau berwujud kekuasaan yang dikuasai oleh sedikit orang (rule by the few). Hal ini memiliki artian bahwa Aristoteles dalam penjelasan tentang kekuasaan sedikit orang itu mengesampingkan jumlah aktor yang memengaruhi sistem pemerintahan yang ada dan befokus pada faktor penyebab jumlahnya yang sedikit. Ini menciptakan demarkasi atau batas pemisah antara demokrasi dengan oligarki dimana kekayaan menjadi penanda utamanya (ketika segelintir orang yang berkuasa disebut oligarki sementara jika yang berkuasa orang miskin hal tersebut adalah demokrasi).
Banyak tanda-tanda yang disebutkan oleh Aristoteles telah terjadi di negara kita, sehingga menjadi bukti kuat bahwa negara ini lebih cenderung pada illiberalisme dan oligarki. Sebagai contoh dapat dilihat pada partai PDIP yang mendominasi setiap sendi-sendi di pemerintahan. Menteri-menteri dan para anggota DPR yang banyak berasal dari latar belakang pengusaha dan partai pemenang. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa negara kita lebih cenderung pada oligarki dan illiberalisme.
Indonesia menjadi cenderung menjadi illiberalisme karena suara yang diperoleh sebatas suara, sedangkan efek setelah pemilihan tidak pernah terasa nyata. Lalu dari semua pernyataan ini seakan-akan muncul pertanyaan baru, apakah politik Indonesia cenderung bergerak ke arah kartel atau persekutuan antara beberapa pihak? Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa reformasi politik Indonesia berhasil membangun institusi-institusi dasar demokrasi yang fundamental, pemilihan umum yang berjalan lancar dan reguler, partai dan parlemen yang berkembang pesat, dan desentralisasi daerah yang berjalan sangat lancar. Meskipun di sisi lain, ada spekulasi-spekulasi bahwa reformasi ini juga kerap disetir oleh eksponen-eksponen elite politik.
Benarkah ada permainan uang dan pemakaian kekuasaan dalam sistem politik Indonesia? Benarkah bahwa ternyata elite politik dan oligarki ini nyata? Dapat diakui kartel politik Indonesia juga memberikan stabilitas di dalam pemerintahan yang memberikan konsekuensi-konsekuensi penting dalam politik Indonesia.
Pertama, kartel politik ini menyusupkan penekanan-penekanan yang bersifat pragmatis. Kedua, kalangan oposisi dengan pemerintahan menjadi tidak jelas malah terkesan cenderung banyak menampilkan persetujuan daripada perbedaan. Ketiga, pengebirian kekuatan massa-rakyat, praktiknya apabila tadi saya menyebutkan bahwa posisi oposisi malah terasa bias ini mungkin karena para kartel dan elite ini melakukan sistem merangkul (inclusion), sementara untuk menghilangkan kekuatan massa rakyat dilakukan mekanisme penyingkiran (exclusion). Meskipun sistem kartel politik, oligarki, dan illiberalisme menampilkan banyak kelemahan. Sebagai akibatnya, ia membuat kualitas demokrasi menjadi sangat rendah. Namun, seperti yang dikatakan William Case, justru rendahnya kualitas demokrasi inilah yang membuat sistem yang demokratis ini bisa bertahan.
kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.