Indonesia Darurat Etika Profesi: Cerminan Kasus Narkotika di Indonesia

Saat ini Indonesia berada pada Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini memudahkan manusia dalam segala bidang. Bukti yang paling menonjol dari revolusi ini adalah adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi itu memudahkan manusia untuk mencari informasi dari dalam maupun luar negeri. Berbanding lurus dengan dampak negatif, inilah yang mendorong terjadinya bisnis ilegal di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penyelundupan narkoba, terutama oleh warga negara asing.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara Indonesia menjadi sarang untuk jual beli narkoba. Pertama, Indonesia memiliki perairan yang luas dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Kedua, jumlah permintaan narkoba sendiri disetiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun kepemilikan narkoba di Indonesia dilarang keras. Sebagaimana diatur pada Pasal 111-126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila  melanggar akan mendapat hukuman pidana. Ketiga, menurut warga negara asing hukum di Indonesia bisa dibeli. Penggunaan narkoba di Indonesia dilarang karena narkoba merupakan obat berbahaya yang bisa merusak masa depan generasi muda.

Penegak Hukum sebagai Tombak Ketegasan Hukum

Hukum di Indonesia bisa di bilang memiliki kualitas rendah. Dikenal sebuah peribahasa bahwa “hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas”. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketegasan dan menegakkan keadilan harus melaksanakan 5 pilar hukum dengan baik. Kelimanya yakni: aparat penegak hukum, instrumen hukum, faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Dari beberapa faktor tersebut aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam mencapai ketegasan hukum. Jaksa dan hakim merupakan penentu lemah atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Jaksa merupakan salah satu profesi yang sangat berperan dalam persidangan. Di dalam sebuah persidangan jaksa memiliki dua tugas sekaligus yaitu sebagai penuntut umum dan eksekutor. Sebagai penuntut umum tugas jaksa melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan sedangkan jaksa sebagai eksekutor berarti melakukan putusan persidangan atas dasar kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, jaksa juga berwenang melakukan penyidikan lanjutan pada perkara kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Disamping itu, terdapat profesi hakim yang mana profesi ini dianggap sebagai profesi yang sangat mulia. Dalam sebuah persidangan di pengadilan hakim dianggap sebagai ‘wakil’ Tuhan di dunia. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memegang beberapa prinsip kode etik yakni : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, bersikap profesional, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, dan menjunjung tinggi harga diri. Pentingnya kode etik diterpakan hakim dalam memberikan putusan untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pengaruh Putusan Hakim atas Keadilan

Kasus kepemilikan serta penggunaan narkoba pernah terjadi di Surabaya. Kasus yang menjerat lima orang terdakwa antara lain Supriyanto, M. Riz Arochman, M. Farid Aprianto, Jaya Sakti dan Bagus Irawan. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Palansky memberikan tuntutan rendah kepada terdakwa dengan pasal 112 ayat 1 juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana masing-masing dari mereka mendapat hukuman 2 tahun penjara. Tuntutan inilah yang mendasari majelis hakim memberikan putusan hukuman rendah kepada terdakwa.

Akibat vonis ringan yang diberikan hakim kepada terdakwa akan meningkatkan jumlah pengguna narkoba. Bahkan dari balik jeruji besi bandar narkoba masih bisa bertransaksi dengan para pembelinya. Kelalaian – kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya bertolak belakang dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba di Indonesia demi masa depan generasi muda. Apabila peredaran narkoba dibiarkan terus menerus maka akan mengakibatkan negara Indonesia hancur secara perlahan.

Peristiwa ditangkapnya public figure Jennifer Dun atau biasa disapa Jedun juga menghebohkan publik pada tahun 2018 lalu. Pasalnya Jedun sudah dua kali keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Jedun ditangkap bersama dengan Raditya (Tio) saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Namun, dalam putusan majelis hakim Jedun mendapat vonis ringan yaitu penjara selama 8 bulan sedangakan Tio mendapat vonis 5 tahun penjara. Hal ini menjadi janggal lantaran keduanya sama-sama mengonsumsi sabu. Ketika hal ini dipertanyakan oleh pengacara Tio, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Jennifer Dun hanya sendok pipet bukan sabu. Dari kejadian tersebut hukum memperlihatkan keberpihakannya pada Jennifer Dun bukan menunjukkan ketegasan dalam memberantas narkoba.

Keberpihakan Hukum Jadi Masalah Utama

Vonis 8 bulan penjara yang diterima Jennifer Dun menujukkan tidak tegasnya hakim dalam menetapkan vonis. Ada keteledoran yang sengaja dibuat demi menutupi citra seorang public figure. Dimana seharusnya seorang public figure bisa memberikan teladan baik untuk masyarakat. Tentunya hal tersebut melanggar prinsip seorang hakim yang mana dalam memberikan putusan hakim harus bersikap profesional dan berperilaku jujur. Hakim-hakim seperti inilah yang membuat hukum di Indonesia dianggap lemah.

Hukum tunduk pada siapa yang memiliki kekuasaan bukan pada siapa yang benar. Hukum akan memihak pada siapa yang memiliki uang bukan pada siapa yang butuh keadilan. Indonesia adalah negara hukum ketentuan tersebut sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semestinya hukum di Indonesia berlaku pada semua orang tanpa terkecuali agar keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan ketentuannya apabila aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai objek hukum mampu melaksanakan aturan hukum dengan baik.

Keselarasan Masyarakat dan Penegak Hukum Jadi Kunci

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan peristiwa-peristiwa dimana aparat penegak hukum tunduk pada kekuasaan dan uang. Suap-menyuap yang dilakukan sudah menjadi fenomena biasa. Momen tersebut dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk terus menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Bahkan ancaman hukuman mati pun sudah tidak menghalangi bandar narkoba untuk terus menjual barang haram tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dalam hukum agar bisa mencegah peredaran narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, oleh sebab itu menjaga sebuah negara yang besar bukan hanya tanggung jawab satu pihak melainkan tanggung jawab semua pihak dalam negara itu. Untuk itu diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum dengan masyarakat demi menciptakan negara yang bebas dari narkoba. Serta rasa tanggung jawab yang dimiliki profesi jaksa dan hakim juga harus ditingkatkan supaya Indonesia memiliki hakim dan jaksa yang kompeten.

 

Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar

NAJWA SHIHAB



Tinggalkan Balasan