ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya beserta ALSA National Chapter Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia Terhadap Investasi dan Percepatan Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai di Indonesia pada hari Kamis, 18 Maret 2021. Webinar ini merupakan rangkaian dari acara Seminar Musyawarah Nasional (SEMUNAS) yang diadakan pada tanggal 18 hingga 21 Maret 2021, dengan ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya sebagai tuan rumah dalam event tahun ini.

Webinar yang diadakan pada hari pertama SEMUNAS ini menghadirkan tiga narasumber, yakni: Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. (Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral & Batubara Republik Indonesia), Dr. Irsan, S.H., M.Hum. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), dan Erwin Djajadiputra (Sales Director at PT Hyundai Motors Indonesia). Kemudian Webinar ini dimoderatori oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H. (Assistant Professor In Faculty Of Law Universitas Sriwijaya & Secretary General II ALSA Indonesia 2001/2002).

Mardiana sebagai moderator dalam webinar ini

Webinar ini dimulai pada 18 Maret 2021 pukul 09.30, dengan Irwandy Arif sebagai narasumber pertama yang menyampaikan materinya. Beliau menyatakan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan produsen tambang bijih nikel terbesar di dunia, yaitu kurang lebih sebesar 800 ribu ton nikel dari total 2.668.000 ton produksi nikel dunia. Irwandy selanjutnya menjelaskan, adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel di Indonesia juga disebabkan karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya, pelarangan ekspor nikel Indonesia juga dilatarbelakangi oleh terbatasnya cadangan nikel, serta terus berkembangnya teknologi pengolahan nikel kadar rendah sehingga dapat dimurnikan di dalam negeri sebagai bahan baku baterai. Di sisi lain, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai merupakan amanah dari Presiden untuk mempercepat program produksi kendaraan listrik berbasis baterai.

Selanjutnya Irwandy menjelaskan latar belakang munculnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai juga disebabkan oleh rencana pemerintah untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Kemudian implikasi dari adanya kebijakan larangan ekspor nikel bagi Bangsa Indonesia adalah pembangunan fasilitas pemurnian nikel ditingkatkan, teknologi lithium ion battery (Li-ion battery) semakin berkembang di Indonesia, dan meningkatkan daya tarik investasi asing ke dalam negeri. Sedangkan implikasi bagi dunia internasional atas kebijakan ini ialah masuknya investasi Tiongkok pada perusahaan pemurnian nikel di Indonesia. Namun akibat kebijakan tersebut, muncul gugatan dari Uni Eropa kepada Indonesia

Irwandy sedang memaparkan materinya

Selanjutnya Irsan mengatakan, adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel di Indonesia didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut tentu memberikan kepastian hukum dan investasi bagi bagi pemegang IUPK, IUP, KK, dan PKP2B. Selain itu, dengan berlakunya peraturan tersebut kewenangan untuk mengelola mineral dan batubara menjadi tugas pemerintah pusat sepenuhnya. Irsan menambahkan, pada tanggal 28 Oktober 2019, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan dengan adanya kebijakan ini maka ekspor nikel Indonesia dihentikan. Selain itu, pada tanggal 12 November 2019, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) beserta Asosiasi Perusahaan Pengelolaan dan Pemurnian (AP3I) menyepakati harga jual nikel ke smelter atau pabrik pengolahan dalam negeri sebesar US$30 per metrik ton.

Lebih lanjut Irsan menambahkan kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia berakibat munculnya gugatan dari Uni Eropa atas perbuatan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia telah meratifikasi World Trade Organization (WTO) tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Dagang Dunia yang menimbulkan akibat hukum secara internal dan eksternal. Akibat hukum secara internal yang menimpa Indonesia adalah adanya kewajiban bagi Indonesia untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan Internasional yang bersangkutan. Sedangkan akibat hukum secara eksternal yang menimpa Indonesia adalah dengan meratifikasi perjanjian Internasional berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Uni Eropa untuk menggugat Indonesia.

Menyikapi gugatan tersebut, Irsan menjelaskan Pemerintah Indonesia menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Dalam jawaban tersebut, Indonesia menyampaikan alasan mengapa pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah cadangan nikel Indonesia yang diekspor sangat besar dan jumlah cadangan nikel di Indonesia mencapai 700 juta ton dan hanya bertahan hingga 7-8 tahun. Selain itu, smelter yang sudah cukup untuk mengolah nikel dan perkembangan teknologi yang sudah maju sehingga Indonesia dapat mengolah biji nikel dengan mudah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Irsan sedang memaparkan materinya

Setelah Irwandy dan Irsan memaparkan materinya, kini giliran Erwin yang memaparkan materinya. Erwin menyampaikan trend dan prospek global kendaraan ramah lingkungan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, supaya polusi yang ada di bumi dapat ditekan dan udara di bumi tetap bersih. Selain itu, adanya peningkatan trend tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari Uni Eropa yang melarang penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin pada tahun 2025, sehingga banyak produsen memulai produksi kendaraan listrik dalam jumlah besar.

Erwin juga menjelaskan keunggulan dari kendaraan listrik adalah gas buang yang dihasilkan kendaraan listrik sebesar 110 gram tiap satu kilometer, sedangkan kendaraan berbahan bakar bensin menghasilkan 140 gram tiap satu kilometer. Atas penjelasan tersebut dirinya berharap adanya kendaraan listrik diharapkan dapat menekan angka polusi udara di bumi. Selain itu, kendaraan listrik jauh lebih hemat dalam hal pengisian energi daripada kendaraan berbahan bakar bensin. Sebagai contoh, untuk kendaraan berbahan bakar bensin perlu membutuhkan biaya sekitar Rp250.000,00 untuk mengisi bahan bakar sebanyak 28 liter dalam menempuh jarak 278 km. Sedangkan kendaraan listrik hanya membutuhkan biaya sekitar Rp55.000,00 untuk satu kali charge dan menempuh jarak 278 km juga.

Erwin Sedang Memaparkan Materinya

Seminar Musyawarah Nasional (SEMUNAS) merupakan salah satu event nasional tahunan yang diadakan oleh ALSA National Chapter Indonesia disamping Seminar Workshop Nasional, National Moot Court Competition (NMCC), Rapat Pimpinan Nasional, dan Pra Musyawarah Nasional and ALSA Leadership Training. Pada event SEMUNAS ini, terdapat beberapa agenda seperti pemaparan laporan pertanggung jawaban National Board ALSA Indonesia selama satu tahun periode kepengurusan, penilaian laporan pertanggung jawaban, pemilihan presiden baru ALSA National Chapter Indonesia, dan penetapan universitas tertentu sebagai observer untuk selanjutnya dapat menjadi local chapter baru dalam lingkup ALSA National Chapter Indonesia.

Presiden ALSA Indonesia periode 2020-2021 sedang memaparkan materinya

 

Salah satu national board ALSA Indonesia sedang memaparkan laporan pertanggung jawabannya

Event SEMUNAS ini diikuti oleh seluruh universitas dalam lingkup ALSA Indonesia dengan mengirimkan delegasi maksimal 15 orang untuk setiap local chapter. Event SEMUNAS pada tahun ini diadakan secara daring dan Universitas Sriwijaya sebagai tuan rumah dalam event ini, yang dimana tahun sebelumnya event ini juga diadakan di Universitas Airlangga secara luring karena belum ada status darurat COVID-19 dari pemerintah.

Adapun hasil dari musyawarah nasional tahun ini antara lain:

1.) Menerima laporan pertanggung jawaban dari National Board ALSA Indonesia periode 2020-2021.

2.) Menetapkan Universitas Bengkulu dan Universitas Mulawarman sebagai observer selama 2 tahun.

3.) Menetapkan Sena Britantoro Ramadhan Suditomo sebagai Presiden ALSA Indonesia periode 2021-2022.

Penetapan Sena Britantoro Ramadhan Suditomo Sebagai Presiden ALSA Indonesia periode 2021-2022

kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Leave A Reply