Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia. Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaanya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari system hukum di Indonesia.

Advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) karena dia  berprofesi memberi keadilan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu tugas advokat yaitu sebagai pengawas dan  pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan advokat adalah penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun demikian, meski sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain.

Pembahasan

Profesi advokat di Indonesia kini keberadaannya semakin dibutuhkan dalam mamberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum pada masa sekarang ini seperti membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah di rampas.

Dewasa ini, peran advokat semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pada masyarakat serta semakin kompleksnya isu-isu di dunia hukum sendiri. Jasa hukum melalui advokat berkembang pesat menjadi kekuatan institusional, di tandai dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional.

Lebih luas dari itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain. Ketiadaan harmonisasi dengan undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan.

Advokat walaupun sama terikatnya pada ketentuan hukum positif, advokat harus diberi ruang untuk mengembangkan diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentu saja atas nama masyarakat yang diwakili kepentingannya maupun peristiwa yang menggangu rasa keadilan di masyarakat sebagai wujud moral tanggung jawab profesi advokat. Peran advokat dapat bersifat futuristik yang berarti bahwa advokat ikut memikirkan dan memberikan sumbangsih dalam strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang.

Eksistensi advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah dibutuhkan guna menyeimbangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain dan berfungsi sebagai penunjang dan menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik baiknya. karena advokat merupakan profesi yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga keberadaanya dalam setiap proses peradilan pidana sangat penting.

Peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, antara lain: mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara bahkan advokat mampu menemukan hukum setidak-tidaknya membantu hakim dalam menemukan hukum dan menciptakan hukum.

Bukan pula sebaliknya kenyataan fenomena perilaku advokat kebanyakan saat ini malah memperlemah integritas penegak hukum. Advokat dalam praktiknya melakukan segala hal yang bertentangan dengan tujuan hukum, etika dan moral bahkan menempuh segala cam agar hakim, jaksa, polisi tidak adil dan netral dalam menerapkan hukum. Sehingga advokat tidak hanya saja menjadi pola hubungan antara advokat dan klien atau berfungsi sebagai penegak hukum dalam proses peradilan namun fungsi advokat harus tercermin dalam menjalankan fungsi profesinya.

Sebagai profesi yang dibebani tugas dengan pelaksanaan undang-undang. Kedudukan advokat bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain dan berkewajiban menegakkan keadilan. Advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman analisis ilmu hukum dan interdisipliner ilmu lain pendukung guna berani mendorong hakim mengambil sikap keluar dari belenggu formalisme-positifisme yang mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistik yang berpijak pada peraturan tertulis belaka. Karena, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkapnya dan sejelas-jelasnya oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas harus dicari dan ditemukan.

Apabila hal ini dilakukan oleh advokat, maka advokat telah berfungsi mendorong hakim untuk mampu membantu mewujudkan hakikat kebenaran dan keadilan.

Penutup

Pada kenyataannya di lapangan, advokat belum dapat dikategorikan sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim maupun jaksa. Advokat ditempatkan pada subsistem dalam sistem penegakan hukum. Namun, penerapan UU Advokat masih belum dijalankan dengan sebenar-benarnya.

Terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaran etika profesi pada advokat sebagai penegak hukum menjadi wujud nyata mengapa advokat bisa dikatakan belum menjadi bagian dari penegak hukum. Dalam Rancangan Undang-undang Advokat kedepan harus secara tegas mengatur tentang fungsi advokat yang merinci tenatang kewenangan advokat dalam  menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dengan profesional, itikad baik, bermoral dan sesuai dengan kode etik perofesi sehingga advokat dapat berperan sebagai penemu hukum dan membantu hakim dalam menciptakan hukum serta berkontribusi membantu pembentukan hukum nasional.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply