Implementasi Business Judgment Rule Bagi Direksi BUMN



Dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, masih terjadi penyimpangan antara business judgment rule dengan tindak pidana korupsi berkaitan dengan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), yaitu Karen Agustiawan, mengenai akusisi blok minyak Basker, Manta, dan Gummy di Australia, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadjilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, mengadili tindakan Karen Agustiawan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, setelah dilakukan banding di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Karen Agustiawan bukan merupakan tindak pidana korupsi dan memutus lepas Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging.

Dengan kedua putusan yang saling bertolak belakang tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berakibat terhadap perkembangan bisnis BUMN yang terhambat karena direksi ragu untuk mengambil suatu keputusan bisnis karena ancaman tindak pidana korupsi, apabila keputusan bisnis yang diambilnya menyebabkan kerugian bagi BUMN, dimana sudah semestinya dipahami bahwa dalam dunia usaha, terdapat kemungkinan untuk merugi akibat dari keputusan bisnis yang diambil, selama keputusan tersebut telah didasari dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar perseroan.

Pada hakekatnya, business judgment rule merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kebijakan direksi perseroan tidak dapat diganggu gugat dan dapat dibenarkan meskipun menyebabkan kerugian perseroan, selama kebijakan tersebut dilakukan demi kepentingan perseroan.

Menurut Black’s Law Dictionary, business judgment rule adalah suatu peraturan yang melindungi direksi dan pengurus perseroan dari pertanggungjawaban atas kerugian perseroan akibat transaksi yang dilakukan oleh direksi dan pengurus perseroan, jika transaksi tersebut telah dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan sesuai batas kewenangan direksi dan pengurus perseroan. Business Judgment Rule dalam hukum Indonesia dijustifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Perlu diketahui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, parameter doktrin business judgment rule untuk dapat digunakan sebagai payung hukum atas keputusan bisnis direksi adalah apabila keputusan bisnis yang diambil telah berdasarkan prinsip itikad baik (good faith) dan tanggung jawab, yaitu prinsip yang mewajibkan anggota direksi untuk dapat dipercaya dalam melaksanakan pengurusan perseroan (fiduciary duty), melaksanakan pengurusan perseroan untuk tujuan perseroan, loyal terhadap perseroan, dan menghindari benturan kepentingan pribadi.

Keputusan bisnis yang diambil juga harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (duty care), yaitu dalam pengambilan keputusan, tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. Selain itu, keputusan bisnis yang diambil, telah dibarengi dengan pertimbangan risiko bisnis (business judgment risk), yaitu direksi telah melaksanakan pengurusan perseroan dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) sesuai dengan praktik bisnis yang lazim berlaku.

Sementara itu, terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaan business judgment rule sebagai immunity doctrine bagi direksi BUMN. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sudah seharusnya BUMN memiliki orientasi layaknya badan usaha atau perusahaan, yaitu berorientasi terhadap keuntungan (profit oriented) dan terhadap risiko kerugian karena karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (unpredictable).

Akan tetapi, yang terjadi adalah penegak hukum melihat kerugian yang dialami BUMN akibat keputusan bisnis yang diambil oleh anggota direksi diidentikkan sebagai kerugian negara, padahal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN merupakan badan usaha yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara, sehingga kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara, melainkan kerugian perseroan.

Kerugian BUMN tersebut kemudian oleh penegak hukum ditarik sebagai suatu tindak pidana korupsi dan dianggap memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali, bahwa tidak serta merta setiap kerugian BUMN akibat keputusan bisnis yang salah (error judgment) oleh anggota direksi, dapat ditindak sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa BUMN tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berarti berlaku juga parameter-parameter business judgment rule.

Oleh karena itu, apabila keputusan bisnis oleh anggota direksi BUMN tidak berdasarkan dan/atau melanggar parameter-parameter business judgment rule, yang kemudian menyebabkan kerugian perseroan, terdapat mekanisme pertanggungjawaban anggota direksi atas kerugian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota direksi.

Dalam upaya untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian anggota direksi perseroan, dapat diajukan gugatan derivatif, yaitu mekanisme gugatan yang dapat diajukan oleh pemegang saham perseroan, dimana pemegang saham tersebut memiliki kedudukan hukum untuk meminta pertanggungajawaban anggota direksi perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang memenuhi syarat, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perseroan.

Akan tetapi, hingga saat ini, mekanisme pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi  BUMN, masih menggunakan delik tindak pidana korupsi, karena masih kurangnya dan ketidakseragaman pemahaman terkait business judgment rule oleh penegak hukum, yang akhirnya berakibat terhadap para anggota direksi BUMN ragu untuk mengambil keputusan bisnis.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam perlindungan tindakan direksi BUMN, terdapat penyimpangan dan ketidakpastian hukum antara implementasi business judgment rule dengan tindak pidana korupsi. Tidak adanya keseragaman pemahaman penegak hukum terkait business judgment rule dalam BUMN, dimana keputusan bisnis yang merugikan BUMN dinilai sebagai kerugian negara dan memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi, padahal sudah seharusnya dipahami bahwa pengaturan BUMN tunduk terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga berlaku prinisp-prinsip dan peraturan-peraturan dalam Undang-Undang a quo serta parameter business judgment rule sebagaimana tertera di atas.

Oleh karena itu, apabila terdapat keputusan bisnis yang tidak berdasarkan parameter-parameter tersebut, dalam pembuktian kesalahan atau kelalaian direksi, untuk menggunakan mekanisme gugatan derivatif, bukan menggunakan konstruksi tindak pidana korupsi, karena dapat berakibat munculnya keraguan anggota direksi BUMN untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroan di kemudian hari.

 



Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Tinggalkan Balasan