Apa yang ada dibenak kebanyakan dari kita tatkala menengok praktik kehidupan hukum di Indonesia dewasa ini? Tentu kita akan membayangkan sebuah negara hukum yang demokratis, di mana keadilan bagi tiap-tiap warga negara terjamin seutuhnya. Akan tetapi, pada praktiknya, hukum dengan segala printilan produk legislasi dewasa ini justru mengisyaratkan hal sebaliknya. Sulit dibayangkan memang, Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum (rechtsstaat), setidaknya demikian yang tertera dalam konstitusi pada kesempatan berikutnya malah memberikan kepastian setengah hati.

Argumentasi demikian agaknya tidak berlebihan mengingat realitas pahit kehidupan hukum di negeri ini yang hampir pasti selalu dikaitkan dengan ketimpangan relasi. Belum lagi ketika menyoal kelompok minoritas dan secara khusus masyarakat adat, ekspresi yang tampil untuk mewakili mereka tidak jauh-jauh dari kata “marginal” dan “terbelakang”. Lambat laun kedaulatan kelompok minoritas dan masyarakat adat semakin ternegasikan lantaran merajalelanya tindakan diskriminatif yang tidak jarang berujung pada pelanggaran HAM.

Pengalaman mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang adalah putra daerah Papua dan di lain kesempatan, perampasan ruang hidup masyarakat adat suku Auyu, Yeinan, dan Mpur di mana masing-masing mendiami Kabupaten Merauke, Digoel, dan Tambrauw di Papua dan Papua Barat seperti dipotret oleh Greenpeace Indonesia paling tidak menggambarkan dengan konkret bahwa tendensi diskriminasi rasial masih tumbuh subur di penjuru nusantara.

Ironisnya, dari masa ke masa, sebagian tindakan diskriminatif tidak hanya menyasar keselamatan individu melainkan juga kepentingan komunal. Apabila arus diskriminasi rasial ini terus menguat, “kesetaraan” bagi etnis minoritas di Bumi Cendrawasih akan menjadi utopia belaka ketika dihadapkan dengan hukum. Bukan tanpa alasan, karena selama ini kelompok minoritas dan masyarakat adat yang berasal dari wilayah timur Indonesia lazim dikonsepsikan secara “berbeda”. Sementara itu, masyarakat adat yang diberkati dengan kekayaan alam di wilayah adatnya sampai saat ini harus berhadapan dan tidak jarang harus memasang badan untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari jarahan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Apabila pengalaman sebagaimana di atas ditarik dalam sudut pandang hukum dan HAM, maka yang demikian itu sudah barang tentu tidak sejalan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan HAM. Padahal, kita ketahui bersama bahwa konstitusi pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan gamblang mengamanatkan “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Dalam spektrum lainnya, jaminan konstitusi atas HAM cenderung tidak dibarengi dengan political will dan political action yang serius dari pemerintah. Memiliki konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, bukankah sepatutnya bangsa Indonesia melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara dan bukan balik menindas dan menjadikan kelompok minoritas maupun masyarakat adat sebagai tumbal atas kerakusan segelintir elite?

Mengenali Akar Masalah Diskriminasi Rasial

Tidak dapat dimungkiri, menguatnya arus diskriminasi rasial menjadi satu di antara sekian persoalan mendasar di Indonesia. Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, baik sebelum dan sesudah reformasi bahkan sampai saat ini pun narasi berbau suku, agama, ras, antargolongan atau SARA masih kental mewarnai kehidupan multikultural di tanah air.

Bersamaan dengan itu, tatanan hukum yang ada belum mampu seutuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi. Di antara bentuk-bentuk tindakan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis meliputi:

  1. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  2. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
    • Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
    • Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
    • Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
    • Melakukan perampasan nyawa orang, penganiaayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam tataran praksis, tindakan diskriminatif yang terjadi mungkin saja lebih kompleks daripada sekadar uraian di atas. Namun demikian, tidak ada alasan yang dapat disepakati untuk membenarkan pembedaan ras dan etnis. Sebab hal tersebut mengantarkan konsekuensi logis berupa tercerabutnya kebebasan dasar individu sebagai manusia mereka sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Pada ranah ini, paling tidak, terdapat satu dua hal dapat diidentifikasi terkait mencuatnya diskriminasi rasial. Pertama, nilai luhur  “toleransi” yang secara gradual mulai memudar. Pada prinsipnya, sikap toleran merupakan modal dasar dalam menjaga keharmonisan di tengah majemuknya perbedaan. Akan tetapi, faktanya seiring dengan perkembangan zaman tak jarang perbedaan yang ada justru dimaknai secara negatif dan mencederai esensi kebhinekaan.

Kedua, fenomena ini menarik untuk dicermati melalui aspek penegakan hukum. Terkait dengan ini, Lawrance M. Friedman menggagas beberapa faktor yang bertalian erat dengan penegakan hukum sebagai berikut:

  1. Legal Substance, substansi hukum merupakan produk peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.
  2. Legal Structure, struktur hukum di sini mengacu pada aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjalankan dan menegakkan hukum sesuai ketentuan norma hukum.
  3. Legal Culture, budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi serta menjalankan ketentuan hukum.

Lantas, apa relasi antara legal substance, legal structure, dan legal culture terhadap fenomena diskriminasi rasial berikut upaya perampasan ruang hidup masyarakat adat? Pada konteks ini, dapat dijelaskan bahwa substansi hukum yang ada, sudah selayaknya bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat. Berkenaan dengan ini, perkenankan saya menyitir pernyataan Ulpianus: iuris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-laedere, suum cuique tribuere, yang terjemahan bebasnya kira-kira “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya”.

Memang benar kita memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tapi masalah berikutnya, apakah norma hukum yang ada tersebut diikuti dengan komitmen serius para aparat penegak hukum dalam mengawal tegaknya keadilan?

Saya kira tidak akan ada kesepakatan dalam hal ini ketika para penegak hukum tidak dibekali dengan integritas yang kuat. Di samping itu, masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat, memiliki hak serta kewajiban dalam melakukan pengawasan untuk menyuksesi tegaknya hukum. Jimly Asshiddiqie menandaskan bahwa Indonesia dibangun di atas konstitusi kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”  demikian menjadi fondasi sekaligus filosofi bangsa untuk memanusiakan manusia Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu, faktor penegakan hukum memiliki urgensi tersendiri yang tidak dapat dikesampingkan.

Apabila ketiga prasyarat tersebut secara ideal dapat terpenuhi maka konflik rasial seharusnya dapat diredam sedemikian rupa. Ketika masyarakat menjiwai rasa toleransi dan disaat yang sama hukum beserta komponennya bertindak sebagaimana mestinya hampir pasti “identitas” yang berbeda tidak akan menyulut api pergolakan.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply