September 20, 2020

Hukum Ruang Udara vs. Hukum Luar Angkasa


Hukum udara dan hukum angkasa merupakan lapangan hukum yang tersendiri yang mengatur suatu objek yang mempunyai sifat yang khusus. Munculnya pengaturan hukum ruang udara dan hukum luar angkasa dimulai sejak ditemukan berbagai macam teknologi bagi umat manusia pada abad 20. Tujuannya adalah agar dapat mengeksplor lebih lanjut mengenai ruang udara dan luar angkasa.

Penemuan dan penciptaan pesawat udara, sebagai sarana transportasi untuk melintasi suatu wilayah atau menuju wilayah suatu negara melewati jalur udara merupakan salah satu alasan kuat diperlukannya pengaturan dalam hukum ruang udara. Sebagaimana diketahui, menurut hukum internasional, wilayah negara terdiri dari 3 matra yaitu, darat, laut dan udara. Wilayah laut merupakan perluasaan dari wilayah daratan, sedangkan wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan laut.

Hal ini dapat dilihat dalam Paris Convenion for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang mengakui kedaulatan penuh negara di ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Pengaturan ini sama dengan Pengaturan ruang udara yang diatur dalam dalil hukum Romawi cujust est solum est usque ad coelum, yang mengemukakan,“barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memilki segala sesuatu yan berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah”.

Hukum (ruang) udara (Air Space) sendiri diartikan sebagai serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Ruang udara dapat dikatakan mempunyai status analog dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut wilayah.

Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard Von Glahn mengemukakan beberapa teori, yaitu;
1. Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti laut lepas;
2. Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas;
3. Sejumlah ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat; dan
4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara national tanpa batas ketinggian.

Pengembangan teknologi yang terus terjadi ini tidak hanya membuat dibutuhkan sebuah pengaturan. Tetapi, diperlukan pula sebuah wadah atau tempat yang diakui oleh secara universal sebagai wujud pelaksanaan pengaturan tersebut yang dilandasi dari hukum domestik maupun hukum internasional.

Dengan demikian hadirlah Organisasi Penerbangan Sipil (International Civil Aviation Organization) ICAO, sendiri merupakan lembaga PBB yang mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara Internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman.

Sama dengan hukum ruang udara, hukum angkasa luar juga lahir karena pengaruh perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Ruang angkasa (outerspace) sendiri adalah ruang atau wilayah di atas ruang udara yang hampa udara. Semua benda yang dapat terbang di ruang udara karena mendapat gaya angkat di atmosfir dari reaksi udara (…that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air).

Dengan demikian, hukum antariksa atau hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antarnegara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa, aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non terrestrial, dimana pun aktivitas itu dilakukan.

Ruang lingkup hukum ruang angkasa, diantaranya (a) ruang angkasa yakni ruang yang kosong/hampa udara (aero space) dan berisikan langit; (b) bulan dan benda-benda (planet-planet) lainnya; dan (c) orbit geostasioner (Geo Stationary Orbit-GSO).

Pengaturan angkasa luar ini dirasakan perlu dan harus diatur, sejak Uni Soviet meluncurkan satelit bumi pertamanya pada 1957. Hal inilah yang membuat eksplorasi ruang angkasa telah berkembang dengan kecepatan yang terus meningkat.

Hadirnya eksplorasi ruang angkasa yang telah dilakukan ini telah menimbulkan berbagai macam informasi mengenai ruang angkasa. Bahan penelitian dikumpulkan mengenai beragam hal seperti sumber daya bumi, kegiatan ionosfer, radiasi matahari, sinar kosmik dan struktur umum formasi planet dan ruang angkasa telah mendorong upaya lebih lanjut untuk memahami karakteristik ruang angkasa dan jagat raya.

Pesatnya peningkatan ketersediaan informasi ini juga telah menghasilkan perkembangan hukum angkasa luar, yang merumuskan berbagai prinsip yang berlaku umum untuk mengatur kepentingan berbagai negara yang terlibat di samping menimbang perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dalam pengaturan rezim hukum luar angkasa luar yang sudah diberlakukan tidak menetapkan batas pasti antara ruang udara dan angkasa luar, tetapi hanya menyediakan kerangka bagi hukum angkasa luar internasional.

Namun, walaupun demikian, melampaui garis yang memisahkan ruang udara dari ruang angkasa, negara-negara telah sepakat untuk memberlakukan prinsip hukum internasional res communis. Sehingga, tidak ada bagian angkasa luar yang boleh dikhususkan untuk kedaulatan negara ataupun individu.

Hal ini telah ditegaskan dalam sejumlah resolusi Majelis Umum setelah munculnya era satelit pada akhir 1950-an. Sebagai contoh, Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XVII), yang diadopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa, menggariskan prinsip hukum yang bisa diberlakukan mencakup sejumlah ketentuan. Ketentuan tersebut berisi bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa angkasa luar dan benda langit tidak bisa dikenai penguasaan nasional dengan cara apa pun.

Selain itu, Deklarasi Kerjasama internasional dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa diadopsi dalam resolusi 51/126,1996, menyerukan kerja sama internasional lebih lanjut. Kerja sama tersebut dengan fokus khusus kepada kemanfaatan dan kepentingan para negara berkembang dan negara dengan program ruang angkasa rintisan yang bertolak dari kerja sama internasional demikian yang dilaksanakan bersama negara dengan kemampuan ruang angkasa yang lebih maju.

Dari penjabaran rezim hukum ruang udara dan hukum angkasa luar, disimpulkan bahwa dua istilah tersebut memiliki pengaturan dan objek yang berbeda. Hukum ruang udara bergantung status hukumnya berdasarkan kedaulatan suatu negara dan harus tunduk dengan pengaturan yang telah ada, baik kesepakatan secara multilateral, bilateral maupun yang telah diatur dalam Hukum Internasional. Hukum angkasa luar, status dari ruang tersebut, telah disepakati sebagai wilayah yang tidak boleh dimiliki oleh negara manapun ataupun oleh individu dengan cara apapun.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Avatar

sudah selesai di Fakultas Hukum, sedang menempuh Magister Administrasi Publik

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments