Hukum Indonesia: Money Oriented atau Service Oriented Without Money?



Kasus kriminal yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran di negara ini akan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Dikarenkan dari sekian banyak masalah yang ada di Indonesia, kasus kriminalitas mendominasi sulitnya untuk menegakkan hukum di Indonesia baik itu kriminalitas dari segi jenis, kuantitas maupun kualitas yang menyebabkan banyaknya pihak yang dirugikan karena rendahnya kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan padangan menurut Drs. E. Utrecht, S.H, menyebutkan bahwa Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus di patuhi oleh setiap individual dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. Sedangkan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Selaran dengan hal tersebut F.R Bothlink juga mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan di batasi oleh kehendak hukum.

Konsep Dasar Negara Hukum

Pada dasarnya konsep negara hukum tersebut tidak akan terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham tersebut adalah paham yang berisi tentang ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada adanya hukum atau tidak adanya kekuasaan lain apapun, kecuali hukum hanya semata. Banyak rumusann yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yag dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum yang dicetuskan oleh negara.

Negara hukum di Indonesia juga tidak luput dari kedaulatan rakyat Indonesia, dikarenakan sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “…..yang terbentuk dalam suatu sususan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakya.….”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Dikarenakan juga Indonesia menganut demokrasi, yang mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat menurut Abraham Lincoln. Rakyat dianggap berdaulat dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara hukum di Indonesia guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat.

Penindakan Problematika yang ada Di Indonesia yang tidak sesui dengan Hukumnya

Banyak masalah yang ada di Indonesia tetapi penegakan hukum tidak bertindak. Problematika penegakkan hukum merupakan permasalahan yang timbul dari penegakan supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atau tindakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan terhadap penegakan hukum di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang baru melainkan telah merasuki di setiap celah terdalam hukum tersebut. Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak sesuai aturan yang telah dibentuk melainkan banyak sekali pembelaan terhadap hukum itu sendiri.

Hukum di Indonesia tidak mampu untuk menjadi pemimpin atau yang berdiri tegak untuk menyelesaikan permasalahan melainkan menjadi alat politik maupun alat kekuasaan tersendiri bagi para pemegang hukum tersebut. Sudah seharusnya hukum itu sebagai tombak didepan untuk setiap permasalahan, karena hukum harus mampu menjawab, memutuskan, dan menyelesaikan suatu kasus atau perkara tanpa terpengaruh oleh tendensi maupun kepentingan apapun yang melekat didalamnya. Penegakan hukum di Indonesia sangat sulit untuk diutaskan, bagaikan mencari ujung dari suatu lingkarangan, tidak akan pernah ada ujungnya, dikarenakan kurangnya kesadaran akan penegakan hukum di Indonesia, sehingga membuat kejahatan tindakan kriminalitas samakin berleluasa untuk berdaulat didalam dunia hukum maupun peradilan di Indonesia.

Hukum di Indonesia juga bisa dikatakan hukum karet yang dimaksud adalah semua problematika permasalahan ditampung dalam satu wadah sehingga sulit untuk dipecahkan permasalahan tersebut, sebagai contoh kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dari dulu sampai sekarang, di Indonesia belum ada kasus HAM yang dapat diselesaikan, kenapa hal tersebut bisa terjadi?, dikarenkan kurangnya kesadaran penegakan hukum untuk menuntaskan setiap permasalahan yang ada di Indonesia lagi pula dengan hukum karet tersebut membuat kasus tersebut hari demi hari dilupakan dan dibiarkan begitu saja. Permulaan dari permasalahan penegakan hukum di Indonesia sering diawali pada dunia peradilan, sehingga membuat peradilan menjadi faktor utama dalam permasalahan penegakan hukum di Indonesia.

Kacaunya Penegak Hukum Indonesia yang Membuat Ketidakadilan Dimana – mana

Sejauh mata memandang, penegakan hukum di Indonesia terlalu kacau, hukum di Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat, banyak yang menyelewenang dari kekuasaannya. Dikarenakan adanya pemikiran sogok menyogok antar sesama sehingga aturan yang ada tidak terlaksana dengan baik itulah yang membuat menjadi terpuruknya penegakan hukum di Indonesia. Keterpurukan penegak hukum yang ada saat ini di Indonesia diawali dengan terpuruknya dekadensi moral aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Sudah seharusnya pola berpikir setiap penegak hukum atau yang berwewenang harus diubah terlebih dahulu. Konsep pemikiran yang harus diubah adalah money oriented yang dimaksud pemikiran atau sikap yang selalu menginginkan hasil dalam jumlah besar diubah menjadi konsep pemikiran service oriented without money yang dimaksud pemikiran ataupun sikap yang tidak menginginkan penghasilan yang besar. Dikarenakan, apabila seseorang telah mengenal uang maka berkemungkinan besar orang tersebut akan terlena dan bersemena – mena terhadap wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya.

Permasalahan yang ada di Indonesia dapat ditarik dari beberapa permasalahan yang terjadi dan cara penyelesainnya adalah “Siapa yang berwewenang ataupun beruang maka dia yang akan menang” pada dasarnya sistem hukum di Indonesia tidaklah begitu, melainkan sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan nilai sesuai dengan Sila Sila Pancasila. Berdasarkan sila ke-5 dari Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan bunyi sila ke-5 tersebut, maka seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama tidak adanya perbedaan baik masyarakat biasa ataupun pejabat. Dikarenakan kedaulatan negara Indonesia ini berada pada rakyatnya sendiri, terlebih Negara Indonesia Menganut Demokrasi yang mana kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Maka dari itu, pentingnya merubah pola pikir para penegak hukum yang ada di Indonesia. Dikarenakan dampak dari perubahan pola pikir tersebut akan dirasakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Pola pikir yang diubah adalah dari pola pikir Money Oriented menjadi pola pikir Service Oriented Without Money. Dengan begitu, seluruh Warga Negara Indonesia akan merasakan keadilan hukum di sepanjang hidupnya serta setiap permasalahan yang ada dapat dituntaskan sesuai dengan Peraturan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hilangnya sebutan hukum Di Indonesia sebagai Hukum Karet, karena seluruh permasalahan yang ada cepat, tepat, dan tegas penyelesainnya sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk terdahulu.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya Business mathematics

Tinggalkan Balasan