September 20, 2020

Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia

Pergaulan internasional semakin kompleks. Tentu, hal ini berkaitan dengan interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki sejumlah perbedaan yang dapat ditelusuri baik dalam teori maupun praktik, keduanya memiliki persamaan-persamaan, seperti menjadikan negara sebagai subjek sekaligus objek kajiannya.

Hubungan keduanya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian tidak berarti bahwa hukum internasional tidak ada dan tidak didukung.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan, “….. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …”. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kehadiran dunia internasional dan hukum internasional diakui oleh Negara Indonesia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, satu-satunya petunjuk dalam usaha menjawab pertanyaan ini harus didasarkan atas praktik kita bertalian dengan pelaksanaan kewajiban kita sebagai peserta beberapa perjanjian internasional yang telah kita adakan. Pada dasarnya, kita tidak menggunakan ajaran inkoporasi, international law is the law of the land.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kita tidak menganut teori transformasi apalagi sistem Amerika Serikat. Kita lebih condong pada sistem negara-negara Kontinental Eropa, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (implementing legislation).

Meskipun dalam UUD tidak dijelaskan bagaimana hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, dalam praktik proses pembuatan perjanjian internasional harus melewati persetujuan DPR. Keadaan ini mempertimbangkan bahwa perjanjian diadakan berkaitan dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak.

Hal ini tertera jelas dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Lalu, ditentukan juga, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan apabila meliputi; (Ketentuan Pasal 10 UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional), masalah politik, perdamaian, pertahanan,dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sumber :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2015.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Avatar

sudah selesai di Fakultas Hukum, sedang menempuh Magister Administrasi Publik

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments