26 May, 2020

Hindari Pajak Progresif, Palsukan Identitas?

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan pemalsuan identitas untuk menghindari pajak?

Pemalsuan identitas kerapkali terjadi di kota-kota besar. Tindakan demikian seolah-olah tidak begitu serius untuk dilakukan pengkajian secara mendalam. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafrudin mengatakan bahwa di Jakarta sendiri banyak kendaraan mewah penunggak pajak menggunakan identitas kepemilkan atas nama orang lain.

Alasannya, pemalsuan dilakukan untuk menghindari pajak progresif dan pajak penghasilan. Selain itu, menurut Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono pada umumnya pemalsuan nama kepemilikan kendaraan ini dilakukan untuk menghindari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Progresif, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Di Jakarta, tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Dapat dilihat bahwa, tarif pajak pada kendaraan pertama sebesar 2 persen dan terus meningkat 0,5 persen hingga kendaraan ke- 17 sebesar 10 persen. Contohnya kendaraan pertama 2 persen, kendaraan kedua 2,5 persen, kendaraan ketiga 3 persen, dan seterusnya hingga mencapai 10 persen pada kendaraan ke-17. Kemudian kendaraan ke-18 dan seterusnya dikenai pajak 10 persen.

Tidak hanya mobil atau kendaraan biasa, pajak progresif juga diperuntukkan bagi mobil mewah yang jumlah pajaknya bahkan jauh lebih besar. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dipatok dengan tarif 10-125 persen tergantung spesifikasinya. Hal ini lah yang membuat para konglomerat bertindak melakukan pemalsuan identitasnya dengan memakai identitas orang lain dengan mengiming-imingin uang bagi masyarakat kecil demi terhindar dari pajak progresif yang ada.

Mempertanyakan Regulasi Pajak Progresif

Kasus pemalsuan identitas untuk barang mewah tampaknya lumrah terjadi untuk menghindari pajak progresif yang diterapkan pemerintah. Regulasi yang ada saat ini memang memungkinkan seseorang memanipulasi identitas pemilik kendaraan. Sebab, syarat balik nama kendaraan hanya membutuhkan KTP asli tanpa verifikasi lebih lanjut. Akibatnya, identitas pemilik kendaraan kerap tidak sesuai dengan pemilik asli.

Menurut Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono, pemilik mobil mewah yang berbuat kecurangan sebaiknya jangan merasa lega lebih dulu. Sebab, apabila adanya temuan, pihaknya akan segera melakukan pemblokiran nomor kendaraan sehingga surat kendaraan otomatis tidak aktif. Artinya, kendaraan tidak lagi memiliki surat sah alias bodong.

Pengaturan mengenai kendaraan tercantum pada undang-undang no.22 Tahun 2009 pasal 74 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, teknisnya diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, selain kendaraan jadi tidak memiliki nilai jual selayaknya. Pemilik mobil mewah pun bisa ditindak sesuai pasal 260 ayat (1) UU 22/2009 jika sampai melakukan pelanggaran di jalan.

Tindakan dimulai dari pemeriksaan lebih lanjut, penyitaan surat-surat ataupun kendaraan, hingga penahanan. Adapun untuk mendapatkan surat kendaraan atau mengaktifkan kembali STNK, penunggak pajak itu mau tidak mau harus menunjukkan jati diri guna membuka dari awal dan melakukan proses balik nama. Itu pun masih wajib membayar satu persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), lalu diakumulasi dengan pajak terutangnya.

Kerugian Negara Akibat Penghindaran Pajak dan Pemalsuan Identitas

Lalu, bagaimana dengan seorang konglomerat yang meminjam identitas orang lain untuk menghindari pajak progresif namun taat mambayar pajak? Menurut Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi Jakarta Barat Elling Hartono modus pencatutan identitas ini juga tak akan terbongkar jika wajib pajak atau pemilik asli kendaraan taat pajak. Sebab bagi petugas pajak, yang penting tagihan terpenuhi.
“Kalau kami dari petugas pajak yang penting bayar pajaknya tepat waktu dan kami tidak perlu tahu sebenarnya pemiliknya siapa, gitu. Karena selama dia tidak menunggak, kami tidak menagih,” bebernya.

Tentunya hal ini secara tidak langsung bahwa negara menghalalkan praktit pencatutan nama terjadi, meskipun sebagai pemalsuan identitas. Regulasi ini tentunya harus benar benar diatur dan diterapkan untuk seorang konglomerat yang meminjam identitas orang lain untuk menghindari pajak progresif namun taat mambayar pajak sehingga mengurangi risiko kelak penggunaan identitas palsu untuk menghindari pajak progresif. Meskipun dalam pasal 263 KUHP telah dicantumkan, nemun secara eksekusi masih memilah-milah dalam pemalsuan identitas.

Pemalsuan identitas tentunya membawa kerugian negara khususnya dalam sektor pajak. Tentu, banyak sekali penunggakan pajak progresif yang telah ada terkhusus mobil mewah. Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol Umar Fana mengatakan, sindikat palsu STNK palsu khusus motor dan mobil mewah ini telah beraksi selama lima tahun, sejak 2012. Hal ini menyebabkan kerugian negara ratusan miliaran rupiah. Beliau juga menyatakan  asumsinya selama lima tahun.

Pengakuan para tersangka dalam satu tahun, mereka memproduksi 900-1.000 STNK. Tetapi dari data digital komuter tersangka, sindikat ini telah membuat kurang lebih 1.200 STNK palsu. Dengan asusmsi 1.000 lembar, berarti dalam satu tahun negara kehilangan Rp5 juta dikali 1.000 STNK palsu dikali lima tahun, negara rugi Rp25 miliar. Ditambah dengan pajak lain yang tidak dibayarkan, kerugian negara akibat kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah”.

Share

Seorang anak pertama dari dua bersuadara yang terlahir dari keluarga sederhana, yang menyukai travelling dan anti denga kata "Menyerah"