Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental (Civil Law) yang kemunculan awalnya terdapat di negara-negara Eropa daratan. Civil Law mempunyai 3 karakteristik, yakni adanya kodifikasi yang membuat hakim tidak terikat pada preseden atau yurisprudensi sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial atau hakim mempunyai peranan besar sebagai penentu akir dari proses peradilan. Karakteristik yang utama dalam sistem hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan tertulis yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistemik di dalam kodifikasi. Hal tersebut tertuang dalam konstitusi NKRI pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah Negara hukum.
Hukum yang telah dikodifikasi dalam bentuk undang-undang mempunyai beberapa fungsi: Untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan didalam Undang-undang (UUD) 1945; Sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar manusia dengan Negara dalam kehidupan sosial dan bernegara dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi hak Warga Negara; Menyelesaikan sengketa-sengketa dan masalah secara adil; Mengetur jalannya pemerintahan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan semuanya diatur secara terukur di dalam undang-undang sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat yang disepakati bersama.
Fenomena terpilihnya Bupati Kabupaten Sabu Raijua (SARAI), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ternyata pernah tinggal lebih dari 5 tahun di Amerika Serikat (AS) dan memiliki passport AS ini cukup mengejutkan masyarakat karena status kewarganegaraannya yang masih belum teridentifikasi. Namun, ternyata berdasar hasil konfirmasi resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan merupakan Warga Negara AS. Kebijakan dwi kewarganegaraan di AS memang diperbolehkan karena menganut sistem dwi kewarganegaraan terbatas. Bahkan hampir beberapa Warga Negara AS dan negara lain pemegang dwi kewarganegaraan AS harus menggunakan passport AS untuk keluar masuk negaranya. Hal ini didasarkan dalam Pasal 101 huruf (a) nomor (22) Undang-undang kewarganegaraan dan imigrasi AS.
Kesesatan Berpikir
Namun, setelah terungkapnya fakta tersebut, yang bersangkutan tetap mendapat dukungan dari para pendukungnya yang sering menulis dalam kolom-kolom komentar di beberapa grup media sosial yang beranggotakan masyarakat NTT. Seolah-olah mereka tidak mempermasalahkan kewarganegaraan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, seakan-akan mereka hidup di dunia dimana tidak ada sistem hukum yang berlaku, atau mereka hidup di negara bebas yang tidak diatur oleh perangkat aturan tertulis sehingga mereka mengabaikan martabat negara, tidak memperdulikan undang-undang yang dibuat oleh para legislator yang dipilih secara konstitusional. Mereka menutup mata pada persoalan yang sepertinya sepeleh tapi sangat crucial.
Padahal, dalam doktrin undang-undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tidak dikenal istilah dwi kewarganegaraan. Hal ini diartikan bahwa ketika WNI memperoleh kewarganegaraan lain, maka orang tersebut harus memilih untuk menjadi warga Negara lain atau tetap menjadi WNI.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.