Hasil Investigasi KNKT Bukan Merupakan Alat Bukti di Pengadilan?



Kerapkali kita menemukan ada korban kecelakaan pesawat ataupun ahli warisnya yang ingin menuntut hak-haknya ataupun meminta pertanggungjawaban kepada maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan berkewajiban memberi ganti rugi atas terjadinya kecelakaan pesawat kepada korban ataupun ahli warisnya. Meski demikian, tetap saja jika terjadi kecelakaan hingga menghilangkan nyawa, sebagian orang tentu tidak terima hanya dengan ganti rugi saja.

Ketidakterimaannya itu kerapkali diwujudkan dengan menginginkan pertanggungjawaban yang lebih terhadap pihak maskapai. Namun untuk mewujudkannya, terdapat kendala-kendala seperti hasil investigasi KNKT yang tidak dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan. Apakah hal tersebut benar? Tulisan ini akan memaparkan analisa singkat untuk menjawabnya.

2 Model Ganti Kerugian

Menjadi hal yang wajar apabila dalam kecelakaan pesawat udara, pihak yang akan selalu dinyatakan bertanggung jawab, baik dibuktikan atau tidak dibuktikan kesalahannya adalah pihak pengangkut atau maskapai penerbangan (K. Martono dan Agus Pramono, 2016: 146). UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) telah memberikan pengertian pertanggungjawaban dalam Pasal 1 Angka 22, yakni “Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.” Secara garis besar, Penulis mengelompokkan dua jenis ganti kerugian yang dikenal UU Penerbangan sebagai akibat adanya tanggungjawab pengangkut.

Pertama, ganti kerugian yang diatur di Pasal 141 Ayat (1) UU a quo yang mesti diberikan pengangkut (maskapai penerbangan) atas kerugian penumpang. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap (kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian) atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan diberikan diluar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 165 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penerbangan).

Kedua, ganti kerugian tambahan yang diatur di Pasal 141 Ayat (3) UU a quo, selengkapnya berbunyi “Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.” Ganti kerugian ini bersifat subjektif karena hanya diperoleh bagi korban atau ahli waris yang masih belum “puas” dengan ganti kerugian yang telah diberikan. Untuk jumlah ganti kerugiannya tergantung kebutuhan korban atau ahli warisnya dan tetap menunggu hasil putusan pengadilan.

Tidak Ada Alat Bukti untuk Ganti Kerugian Tambahan

Salah satu prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pengangkutan adalah based on fault liability. Konsekuensinya, beban pembuktian ada pada pihak penumpang atau pengirim barang yang harus dapat memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu (Adhy Riadhy dan Sarah Amalia, 2019: 24-25). Kaitannya dengan pembahasan diatas, korban atau ahli waris jika hendak menempuh jalur pengadilan perlu alat bukti. Seperti diataranya: (a) pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi; (b) rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam  pengoperasian pesawat udara; (c) informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian; (d) rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan catatan kata demi kata  (transkrip) dari rekaman suara tersebut; (e) rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services); dan (f) pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (flight data recorder). Inilah yang menjadi permasalahan. Keenam alat bukti diatas hanya dapat diperoleh melalui hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sedang, hasil investigasi KNKT tidak dapat dijadikan alat bukti di peradilan.

Pasal 359 Ayat (1) UU Penerbangan telah mengatur bahwa “hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.” Kemudian diperjelas dengan bunyi Pasal 48 PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaaan Transportasi bahwa yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan meliputi semua dokumen yang berkaitan dengan seluruh proses investigasi kecelakaan transportasi sampai dengan laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi yang terdiri atas: (a) pemberitahuan (notification); (b) laporan awal (preliminary report); dan (c) laporan akhir (final report). Kemudian turut diperjelas dengan Pasal 53 PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaaan Transportasi, bahwa Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

Tentu aneh ketika UU Penerbangan menyediakan mekanisme untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tambahan kepada pengadilan (Lihat Pasal 141 ayat (2) dan (3) UU Penerbangan), tetapi alat yang dapat membuktikan dalil gugatan justru dilarang (Ilham Fajar dan Abiandri Fikri. 2019: 274). Keanehan ini diduga terjadi lantaran Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan berdasarkan prinsip: (a) tidak untuk mencari kesalahan (no blame);  (b) tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (no judicial); (c) tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (no liability).

Tujuan awal diselenggarakannya Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah untuk mengungkap suatu peristiwa kecelakaan transportasi secara profesional dan independen guna memperoleh data dan fakta penyebab terjadinya kecelakaan transportasi. Karena ketiga prinsip dan tujuan awal itulah hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi tidak dapat dijadikan alat bukti.

Kemudian, perlu diketahui pula bahwa mengenai hasil investigasi KNKT termasuk dalam pembahasan hukum penerbangan (aviation law) yang jelas berkaitan erat dengan hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi Annex 13 Convention on International Civil Aviation yang salah satu poin pentingnya adalah untuk tidak menjadikan hasil investigasi sebagai fakta hukum bagi korban untuk melakukan upaya hukum.

Selengkapnya Annex 13 mengatur “Any judicial or administrative proceedings to apportion blame or liability should be separate from any investigation conducted under the provisions of this Annex” ketentuan tersebut telah diadopsi di Pasal 357 UU Penerbangan dan Pasal 48 PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaaan Transportasi.

Dari segi konstitusionalitas, Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 memungkinkan dilakukannya pembatasan hak warga negara oleh negara guna melindungi hal-hal tertentu atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam kasus ini, negara berhak membatasi akses warga negara terhadap hasil investigasi KNKT, seperti dengan tidak menjadikannya sebagai alat bukti di pengadilan, semata-mata agar proses investigasi berjalan efektif dan menghasilkan output yang mampu mencegah kecelakaan serupa di masa depan.

Menurut pakar hukum penerbangan, Prof. Martono, tujuan adanya larangan hasil investigasi sebagai alat bukti di pengadilan adalah untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan mencegah kecelakaan serupa kembali terjadi (Seminar dengan tema “Konstitusionalitas Hasil Investigasi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan” dilaksanakan di Universitas Tarumanegara pada Kamis, 14 November 2019). Senada dengan Martono, Indra Rahmatullah (Peneliti POSKOLEGNAS) dalam sebuah webinar (Kelas Online MCC dengan tema “Keabsahan Hasil Investigasi KNKT sebagai Bukti di Pengadilan” dilaksanakan secara online pada Jumat, 29 Januari 2021) mengatakan bahwa yang menjadi dasar filosofi atau tujuan awal investigasi adalah semata-mata untuk mencari penyebab kecelakaan dan melakukan upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terjadi lagi dimasa mendatang.

Jika hasil investigasi dijadikan alat bukti di persidangan, maka selama melakukan investigasi guna mencari penyebab kecelakaan, pilot dan kru pesawat akan ketakutan menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Tentu proses investigasi yang tidak maksimal berakibat pada tidak maksimal pula hasil investigasi yang akan digunakan untuk mencegah kecelakaan di masa mendatang.

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan Eddy Hiariej, bahwa sesuatu yang bisa jadi alat bukti  haruslah diniatkan di awal untuk dijadikan sebagai alat bukti. Lebih lanjut, beliau juga menyatakan, jika hasil investigasi memuat indikasi kesalahan, maka hasil investigasi dapat menjadi alat bukti (Ilham Fajar, dkk. 2019: 275). Pendapat Eddy ini sejatinya membuka peluang harapan agar hasil investigasi KNKT dapat dijadikan alat bukti. Namun, arah kasus ini tetap pada status quo.

Alternatif Solusi

Pro kontra mengenai hasil investigasi KNKT yang bukan merupakan alat bukti di pengadilan tidak usai begitu saja. Apalagi jika dilihat dari posisi korban dari sudut pandang HAM. Bagi korban atau ahli warisnya yang menginginkan ganti kerugian tambahan dan terhalang karena hasil investigasi KNKT bukan merupakan alat bukti, Penulis menawarkan untuk melakukan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke MK.

Pemohon dapat memohon agar Pasal 359 Ayat (1) UU Penerbangan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali jika memuat indikasi kesalahan”. Selengkapnya bunyi Pasal 359 Ayat (1) menjadi “hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, kecuali jika memuat indikasi kesalahan.Pasal UUD yang dijadikan batu uji nantinya adalah Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon dapat mendalilkan bahwa dirinya sebagai korban atau ahli waris korban terhalang jaminan dan perlindungan hukumnya akibat hasil investigasi KNKT yang tidak dapat dijadikan alat bukti di peradilan. Seharusnya korban kecelekaan pesawat yang menuntut ganti rugi selayaknya dapat diperlakukan sama dengan pihak-pihak lain yang juga ingin mendapat ganti rugi. Terlepas dari MK nantinya menerima atau menolak, tawaran ini layak untuk dicoba. Tentu jika permohonan dikabulkan akan tercipta pemajuan terhadap jaminan dan perlakuan hukum bagi korban atau ahli warisnya dalam kecelakaan pesawat kedepannya.

 



Penulis adalah mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis aktif menulis dengan fokus kajian hukum ketatanegaraan dan keislaman

Tinggalkan Balasan