Hari ini:September 21, 2019

Hapus Land Grabbing dan Konflik Agraria di Jember

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik agraria merupakan konflik yang tak kunjung tuntas. Meskipun telah mengalami pergantian jabatan, namun tak ada pemimpin yang benar-benar bisa memecahkan. Sejak hadirnya sistem kolonial, tata kelola agraria menjadi ekstraktif dan berpijak pada pasar internasional yang di wujudkan dengan adanya usaha perkebunan. Menurut sejarah, banyaknya perkebunan tersebut tidak hanya melahirkan ketimpangan kepemilikan tanah, tetapi juga demoralisasi sosial.

Berdasarkan data yang bersumber dari Jatama (Jaringan Tambang) dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), pada tahun 2010 saja di Indonesia sudah terjadi 106 konflik agraria yang melibatkan 517.159 KK dalam konflik tersebut. Jumlah tersebut tentu tidak dapat dikatakan sedikit dan dapat dipastikan meresahkan masyarakat sekitar serta sengketa yang paling banyak terjadi dengan melibatkan perkebunan besar.

Sedangkan di Jember sendiri kurang lebih terdapat 11 konflik tanah yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan. Misalnya pada kasus yang terjadi di beberapa desa seperti Desa Curahnongko (364 hektare) antara masyarakat dengan PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara). Jenggawah (3.274 hektare) antara masyarakat dengan PTPN. Ketajek (1.188 hektare dengan TNI), Karangbaru (90 hektare), Nogosari (388 hektare), Baban (450 hektare). Mandigu (800 hektare) antara masyarakat dengan PERHUTANI, serta di beberapa tempat lainnya antara lain di Desa Curahtakir, Sumberbaru dan Mangaran.

Selaras dengan perkembangan pembangunan di berbagai aspek yang makin hari kian meningkat, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak kecil pada peningkatan kebutuhan akan tanah. Hal tersebut memiliki arti bahwa dalam keterbatasan lahan, pemerintah di tuntut untuk bijak dalam penataan ruang. Sehingga perlu kajian kritis akan skema tata ruang. Khususnya di Kabupaten Jember dengan maraknya kasus tumpang tindih penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

Dari sebelas kasus yang telah disebutkan sebelumnya, penulis hanya akan berfokus pada konflik yang ada di Desa Curahnongko. Sebelum melangkah lebih jauh ke tahap pembahasan, seyogyanya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu memahami keterkaitan tanah dengan kehidupan di masyarakat serta dampak tata ruang.

Pada dasarnya fungsi lahan sangat sentral bagi para penduduk desa. Menurut Aditya Wardhono lahan merupakan aset yang terpenting bagi masyarakat karena dapat menggerakkan kegiatan produksi. Adapun dalam ketetapan MPR RI Tahun 1990 tentang GBHN menyatakan bahwa penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengarah pada keadilan sosial. Penguasaan tanah Negara harus pada tujuan pemanfaatan dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, tidak menimbulkan sengketa.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwasanya semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yaitu tanah harus digunakan sesuai keadaan. Dengan demikian, tata ruang yang salah akan berakibat fatal pada pembangunan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya harus mencakup rasa keadilan. Namun karena ukuran keadilan kini sangatlah relatif, muncul teori baru seperti teori kemanfaatan dan teori kepastian. Oleh karena itu, regulasi RT/RW harus diupayakan dapat memenuhi ketiga teori tersebut.Selama ini, penatagunaan tanah diselenggarakan sesuai RT/RW Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam RT/RW kabupaten/kota pada tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Terkait hal diatas, penulis ingin menelisik terkait dengan sengketa-sengketa yang ada di Jember. Salah satu sengketa yang belum terselesaikan adalah terkait dengan kasus antara warga desa Curahnongko dan desa andongrejo, kecamatan Tempurejo. Dimana ketua Wartani Yateni mengklaim bahwa tanah seluas 332 Ha yang diminta oleh rakyat sejatinya adalah hak mereka sejak tahun 1942. Namun pada tahun 1966 rakyat diusir dari tanah hasil ekplorasi (tanah babatan) yang kemudian dikelola oleh PTPN (Perseoran Terbatas Perkebunan Nusantra) XII Jember. Sampai berakhirnya HGU ( Hak Guna Usaha) PTPN XII Jember pada tahun 2011 rakyat tahun 1998 silam belum juga terpenuhi.

Dalil belum dapat dipenuhi tersebut ialah karena masih menelusuri historis tanah babatan tersebut. Sementara itu Sekretaris Nasional Jokowi, Nazarudin Ibrahim mengatakan, bahwa HGU (Hak Guna Usaha) tanah itu sebenarnya sudah berakhir pada 2011 lalu. Sehingga hal semestinya dapat dijadikan sebagai peluang untuk proses redistribusi kepada rakyat menjadi lebih besar. Namun, faktanya sampai sekarang kasus tersebut belum juga teratasi.

Sudut pandang sejarah mengatakan bahwa lahan tersebut memang pada dasarnya adalah hasil membuka lahan yang telah dilakukan masyarakat setempat sendiri untuk pertanian atas perintah dari Kependudukan Jepang pada saat itu yaitu pada tahun 1942. Namun di kemudian hari pihak pemerintah atau lebih tepatnya pihak PTPN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusanatar) XII secara tiba-tiba melakukan penggusuran paksa akan tanah tersebut pada warga setempat. Sehingga secara otomatis banyak masyarakat yang tidak terima akan perlakuan tersebut. Konflik membawa dampak yang begitu besar bagi warga desa Curahnongko seperti adanya kesenjangan sosial antar masyarakat. Masyarakat kehabisan tempat atau lahan untuk pemukiman dan pertanian. Sehingga banyak masyarakat desa yang lebih memilih sebagai tenaga kerja Indonesia.

Menurut undang-undang perkebunan, perkebunan harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, telebih untuk warga setempat. Warga masyarakat yang menjadi TKI merupakan sebuah alamat bahwasanya masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam peningkatan pemanfaatan jasa perkebunan. Sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat akan kebun tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan agar bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Karena apabila tidak ditangai dengan serius dikhawatirkan akan berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat setempat dan tidak memberikan kepastian bagi masyarakat Desa Curahnongko.

Share