Juli 7, 2020

Guidebook Pemerintah yang “Terabaikan” dalam Penanganan COVID-19

Beberapa minggu yang lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia berusaha menenangkan warga Indonesia ditengah meningkatnya kasus Corona (COVID-19) melalui mantra kata-kata “santai aja“. Padahal, sebelum tanggal 2 Maret 2020, jumlah korban yang terinfeksi sudah mencapai 86 ribu orang dari total 63 negara di seluruh dunia. Lantas, setelah melihat fakta tersebut, apakah sudah benar dan tepat langkah kita sebagai warga Indonesia untuk tetap santai dan mengandalkan pemerintah pusat? Well, the order that we must to stay at home is the best choice we can do right now. Setidaknya dengan bekerja dari rumah maupun bersantai di rumah memang pilihan yang paling tepat untuk turut serta dalam meminimalisir penyebaran virus Corona ini.

Melihat tanggapan pemerintah yang terkesan meremehkan pandemi ini sejak awal memang membuat mayoritas warga negara merasa jengkel. Mulai dari kurang terbukanya informasi, penanganan yang lambat, hingga terbatasnya jumlah Alat Perlindungan Diri bagi para tenaga medis. Padahal telah jelas tertulis dalam Konstitusi Pasal 28 dan Pasal 34 yang menjamin warga negara mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta mendapatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Hingga pada tanggal 24 Maret 2020, tercatat penyebaran virus Corona telah mencapai 579 kasus. Dengan demikian, dapat dipahami bersama bahwa “anastesi” yang diberikan Dr. Terawan sudah salah tempat atau bahasa ilmiahnya adalah misdiagnosis. Lantas, setelah semua terjadi sedemikian rupa, sebenarnya bagaimana sih tanggung jawab pemerintah dalam menangani pandemi ini? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai guidebook penanggulangan pandemi Corona, berikut tanggung jawab pemerintah yang perlu kamu ketahui:

Ngulik Bareng Soal Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah

Agar informasi lebih valid, kita lihat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 13:

Pasal 13
(1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat
melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara lain dan/atau organisasi
internasional.

(2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang
ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan.

Harvard melalui studi ilmiahnya tidak tanggung-tanggung telah memperingatkan Indonesia tentang adanya kemungkinan penderita COVID-19 yang tidak terdeteksi. WHO (World Health Organization) pun telah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan main-main namun demikian sikap pemerintah malah berkebalikan dari pernyataan WHO tersebut. Sikap pemerintah ini tentunya sangat merugikan bagi kita sehingga penanganan pemerintah tidak tepat dan cenderung lambat menyikapi pandemi COVID-19. Andai saja jauh hari pemerintah telah mengambil ancang-ancang sebelum COVID-19 menyebar luas, bisa saja korban dari tenaga medis tidak akan sebanyak seperti saat ini. CFR (Case Fatality Rate) Indonesia pun menjadi salah satu deretan negara yang memiliki angka tinggi, hal ini pun berkaitan dengan diagnostic kit yang terbatas dan “kikuk” nya koordinasi pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.

Rapid Test DPR “First Class”

Ada lagi nih yang menarik dari Pasal 7 sampai Pasal 8 :

Pasal 7
Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 8
Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis,
kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Ada yang menyimpang tapi bukan persimpangan…apakah itu?

Benar ! Frasa “setiap orang” yang tertulis tidak mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan Wakil – Wakil Rakyat yang mendapatkan perlakuan Rapid Test pertama nih ! Tidak tanggung-tanggung, seluruh keluarganya juga ikut mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis ! Gokil !

Reaksi Negara Tetangga

Setelah kita kaji bersama, muncul sebuah pertanyaan ” Ada apa Ini?” “Padahal sudah ada Guidebooknya tapi kok tetap salah sih” dan pendapat lain yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu satu.

Menariknya, kasus ini serupa dengan kasus yang terjadi di Prancis dimana kurang lebih 600 dokter menuntut Perdana Menteri atas pelbagai permasalahan medis logistik yang dialami masyarakat Prancis saat berperang melawan Covid – 19 . Mengukur begitu majunya mekanisme hukum CJR (Cour de Justice de la Republique) yang ada di Prancis, memungkinkan untuk menuntut pejabat publik untuk mempertanggungjawabakan kebijakannya.

Lalu, bagaimana Indonesia? Akankah kita mampu melakukan hal serupa? Hal ini menarik untuk dibahas selanjutnya dengan topik yang berbeda.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.