Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sumber daya alam yang beraneka ragam. Keanekaragaman kekayaan alam tersebut mencakup bahan pertambangan, seperti hasil pertambangan minyak bumi, batubara hingga hasil mineral. Hasil pertambangan dihasilkan melalui sebuah usaha pertambangan pada sebuah wilayah pertambangan.
Berdasarkan Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan definisi wilayah pertambangan yaitu wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
Usaha Pertambangan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha dalam pendiriannya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adlaah harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
Selain terhadap persyaratan-persyaratan terkait, apabila telah dijalankan usaha pertambangan pada wilayah pertambangan terdapat sebuah permasalahan yang muncul. Wilayah pertambangan seringkali didirikan bukan pada sebuah tempat yang steril tanpa kehidupan makhluk hidup yang bersinggungan dalam kegiatan industri. Sehingga, di dalam UU PPLH dikenal terminologis Wilayah Ekoregion sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7. Wilayah Ekoregion merujuk kepada wilayah daratan maupun wilayah perairan yang berhubungan dengan kehidupan biota maupun bioma.
Kegiatan industri yang seringkali bersinggungan dengan Kawasan Ekoregion adalah kegiatan pertambangan lepas pantai. Apabila UU PPLH telah memberikan hak gugat lingkungan hidup oleh aktivis lingkungan namun perlu sebuah pemikiran yang visioner bahwa kedaulatan lingkungan hidup harus menjadi dasar dari UU PPLH di masa mendatang. Kedaulatan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek lingkungan hidup yaitu manusia dan ekosistem pendukungnya termasuk biota dan bioma dalam ekosistem perairan.
Karenanya, perlu penegasan bahwa Wilayah Ekoregion bukan termasuk wilayah pertambangan karena hal tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan Pasal 2 huruf (h) UU PPLH yaitu asas ekoregion yang menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
Apabila Wilayah Pertambangan mencakup pula Wilayah Ekoregion akan mengakibatkan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup tidak akan tercapai. Sebuah kontradiksi dan ironi ketika hendak mencapai nilai ekonomis untuk kemakmuran rakyat harus mengorbankan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari rakyat itu sendiri yang menjadi bagian dari ekosistem secara menyeluruh.
kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.
