“pertanyaan sederhananya, bagaimana apabila suatu kebijakan publik itu efektif dan efisien secara sistem namun ternyata merusak suatu lingkungan, atau melukai hati masyarakat?”

Dalam administrasi publik, dimensi etika dan kompetensi para aktor publik secara nyata memang merupakan 2 (dua) hal yang penting dan saling berkaitan satu sama lain. Dimensi etika dalam administrasi publik merupakan sistem sensor yang mencoba mengarahkan suatu pemerintahan beserta kekuasaan yang ada untuk bukan saja berfokus pada dimensi kebijakan, organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangkanya, dimensi etika memberikan pengaruh dan dampak yang lebih luas dimana keberadaannya sebagai jalan mengeleminasi serta menghilangkan kegagalan dan kejahatan administrasi publik. Dimensi etika menjadi batas pantas dan tepat bagi segala interaksi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh para aktor dalam mengelola kepentingan publik dengan benar. Sementara kompetensi aktor publik menjadi hal yang harus dimiliki mengingat hal tersebut menjadi kemampuan dasar dalam bertindak dan melaksanakan tanggung jawab yang terarah.

Kolaborasi antara dimensi etika dan kompetensi aktor publik yang maksimal diharapkan dapat mengendalikan kepentingan para individu maupun penguasa dalam pembentukan kebijakan publik untuk berfokus kepada masalah dan kepentingan publik, yaitu rakyat. Namun pertanyaan utama selanjutnya, apakah benar dimensi etika dan kompetensi para aktor publik tersebut akan mampu mengendalikan dan menghilangkan kegagalan dan kejahatan administrasi publik ?. Apakah keberadaan dimensi etika mutlak mampu menghilangkan hal tersebut, atau justru memunculkan permasalahan etika lainnya.

Pernyataan awal yang menarik untuk dihayati tentang keberadaan dimensi etika itu sendiri adalah “kemungkinan dimensi etika tidak akan pernah dibahas apabila manusia berada pada koridor yang tepat dan baik (hidup dalam situasi tanpa hawa nafsu, tanpa adanya jiwa serigala). Dalam peradaban dunia memang harus disadari bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup dalam kebebasan dan mampu menjadi serigala bagi sesamanya “homo homini lupus”. Di masa lalu, istilah tersebut semakin dibenarkan dengan ditunjukannya berbagai tindakan masing-masing individu yang dapat dikatakan telah melewati batas, dimana mereka yang kuat menindas yang lemah, mereka yang kuat menggunakan pengaruh besar tersebut untuk menguasai tatanan kehidupan sosial demi menjaga kepentingan kelompok yang ada. Tanpa disadari interaksi yang terus berjalan tersebut membentuk kelompok yang lebih besar yaitu sebuah negara, yang tentu saja dipimpin oleh mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan secara status sosial.

Negara yang diharapkan menjadi konsensus untuk hidup bersama dan berkeadilan bagi seluruh warganya berubah menjadi tempat untuk menciptakan keuntungan untuk kelompok tertentu. Berangkat dari situasi masa lalu khususnya tentang penderitaan tanpa akhir rakyat dan bagaimana interaksi negara dengan rakyatnya, dimensi etika mulai mendapatkan perhatian secara seksama untuk dihadirkan dalam tatanan kehidupan mulai dari interaksi antarsesama individu, kelompok maupun dalam aktivitas negara. Keinginan tersebut telah menyebabkan adanya pemberontakan dan perlawanan lebih lanjut dari rakyat kepada para penguasa (raja-raja) untuk bertindak dengan bijak dan bermoral. Keinginan rakyat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bermoral, mau tidak mau memaksa para penguasa melepas gagasan “negara iblis” menuju pada “negara bermoral”. Dengan adanya pergerakan rakyat tersebut maka hadirlah berbagai nilai moral universal yang mampu mengendalikan dan membimbing setiap interaksi yang ada baik antar individu dengan individu maupun individu dengan negara (para penguasa, para pejabat publik).

Pernyataan Machiavelli (1469-1527) bahwa tindakan-tindakan yang jahat pun dapat diberikan “maaf” (dimaafkan) oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses, nampaknya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi masa lalu maupun masa kini. Pernyataan yang berarah pada bebas nilai tersebut nyatanya telah menyebabkan adanya tindakan-tindakan mencapai kesuksesan pemerintahan namun dilakukan dengan cara yang tidak patut dan cenderung menyakiti serta merugikan rakyat. Dengan berbagai perjalanan yang ada maka demokrasi menjadi nilai terpenting dalam menciptakan dimensi etika publik, tidak hanya memperbaiki interaksi antar negara dengan individu maupun kelompok masyarakat, namun menciptakan peradaban manusia yang bermoral dan adil, yang berlandaskan atas konsensus bersama.

Dalam kehidupan negara yang menuju pada demokrasi yang modern, maka dimensi etika menjadi nilai yang mutlak dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dimensi etika menjadi salah satu dimensi yang mampu mempengaruhi dimensi lainnya untuk tetap berada pada jalan yang lurus dalam mencapai kebutuhan dan kepentingan publik. Misalnya dalam dimensi kebijakan, dimensi etika memiliki pengaruh yang kuat dalam membantu menghadirkan kebijakan publik yang tidak hanya berdasarkan pada asas kepastian hukum, namun juga pada asas keadilan dan kebermanfaatan. Tidak hanya sebagai keputusan pemerintah yang efektif dan efisien secara sistem namun memperhatikan Hak Asasi Manusia, partisipasi masyarakat dan lingkungan. Dalam dimensi organisasi dan manajemen, maka dimensi etika menjadi sistem sensor dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, melepaskan budaya “asal bapak senang”, menciptakan kepatuhan, profesionalisme dan menghilangkan patologi organisasi lainnya. Dengan adanya dimensi etika dalam administrasi publik maka mempertegas bahwa para aktor publik bukanlah alat pembenar tindakan ataupun kepanjangan tangan dari penguasa dan menegaskan pula tentang  mencapai kepentingan publik bukan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Kesadaran dan Pengakuan terhadap Dimensi Etika

Apabila didalam masyarakat, kesadaran etika tersebut dilanjutkan dengan membentuk pengakuan untuk menilai apa itu perbuatan bermoral dan tidak, maka masyarakat dapat pula membentuk standar kepada aktor publik yang ada. Dalam interaksi antar sesama, dimensi etika dan moral pasti akan selalu dijunjung dengan tujuan untuk menghargai perasaan antar sesama dan menghindari konflik secara khusus. Namun pada kenyataannya, dimensi etika telah mengalami perkembangan pesat dari yang hanya untuk menciptakan rasa hormat antarsesama berubah menjadi dimensi yang kompleks dan rumit ketika berada pada tahapan tentang interaksi dan aktivitas negara. Dalam tahapannya, dimensi etika menjadi hal yang tidak hanya penting namun mutlak ada dengan tujuan untuk membimbing dan mengendalikan para aktor publik. Dimana dimensi etika memberikan pengaruh dan getaran yang kuat terhadap dimensi administrasi publik lainnya seperti dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, lingkungan dan kinerja sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Dengan dimensi etika maka lahirlah kebajikan publik. Tanpa kebajikan, administrasi publik dan aktor publik yang ada hanyalah melakukan pekerjaan pemerintah rutin dan biasa. Lalu apa yang dimaksud tindakan atau perbuatan pemerintah itu beretika? Kategori apa yang digunakan bahwa pemerintah itu bermoral atau beretika? Secara nyata, pemerintah yang bermoral tidak lagi hanya mengerjakan pekerjaan yang mengarah pada efisien, efektif dan ekonomi, tetapi lebih dari itu. Dalam rangkaian yang ada, para ahli memunculkan berbagai aliran yang mempengaruhi dimensi etika administrasi publik, yaitu Ethical Triangle yang disampaikan Bowman.

Ethical Triangle secara nyata terdiri dari tesis, antithesis dan sintesis dari berbagai aliran yang muncul yang pada akhirnya membentuk segitiga etika publik.

  1. Tesis dari Ethical Triangle adalah aliran deontologi yang disampaikan oleh Immanuel Kant dan John Raws, bahwa memusatkan perhatian pada kewajiban dan prinsip yang harus diikuti (ketaaan dan kesesuaian).
  2. Antitesis dari pernyataan tersebut adalah aliran utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham bahwa etis tidaknya sesuatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan.

Dengan adanya tesis dan antithesis yang disampaikan maka muncullah aliran Virtue Ethical sebagai sintesis, bahwa substansi aktual dari etika atau moral ini tidak dapat dipahami dengan memprediksi hasil atau akibat, atau kesesuaian dengan kewajiban, tetapi dipahami dari “internal imperative to do right”.

Dengan adanya kesadaran tentang standar atau ukuran pemerintah yang beretika maka secara sadar kita telah melakukan pembangunan etika publik secara emosional dan rasional. Pada tahapan upaya manusia yang sadar inilah yang memberikan sebuah pengakuan terhadap nilai yang dianggap baik, bermoralitas tinggi dan tepat. Etika yang diakui tersebut secara langsung menjadi pedoman dan standar aktor publik, yang pada akhirnya mampu menghilangkan perspektif moral yang bersaing diantara individu yang ada pada pemerintahan. Namun sayangnya, pengakuan terhadap etika tersebut memunculkan dilemma etika lainnya. Dalam artian adanya perspektif moral yang bersaing lainnya.

Salah satu hal yang perlu dihindari adalah adanya setting etika dimana aktor publik meghadirikan pembalikan tentang etika yang buruk menjadi etik yang baik. Setting dimensi etika tersebut sering terjadi pada organisasi publik menyebabkan adanya berbagai kemungkinan kegagalan dan kejahatan administrasi publik dalam sistem yang dibangun dan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Setting dimensi etika menyebabkan adanya kemungkinan bahwa orang atau pegawai yang bermaksud baik dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya secara tidak sengaja berpartisipasi dalm sistem dan proses yang menghasilkan kegagalan, bahkan menuju pada kejahatan administrasi publik yang merugikan rakyat.

Sebagai contoh klasik yang diberikan adalah peran pegawai negeri jerman dalam tindakan Holocaust. Tindakan tersebut tentu membutuhkan banyak pihak yang bermain, dimana diantara mereka ada yang sadar dan yang lainnya mungkin tidak sadar dengan kejahatan administrasi publik tersebut. Contoh yang lain yang paling dekat bisa juga tentang tugas kepolisian dalam menginterogasi para tersangka pelaku kejahatan dengan melakukan tindakan yang tidak pantas dan cenderung tidak bermoral, seperti penggunaan ular untuk menakut-nakuti, meninju dan menendang demi mendapatkan sebuah pengakuan. Sekilas apa yang terjadi menjadi hal yang normal untuk mencapai selesainya sebuah tugas secara efektif dan efisien (atau atas dasar perintah) namun hal tersebut tentu tidak bermoral. Dengan demikian Setting dimensi etika dengan tujuan menciptakan standar kepatuhan dan ketaatan bersama dalam sebuah aturan tertentu nyatanya belum tentu mampu membawa nilai baik secara mutlak.

Disisi lain, setting dimensi etika yang seperti mesin (berpola dan rutin) menyebabkan adanya aktor publik yang tidak kreatif, lebih senang didikte, tidak memunculkan aktor publik yang memiliki rasa empati dan simpati, adanya sikap masa bodo, cari aman (lebih baik diam daripada disingkirkan), kaku tanpa melihat situasi, akan lebih senang mengatakan bahwa aturannya demikian. Aturan yangt detail menyebabkan keterbatasan bahkan tidak adanya kesempatan untuk melakukan diskresi. Dimensi etika yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan diskresi yang terkendali berubah menjadi dimensi yang mampu mengkekang yang berarah pada kegagalan dan kejahatan administrasi publik. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa setting pengakuan dimensi etika berisiko membawa permasalahan etika dan profesionalisme lainnya, pertama setting etika sebagai nilai sesungguhnya dimana ada manipulasi pengakuan nilai yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diceritakan sebelumnya dan yang kedua setting dimensi etika yang memunculkan birokrasi mesin.

Bukan Bagian Akhirnya

Dalam kerangka yang dihadirkan, banyak pihak menjelaskan bahwa hukum menjadi salah satu alat untuk menciptakan dimensi etika yang berkelanjutan dan mutlak. Namun perlu diperhatikan pula, bahwa hukum merupakan produk akhir yang dikemas oleh penguasa dengan politiknya. Hukum pada tataran hanya hasil akhir dalam pembentukan kebijakan yang mungkin saja dibungkus untuk memberikan keuntungan kelompok tertentu sehingga mampu menciptakan kegagalan dan kejahatan publik secara sah dan legal. Secara nyata, hukum bukanlah akhir dari cerita menghadirkan dimensi etika yang mutlak, mengingat ada kondisi dimana “hukum”, “undang-undang” tidak sertai oleh moral, “Quid Leges Sine Moribu”. Hukum yang terbentuk tanpa moral akan cenderung membela kepentingan-kepentingan para penguasa dan kelompok tertentu. Dalam menghindari hukum yang dijadikan alat pemukul oleh para penguasa secara sah dimata hukum kepada rakyat, maka diperlukan akal sehat publik untuk terus mengawasi jalannya suatu pemerintahan dengan berlandaskan pada ideologi bangsa yang bersangkutan.

Dalam tulisan yang disampaikan nampaknya sangat membosan apabila membicarakan tentang pembentukan dimensi etika yang ideal dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan tertentu kepada aktor publik agar selalu sadar. Dalam tahapan yang ada, kesadaran bersama baik antara aktor publik dengan rakyat menjadi kunci penting dan mutlak dalam menciptakan negara yang bermoral. Para aktor publik yang ada didalamnya dapat memperkuat dimensi etika secara bersama-sama baik dengan perbaikan dari atas maupun perbaikan dari bawah itu sendiri. Pada perbaikan dari atas, Max Weber menjelaskan bahwa “suatu perubahan dapat berhasil diwujudkan melalui kontrol para elit yang memegang kekuasaan. Karena itu, rezim pemerintah yang sedang berkuasa, dipercayai sebagai agen utama untuk melakukan perubahan.” Jadi membangun birokrasi, menurut paradigma ini harus dimulai dari rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Sementara perbaikan dari bawah Emile Durkheim menjelaskan bahwa: “pembangunan birokrasi harus dimulai dari manusia yang ada dalam birokrasi itu, karena manusialah yang menciptakan sistem. Kalau manusianya berkualitas baik, ia akan tetap bertindak baik meski berada dalam sistem yang salah.”

Menuju akhir, maka pembangunan dimensi etika tidak hanya sekedar membangun dimensi yang kaku karena peraturan yang dibentuk agar terlihat patuh dan taat namun lebih dari itu. Etika sebagai sebuah kompetensi harus dimiliki oleh mereka yang berada pada posisi sebagai aktor publik yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Sementara kompetensi teknis lainnya juga penting bagi para aktor publik dimana hal tersebut mampu menghindari diri dari kegagalan dan kejahatan administrasi publik.

 

 

 

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

sudah selesai di Fakultas Hukum, sedang menempuh Magister Administrasi Publik

Leave A Reply