Seperti yang kita ketahui bersama bahwa etika diperlukan oleh setiap orang dalam melakukan pergaulan. Seseorang bisa dipandang baik apabila etikanya baik. Apabila seseorang dipandang jelek mungkin bisa jadi salah satunya karena etika yang kurang bagus. Pengertian etika itu sendiri adalah berasal dari Yunani Kuno “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan” adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika.

Etika memerlukan sikap kritis, metodis dan sistematis daalam melakukan refleksi. Karena itula etika merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu ilmu lain yang meniliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika tidak hanya berkaitan dalam pergaulan masyarakat, melainkan etika juga berkaitan dengan profesi. Setiap profesi apapun pasti ada mengenai aturan etika ini yang biasa disebut kode etik profesi. Setiap pelaku profesi pasti pernah ada yang melakukan pelanggaran kode etik pada bidang profesinya masing masing.

Pelanggaran kode etik profesi merupakan penyelewengan atau penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakan.

Salah satu profesi yang paling rawan atau bahaya melakukan pelanggaran kode etik profesi adalah penegak hukum. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum yang dimana jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, segala kegiatan apapun harus berdasarkan hukum, apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Permasalahan

Penegak hukum di Indonesia akhir akhir ini menjadi pusat perhatian masayarakat Indonesia. Dalam praktik di lapangan, para penegak hukum di Indonesia masih belum baik dan belum optimal. Apalagi para penegak hukum di Indonesia selalu berpihak kepada mereka yang memiliki uang.

Seperti yang dikatakan masyarakat mengenai hukum yang ada di Indonesia adalah “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Maksudnya adalah orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki uang, orang tersebut dapat membeli hukum yang ada. Apabila orang tersebut melakukan pelanggaran hukum, orang tersebut akan berusaha menyuap hakim yang akan menangani kasusnya.

Dalam hal ini yang salah adalah orang yang bersangkutan dan hakim tersebut. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekuasaan, mereka tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Mereka akan pasrah di dalam persidangan mengenai hukuman apa yang ditentukan oleh hakim. Namun apabila orang yang berkuasa atau memiliki uang, mereka akan diberi hukuman yang ringan oleh hakim atau bisa saja mereka tidak bersalah dihadapan hakim. Di sini lah peran kode etik dihiraukan oleh penegak hukum.

Banyak terjadi penyimpangan penyimpangan dalam pemberlakuan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi yaitu Syamsul Rakan Chaniago. Dilansir dari laman cnnindonesia.com, Mahkamah Agung (MA) menyatakan hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi yang mengadili kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Syamsul merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temengung (SAT). Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan atas pelanggaran dilakukan Syamsul karena dia mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan Ahmad Yani, Pengacara SAT di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019.

Padahal, saat itu Syamsul sedang menjadi anggota majelis hakim yang mengadili SAT. “Hakim Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum atas namanya di kantor lawfirm walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA,” kata Andi seperti dikutip dari Antara, Minggu (29/9).

Atas alasan tersebut Syamsul Rakan Chaniago dikenakan sanksi etik sedang berupa hakim non palu selama enam bulan. Sebagai informasi pada 9 Juli 2019 lalu, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan SAT tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus BLBI. Putusan tersebut menganulir vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan tinggi Jakarta.

Sebelumnya, putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. Sedangkan pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Atas putusan MA tersebut, SAT langsung dibebaskan pada Juli lalu.

Kesimpulan

Kasus yang seperti diatas adalah salah satu contoh tindakan melanggar kode etik profesi khusunya dibidang profesi hukum. Dikutip dari laman kompas.com, Komisi Yudisial menerima 1.544 aduan dari masayarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada tahun 2019. Tetapi, hanya 224 laporan yang dinyatakan memenuhi syarat laporan.

Jumlah laporan itu turun apabila dibandingkan data tahun lalu yang mencapai 1.722 laporan. Meskipun pada tahun 2019 hanya 224 laporan yang dinyatakan memenuhi syarat laporan, angka tersebut tidak sedikit. Mungkin masih banyak lagi kasus lain yang masih belum terungkap.

Pada dasarnya, kode etik sangat diperlukan bagi seorang hakim agar dalam mengadili suatu perkara hakim yang bersangkutan dapat mengadili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal, sebelum seorang menjadi hakim tentu mereka menempuh pendidikan terlebih dahulu. Pada pendidikan tersebut, jelas sudah dijelaskan mengenai kode etik hakim itu sendiri. Mungkin pada penjelasannya mereka paham, tetapi dalam praktiknya mereka masih kurang paham.

Jelas, apabila mereka dalam praktiknya berpegang teguh pada kode etik yang telah ditentukan mereka tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Memang mengucapkan dalam lisan sangat mudah, tapi pada saat penerapan tidak semudah dalam mengatakannya. Kalau sudah penegak hukum melakukan pelanggaran masyarakat tidak akan percaya lagi dengan para penegak hukum. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan itu.

Jika sudah begini pemerintah harus segera melakukan evaluasi agar penegakan hukum di Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, pemerintah harus bekerja lebih ekstra dalam memberantas berbagai penyimpangan praktek hukum. Meskipun hal itu tidak mudah, setidaknya tindakan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sedikit berkurang.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply