Juli 7, 2020

Etika dan Profesi Notaris, Bagi Kamu yang Mungkin Masih Belum Tahu

Etika profesi adalah suatu sikap etis sebagai bagian dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya serta menerapkan norma-norma umum pada profesinya. Etika profesi berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan secara tertulis dengan tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi seorang profesional. Sehingga, etika profesi dibuat agar seorang profesional bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak serta menetapkan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan serta memberikan salinan dan kutipan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, notaris dapat membuat pembukuan mengenai akta di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).

Akta perjanjian yang dapat dibuat oleh notaris dikategorikan dalam perjanjian bernama dan tidak bernama. Menurut Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah memiliki nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdata. Adapun contoh dari perjanjian bernama adalah jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian lain yang diatur dalam KUHPerdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Contoh dari perjanjian tidak bernama berupa perjanjian sewa-beli, perjanjian sewa-guna usaha yang umumnya tidak diatur dalam KUHPerdata. Selain membuat akta perjanjian, notaris juga berwenang  untuk membuat akta risalah lelang, serta membuat akta kesalahan tulis atau ketik dalam minuta akta dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tersebut dalam minuta akta.

Notaris dalam pengangkatannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Syarat-syarat untuk dapat dilantik sebagai notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris iyalah berusia paling sedikit 27 tahun, bertakwa kepada tuhan YME, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan. Kemudian, syarat selanjutnya untuk dilantik menjadi notaris adalah tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, pejabat negara, dan advokat. Setelah resmi dilantik, seorang notaris resmi pula bergabung dengan keanggotaan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan profesi Notaris di Indonesia.

Notaris Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris Memiliki kewajiban antara lain:

1.) Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;

2.) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;

3.) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;

4.) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;

5.) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

6.) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

7.) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memuat honorarium;

8.) menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

9.) memasang satu papan nama di depan atau lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 100 x 40 cm, 150 x 60 cm, atau 200 x 80 cm yang memuat;

A.) Nama lengkap dan gelar yang sah;

B.) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan terakhir sebagai notaris;

C.) Tempat kedudukan;

D.) Alamat kantor dan nomor telefon/fax;

E.) Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10.) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan;

11.) Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan dan keputusan perkumpulan;

12.) Membayar iuran perkumpulan secara tertib;

13.) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

14.) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;

15.) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;

16.) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim;

17.) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi maupun status sosialnya;

18.) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik;

Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris pada penjelasan sebelumnya, Notaris dilarang untuk :

1.) Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.

2.) Memasang papan nama atau tuisan “Kantor notaris’ di luar lingkungan kantor.

3.) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, denga mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk :

A.) Iklan;

B.) Ucapan selamat;

C.) Ucapan belasungkawa;

D.) Ucapan terimakasih;

E.) Kegiatan pemasaran;

F.) Kegiatan sponsor, baik agama, olahraga, maupun bidang sosial.

4.) Bekerjasama dengan biro/jasa/Badan Hukum yang pada hakekatnya sebagai bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;

5.) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan dari pihak lain;

6.) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7.) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun perantaraan orang lain;

8.) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

9.) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan rekan sesama notaris;

10.) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;

11.) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta;

12.) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13.) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat secara ekskulsif dengan tujuan untuk melayani suatu kepentingan lembaga atau instansi apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.

Kode etik profesi notaris tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dalam hasil kongres luar biasa yang diadakan oleh INI. Sehingga, pihak yang berhak untuk memberikan sanksi etik kepada notaris adalah Dewan Kehormatan dalam struktur organisasi INI. Apabila notaris melanggar kode etik notaris, sanksi yang diberikan bukan berupa pemberhentian sebagai jabatan notaris. Melainkan, sanksi tersebut berupa pemberhentian keanggotaan dari INI. Pengawasan penegakan Kode etik profesi notaris ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah untuk tingkat kabupaten/kota, Dewan Kehormatan Wilayahh untuk tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Pusat untuk tingkat Nasional.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.