Agar perjanjian ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, adakalanya kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:

Pertama. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik. Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya Undang Undang ini. Akan tetapi disamping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip resiprositas.

Kedua. Prinsip kejahatan rangkap (double criminality). Menurut prinsip ini, penjahat yang dapat dimintakan ekstradisi adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara yang meminta ataupun negara yang memberikan, mengandung unsur-unsur yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.

Ketiga. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Ekstradisi tidak dapat dilakukan jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Prinsip ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.

Keempat. Prinsip tidak menyerahkan warga negara. Negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang dimintakan ekstradisi adalah warganegaranya, seperti yang  termuat dalam pasal 7 ayat (1). Bila negara yang diminta menolak permintaan maka negara itu atas permintaan negara yang meminta wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari negara yang diminta untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 5 juga menyebutkan bahwa: “Ketentuan pidana dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia.”

Kelima. Tempat melakukan kejahatan Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi. Jika kejahatan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah atau di tempat yang diperlukan sebagai wilayahnya (pasal 8).

Keenam. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia. Suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Ketujuh. Non bis in idem Apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yangtelah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak. Prinsip ini dimuat dalam pasal 10. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama.

Kedelapan. Kadaluwarsa. Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum Negara Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidanactelah kadaluwarsa (pasal 12). Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminta masih berlaku, tetapi jika menurut hukum negara Indonesia telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu) maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang meminta itu.

Kesembilan. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat. Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya atau kewarganegaraannya ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (pasal 14).

Kesepuluh. Prinsip kekhususan. Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (pasal 15).

Kesebelas. Orang yang diminta, akan diekstradisikan kepada negara ketiga. Permintaan ekstradisi ditolak jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi itu (pasal 16).

Keduabelas. Permintaan yang ditunda pemenuhannya. Indonesia yang berkedudukan sebagai negara diminta dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia (pasal 17).

Share.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Leave A Reply