Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara hukum tentu menjadi sebuah keharusan bagi indonesia untuk menganut sebuah sistem hukum. Sistem hukum sendiri dapat dikatakan sebagai kesatuan aturan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dimana keterkaitan ini semata-mata untuk mencapai suatu tujuan bersama yakni keadilan. Dalam sejarahnya, dikenal dua jenis sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia yakni civil law dan common law.
Sistem hukum civil law atau sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dihimpun atau diatur secara sistematis dan mengikat dalam sebuah UU yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim, sehingga dengan adanya pengaturan hukum ini maka hakim tidak secara bebas dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum, data menunjukkan bahwa hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
Sedangkan sistem hukum common law atau anglo-saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Tidak adanya ketersediaan regulasi hukum secara sistematis dan mengikat membuat peranan hakim sengat besar, bukan hanya dalam menentukan sebuah peraturan melainkan dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Sistem ini belaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya dengan persentase sekitar 6,5% penduduk dunia atau sekitar 350 juta jiwa.
Dari penjelasan singkat kedua sistem hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa indonesia menganut sistem hukum civil law. Dimana dilihat dari aturan di indonesia yang dikemas dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menempatkan konstitusi sebagai urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana kemudian eksistensi hukum adat di indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang dikodifikasikan, sedangkan hukum adat selama ini dikenal sebagai sebagi hukum yang tidak tertulis atau tidak dikodifikasiakan yang selama ini hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Perbedaan karakter ini tentu dapat menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya:
- Apakah eksistensi hukum adat bertentangan dengan sistem hukum civil law?
- Ketika eksistensi hukum adat sejalan dengan sistem hukum civil law! apakah ketentuan dalam hukum adat harus dikodifikasikan dalam KUHP?
Dalam artikel ini, penulis juga akan memberikan jawaban dari kedua pertanyaan diatas dari beberapa aspek baik itu filosofis, sosiologis, dan yuridis.
