Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara hukum tentu menjadi sebuah keharusan bagi indonesia untuk menganut sebuah sistem hukum. Sistem hukum sendiri dapat dikatakan sebagai kesatuan aturan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait dimana keterkaitan ini semata-mata untuk mencapai suatu tujuan bersama yakni keadilan. Dalam sejarahnya, dikenal dua jenis sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia yakni civil law dan common law.
Sistem hukum civil law atau sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dihimpun atau diatur secara sistematis dan mengikat dalam sebuah UU yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim, sehingga dengan adanya pengaturan hukum ini maka hakim tidak secara bebas dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum, data menunjukkan bahwa hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
Sedangkan sistem hukum common law atau anglo-saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Tidak adanya ketersediaan regulasi hukum secara sistematis dan mengikat membuat peranan hakim sengat besar, bukan hanya dalam menentukan sebuah peraturan melainkan dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Sistem ini belaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya dengan persentase sekitar 6,5% penduduk dunia atau sekitar 350 juta jiwa.
Dari penjelasan singkat kedua sistem hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa indonesia menganut sistem hukum civil law. Dimana dilihat dari aturan di indonesia yang dikemas dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menempatkan konstitusi sebagai urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana kemudian eksistensi hukum adat di indonesia yang menganut sistem hukum civil law yang dikodifikasikan, sedangkan hukum adat selama ini dikenal sebagai sebagi hukum yang tidak tertulis atau tidak dikodifikasiakan yang selama ini hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Perbedaan karakter ini tentu dapat menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya:
- Apakah eksistensi hukum adat bertentangan dengan sistem hukum civil law?
- Ketika eksistensi hukum adat sejalan dengan sistem hukum civil law! apakah ketentuan dalam hukum adat harus dikodifikasikan dalam KUHP?
Dalam artikel ini, penulis juga akan memberikan jawaban dari kedua pertanyaan diatas dari beberapa aspek baik itu filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Sebuah peraturan dikatakan berlaku dari segi filosofis ketika sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Eksistensi hukum adat dari segi filosofis kemudian dapat dilihat pada sila ke-2 yang mengamanatkan akan nilai kemanusiaan yang universal, sila ke-3 dan ke-4 yang mengamanatkan akan nilai kebersamaan, dan sila ke-5 yang mengamantakan akan nilai keadilan. Serta dalam tujuan negara pada alinea ke-4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia” oleh karena masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari segenap bangsa indonesia maka hak-hak mereka termasuk hukum adatnya tentu harus diakui oleh negara.
Kemudian hukum adat berlaku dari segi sosiologis ketika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat hukum adat. (Satjipto Rahardjo, 1998) menegaskan bahwa “hukum adat adalah hukum yang hidup artinya hukum adat itu secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai penduduknya”. Masyarakat hukum adat taat dan patuh pada hukum adat karena memang mereka butuh batasan-batasan dalam hukum adat dalam keseharian mereka, hal inilah yang menyebabkan eksistensi dari dari hukum adat dapat terus terjaga meskipun tidak dikodifikasikan.
Adapun hukum adat dikatakan berlaku secara secara yuridis adalah ketika telah ditetapkan secara formal dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam bab VI UUD 1945 tentang pemerintahan daerah memuat pasal 18 A yang mengamanatkan tentang kekhususan dan keragaman daerah serta pada pasal 18B ayat (2) yang menegaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Dengan adanya eksistensi hukum adat di indonesia yang menganut sistem hukum civil law ditinjau dari segi filosofis, sosiologis,dan yuridis. Maka apakah dengan ini ketentuan dalam hukum adat harus dikodifikasikan dalam KUHP di negara yang menganut sistem hukum civil law? Sebelumnya, ketika suatu ketentuan hukum diatur dalam KUHP maka akan mengikat seluruh warga negara, sedangkan hukum adat hanya berlaku di wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu karakter hukum adat yang tidak tertulis jelas bertentangan dengan karakter hukum pidana positif yang harus dirumuskan secara jelas (lex certa), ketat (lex stricta) dan tertulis (lex scripta). Satu hal yang perlu kita pahami bahwa menurut Prof Satochid Kartanegara, Belanda juga ingin mencoba melakukan kodifikasi hukum adat,tetapi gagal, karena masyarakat adat sendiri menolak. Bukan tidak mungkin jika saat ini indonesia mengkodifikasi hukum adat maka masyarakat hukum adat juga akan menolak. Sehingga jelas bahwa meskipun eksistensi hukum adat diakui dalam sistem hukum civil law namun tetap saja ketentuannya tidak dapat dimasukkan kedalam KUHP.
Dalam pasal 28B ayat (2) jelas mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun hanya sebatas mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat termasuk dalam mematuhi hukum adat mereka, bukan untuk memasukkan ketentuan hukum adat kedalam sebuah KUHP yang kemudian dipatuhi oleh seluruh masyarakat indonesia, karena sekali lagi hukum adat hanya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat. Bukan untuk seluruh masyarakat indonesia yang beragam. Sebab yang ada hanyalah Beschetegen Adat Recht dan Documentereerd Adat Recht, atau hukum adat yang merupakan hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi, dan pencatatan hukum adat yang dilakukan oleh fungsionaris atau pejabat, contoh: awig-awig, dikalangan masyarakat adat di Bali.
