Dalam masyarakat yang awam hukum apabila diberi suatu pertanyaan, fenomena pelanggaran hukum apa yang sering dilakukan oleh masyarakat namun minim dilakukan penindakan oleh aparat? Mungkin jawaban yang secara otomatis terlintas di benak masyarakat adalah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya yang terjadi di lingkungan kampung atau perdesaan. Sangat kecil kemungkinan masyarakat akan menjawab eigenrichting. Bahkan mungkin akan sangat sedikit orang yang tahu apa itu eigenrichting. Eigenrichting sendiri adalah istilah hukum dari main hakim sendiri. Mengutip dari KBBI, main hakim sendiri diartikan sebagai tindakan menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya). Tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pindana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Interpretasi sederhana dari negara hukum adalah segala hal yang dilakukan baik oleh aparat pemerintah ataupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum. Eigenrichting jelas merupakan tindakan yang abai akan hukum dan tidak mencerminkan perilaku yang sepantasnya dilakukan di negara hukum.

Fenomena eigenrichting sering terjadi di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal. Hal ini seperti sudah turun temurun menjadi kebiasaan yang sangat sulit hilang dari masyarakat. Masyarakat seakan tidak peduli dengan resiko dan dampak yang akan terjadi. Pemberitaan baik di media massa ataupun media sosial acap kali menyiarkan tindakan main hakim sendiri yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Mirisnya, tak hanya sekali dua kali tindakan eigenrichting berujung kematian salah alamat. Orang orang tidak bersalah sering kali menjadi bahan amuk massa yang brutal tak berperi. Apakah rakyat di negara hukum ini sudah tidak peduli dengan asas presumption of innocent atau asas praduga tidak bersalah?

Nekatnya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri rupanya tak membuat surut nyali pelaku kejahatan. Walaupun di suatu daerah sudah terkenal dengan masyarakatnya yang menjadikan eigenrichting sebagai kebiasaan, angka kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut tidak menjadi turun. Hal ini membuktikan bahwa eigenrichting sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi berjalannya hukum di Indonesia. Lalu mengapa masyarakat masih merawat kebiasaan yang jelas melanggar hukum ini? Peraturan perundang–undangan khususnya Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) memang belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP.

Dari survey kecil-kecilan yang saya lakukan, setidaknya ada 2 faktor utama mengapa tindakan main hakim sendiri masih subur di Indonesia. Pertama, dilihat dengan teori anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkhiem. Sederhananya bisa diartikan masyarakat tanpa norma hukum yaitu situasi di mana kondisi sosial/ masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut jumlahnya sedikit. Tujuan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri adalah memberikan efek jera dan memberi pelajaran kepada pelaku yang diduga melakukan kejahatan. Masyarakat akhirnya lebih memilih menggunakan hukum rimba daripada hukum pidana karena adanya rasa tidak percaya dengan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Adakalanya putusan yang diberikan oleh Pengadilan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pengadilan jalanan akhirnya demi tercapainya tujuan dan dampak yang dikehendaki oleh masyarakat.

Kedua, pelaku main hakim sendiri tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari penegak hukum. Perbuatan eigenrichting biasanya dilakukan beramai-ramai, hal ini masuk akal karena secara psikologis akan lebih timbul keberanian apabila perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Tidak menutup kemungkinan terdapat provokasi dan aksi ikut ikutan. Ketidaksiapan polisi untuk segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tak dapat dipungkiri merupakan faktor besar yang menyebabkan terjadinya eigenrichting dan pelakunya tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Karena cenderung dilakukan beramai-ramai keadaan sudah barang tentu akan runyam sehingga polisi akan mendapatkan kesulitan mengusut siapakah yang menyulut api provokasi atau dalang terjadinya eigenrichting. Pada akhirnya polisi yang datang ke TKP hanya akan membawa korban eigenrichting yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa memedulikan lagi siapa pelaku tindakan main hakim sendiri itu. Apabila hal ini dilakukan berulang kali maka secara tidak sadar masyarakat akan menganggap lumrah tindakan main hakim sendiri. Rasa bangga dianggap sebagai jagoan apabila dapat menaklukan orang lain tanpa mendapatkan sanksi yang layak dari aparat penegak hukum juga menjadi pendorong yang besar mengapa eigenrichting masih terus berkembang di Indonesia.

Dari apa yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh satu sisi. Skeptis masyarakat terhadap aparat kepolisian maupun kurang ter-edukasinya masyarakat memiliki perannya masing-masing. Harapannya kedepan, eigenrichting dapat hilang dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat tercapai apabila tidak ada kerjasama antara aparat dengan masyarakat. Dibutuhkan sinergi yang matang baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat harus bergerak maju berusaha menghilangkan rasa berbangga hati dapat memukuli orang dengan menyadari tinggal di negara hukum maka harus patuh pada norma dan asas hukum yang berlaku. Harus ada rasa saling memiliki dan kewajiban menjaga amanat pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia Negara Hukum hingga elemen terendah di masyarakat. Aparat penegak hukum juga tidak boleh berpangku tangan, aparat penegak hukum khususnya Catur Wangsa harus bahu membahu membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat dengan sukarela menghormati dan mendukung apa yang menjadi tugas dari aparat penegak hukum ini. Apabila sudah ada rasa saling percaya antara aparat penegak hukum dan masyarakat, tentunya tindakan main hakim sendiri dapat hilang dari bumi Indonesia seperti yang kita cita-citakan saat ini.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Mahasiswa FH UII Semester 4 dengan fokus Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Leave A Reply