Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat dunia. Perubahan tersebut tampak pada perilaku manusia terhadap kehidupan masyarakat dalam segala lini termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan hukum. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi di masa modern. Hal itu terlihat dengan semakin maraknya pemanfaatan teknologi informasi yang mulai digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Istilah teknologi informasi sebenarnya telah mulai dipergunakan secara luas pada awal tahun 1980-an. Perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung demikian cepat.
Seiring dengan perkembangan teknologi, turut berkembang pula permasalahan baru apabila teknologi informasi digunakan secara tidak tepat atau menyalahi aturan yang semestinya. Pemaanfaatan teknologi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, namun disisi lain juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.
COVID-19, Tantangan dan Alternatif
Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun hingga sekarang ini belum menunjukan adanya penurunan yang signifikan. Keadaan ini turut mengganggu mobilitas manusia, hingga muncul anjuran untuk bekerja dari rumah. Tidak sebatas pada pekerja kantoran, siswa dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi pun dipaksa untuk melakukan belajar mengajar dari rumah. Puncaknya terjadi terkait jalannya persidangan di pengadilan yang tadinya dilakukan secara konvensional (tatap muka) dan sekarang seluruh aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan persidangan melalui telekonferensi.
Adanya terobosan baru ini juga mengharuskan hakim, jaksa, dan pengacara untuk sesegera mungkin melakukan penyesuaian diri secara cepat. Persidangan virtual di masa pandemi sekarang ini tidak hanya dilakukan di Indonesia melainkan beberapa negara juga sudah mulai menerapkan, dari Amerika Serikat, Inggris, hingga India seluruh lembaga persidangan secepat mungkin untuk melakukan penyesuain diri akibat dari adanya pandemi ini. Dengan di mulainya era persidangan virtual, pemanfaatan teknologi sudah tidak bisa terhindarkan. Munculnya berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams hingga Microsoft Virtual Court Hearing sangat memudahkan manusia untuk melakukan telekonferensi.
Persidangan Virtual di Indonesia
Di Indonesia, aturan mengenai persidangan virtual telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adminitrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, penyampaian penggilan atau pemberitahuan siding, permohonan nota keberatan (eksepsi), bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan pembayaran penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, penyimpanan dokumen perdata/perdata Agama/tata usaha Militer/tata usaha Negara.
Kemudian juga, dijelaskan terkait persidangan elektronik itu sendiri yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Persidangan virtual di masa pandemi seperti sekarang memang sangat disarankan, mengingat kondisi sekarang dimana masyarakat masih harus berhadapan dengan COVID-19. Pada sisi lain pula, adanya masa penahanan bagi tersangka maupun terdakwa yang terus bergulir sehingga persidangan dituntut harus terus berjalan. Penyelenggaraan sidang secara elektronik memang mengikuti perkembangan zaman, namun apakah para aparat penegak hukum telah siap untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ini yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan?
Kritik Terhadap Praktik Persidangan Virtual
Setelah saya telaah dari berbagai sumber seperti website Ombudsman RI dan kanal berita daring lainnya, masih banyak kekurangan terkait persidangan virtual ini.
Pertama, penyelenggaraan sidang virtual ini memiliki potensi maladministrasi yakni penundaan berlarut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan seperti minimnya sumber daya petugas IT. Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan. Pada sisi lain, adanya ketidakjelasan waktu jalannya persidangan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi. Jaringan internet yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan proses persidangan semakin berlarut. Kemudian ditemukan juga kendala teknis lainnya seperti keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar-pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa serta tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/dusta.
Kedua, tahanan yang masih tertahan di rumah tahanan (rutan) sulit untuk mengikuti persidangan secara virtual karena belum ada fasilitas tersebut, sehingga tahanan harus dipindahkan secara sementara ke lapas yang memiliki fasilitas sidang virtual, namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan banyak yang menolak tahanan dari luar lapas karena takut terpapar COVID-19. Hal ini yang menjadi dilema karena saat COVID-19 berjalan pun masa penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang berada di masing-masing rutan juga terus berjalan.
Ketiga, tidak di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki fasilitas yang memadai untuk dilaksanakan sidang secara virtual. Artian fasilitas disini berupa ruangan untuk tahanan melakukan sidang virtual. Pihak lapas baru dapat menyediakan ruangan saat persidangan akan berlangsung dan hanya bisa dilakukan pada saat itu juga.
Keempat, kurang adanya penyuluhan terkait pelaksanaan sidang virtual ini. Secara fakta masih banyak kendala di lapangan menyangkut e-litigation. Meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apapun kendalanya.
Masih Perlu Penyesuaian
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih sulitnya aparat penegak hukum untuk menyesuaikan diri terkait dengan persidangan yang dilakukan secara virtual. Pada sisi lain, memang persidangan virtual di masa pandemi dapat menjadi alternatif namun sangat diperlukan pula penyusunan regulasi atau standardisasi sarana dan prasarana persidangan secara virtual bagi lingkup peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia karena masih banyaknya kekurangan di lapangan untuk mendukung jalannya persidangan secara efektif dan efisien.
Hemat penulis, setelah pandemi selesai diharapkan proses persidangan kembali menjadi persidangan konvensional. Meskipun kecerdasan buatan sangat membantu, kecerdasan manusia belum dapat tergantikan dalam dunia hukum. Memutus suatu perkara dibutuhkan keyakinan (sikap batin hakim) dan dalam berhukum pula terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses persidangan tersebut. Dalam mencari keadilan, melihat hukum tidak dari sudut pandang normatif saja (hanya berdasarkan undang-undang) melainkan harus pula melihat dari sudut pandang social legal.
kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!
