Dualisme Arah Pemberlakuan UU ITE: Menjamin Perlindungan Hak dan Kepentingan Individu atau Membebani Kehidupan Masyarakat di Era Digital ?



Kehidupan masyarakat mulai beralih dari yang semula serba konvensional menjadi lebih modern. Kehidupan modern ini ditandai dengan bermunculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi sehingga memudahkan tiap-tiap masyarakat saling berinteraksi. Saat ini, pemaknaan modern sudah di tahap betapa pentingnya peran internet dalam sendi-sendi kehidupan atau bisa disebut digitalisasi kehidupan. Indonesia pun juga turut serta di dalamnya dengan kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa yang tidak dilepaskan dengan teknologi digital meski hanya untuk hal-hal sepele, misalnya berbelanja. Namun, seiring berkembangnya teknologi digital ini tentunya menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru di dalamnya. Hal inilah yang menginisasi pemerintah untuk membentuk suatu ketentuan hukum untuk memberikan perlindungan dengan dibentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE.

UU ITE mulai berlaku di tahun 2008 dan sejak saat itu menjadi topik yang masif diperbincangkan banyak pihak ketika eksistensinya digunakan sebagai senjata untuk memidanakan orang lain. Banyak problematika bermunculan sejak UU ITE dibentuk. Mulai dari salah sasaran, digunakan sebagai dalih untuk mengekang kebebasan berekspresi, dan masih banyak lainnya. UU ITE digadang-gadang menjadi cyberlawnya Indonesia untuk mewujudkan arah perkembangan hukum yang lebih baik ke depannya menuju masyarakat mengglobal. Mengingat semakin berkembangnya kriminalitas yang tidak lagi dapat digunakan hukum konvensional, UU ITE pada awalnya memberikan secercah harapan bagi masyarakat dengan memberikan perlindungan bagi kehidupan digital.

Secara normatif, UU ITE adalah suatu produk hukum pembuat undang-undang sebagai alat kontrol sistem informasi dan transaksi elektronik. Sejak diumumkan mulai berlakunya ketentuan UU ITE, beberapa aspek undang-undang ini sudah cukup memberikan penyelesaian terkait beberapa kejahatan dunia maya atau cybercrime, misalnya tindakan penipuan via internet. Tetapi layaknya seperti dua sisi mata uang, UU ITE memiliki sisi kecacatan baik secara materi, hukum, dan implementasinya. Hal ini lah yang mendorong untuk dilakukan perubahan UU ITE guna menjamin tetap dilindunnginya kebutuhan masyarakat. Perubahan yang dimaksud menghasilkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Meskipun telah dilakukan perubahan, UU ITE yang terakhir masih belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang terbebani oleh beberapa ketentuan pasal dari undang-undang ini. Masyarakat menganggap bahwa UU ITE yang baru itu masih tetap memiliki celah hukum yang merugikan. Adanya pasal karet dengan multitafsirnya beberapa ketentuan dalam UU ITE dan law enforcement yang masih belum sesuai turut mewarnai keresahan masyarakat akan undang-undang ini. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk melaporkan dan mendesak sang pembuat undang-undang melakukan perubahan untuk kedua kalinya.

Perubahan yang kedua mulai bergulir ketika Presiden Jokowi dalam kegiatannya memberikan pengarahan pada pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara. Presiden Jokowi menyatakan bahwa keadilan adalah sasaran utama dalam tujuan dibentuknya UU ITE. Jika undang-undang ini belum memberikan nyawa keadilan dalam bermasyarakat, maka masih dimungkinkan adanya ruang untuk dilakukan perubahan. Terkait makna keadilan itu sendiri memang masih bias karena sejatinya keadilan itu memiliki banyak pemaknaan tergantung dalam konteks apa. Namun, apabila dapat dirumuskan sendiri mudahnya keadilan itu adalah keadaan di mana suatu keadaan setimbang antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Hal inilah yang tersirat dalam patung seorang dewi yang sedang memegang timbangan yang menunjukkan keadaan setimbang antara dua sisi.

Keadilan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang karena untuk menuju kehidupan masyarakat yang teratur bisa ditempuh dengan ditegakkanya keadilan. Menjadi permasalahan bahwa sejatinya UU ITE dibentuk untuk menuju keadilan yang diinginkan malah ketidakadilanlah yang didapatkan. Berdasar data yang dihimpun dari koalisi masyarakat sipil bahwa dalam kurun 2016-2020 UU ITE telah berhasil meningkatkan tingkat penghukuman atau conviction rate mencapai angka 96,8% (744 perkara) dengan pemenjaraan di angka (676 perkara) atau sebesar 88%. Hal ini terjadi karena implikasi dari masih berlakunya pasal-pasal karet dalam UU ITE. Pasal-pasal karet yang dimaksud di sini menurut beberapa sumber merujuk pada Pasal 26 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 Ayat (2a), Pasal 40 Ayat (2b), dan Pasal 45 Ayat (3).

Pasal-pasal yang telah disebutkan memicu banyak konflik-konflik baru bermunculan. Contoh kasus karena merasahkannya pasal-pasal di atas adalah kasus Baiq Nuril yang terjadi di tahun 2015 yang mana ia merekam percakapannya dengan kepala sekolah tempat ia bekerja ketika akan dilecehkan untuk dijadikan bukti. Naasnya, rekaman yang ia punya tersebar hinggga Baiq Nuril dilaporkan dengan dasar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pada tahun 2017 oleh Pengadilan Negeri Mataram ia divonis bebas. Namun, di tahun 2018 ia divonis bersalah dan dihukum enam bulan penjara dengan denda Rp.500 juta pada putusan kasasi. Selanjutnya di tahun 2019 ia mengajukan upaya hukum peninjaun kembali ke Mahkamah Konstitusi tetapi tidak membuahkan hasil. Baru terbebas dari jerat hukuman pada Juli 2019 ketika Presiden Jokowi memberikan amnesty. Kasus Baiq Nuril ini hanyalah segelintir keresahan akan UU ITE dan masih banyak kasus-kasus lain yang turut mewarnai perjalanan ketika diberlakukannya UU ITE ini.

Menjadi sebuah kontemplasi ketika kebebasan berpendapat justru terkungkung dalam fatamorgana. Sebuah hak yang seharusnya bersifat asasi justru kehilangan spiritnya. UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm atau kaidah negara yang sifatnya fundamental telah memberikan pengakuan terhadap kebebasan berpendapat yang termaktub dalam pasal 28 I ayat 4. Namun, dalam implementasinya justru membuat kebebasan itu menjadi sangat dibatasi atau bahkan hampir tidak ada. Kritik-kritik yang diberikan pada pemerintah dijadikan bomerang untuk memenjarakan orang-orang yang mengkritik , seperti kasusnya Bambang Tri Mulyono dalam bukunya “Jokowi Undercover”. Bukankah sebuah kritik itu sangat diperlukan untuk menilai kinerja pemerintah apakah masih sesuai dengan koridor atau justru keluar. Indonesia pun juga mengilhami adanya kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan itu di tangan rakyat. Selanjutnya berimplikasi bahwa kedaulatan itu berasal dan dari rakyat. Hal inilah yang menjadi kebingungan dalam semua tatanan bangsa Indonesia karena ada beberapa ketentuan yang dianut di Indonesia justru saling bertentangan.

Dari sisi hukum, pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga terdapat kecacatan hukum. Untuk kali ini akan dibahas mengenai pasal yang paling banyak dilaporkan yakni pasal 27 ayat 1 dan 3 UU ITE. Bunyi pasal tersebut adalah :

 

“Ayat  1:  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

“Ayat  3:  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pada ayat 1 diksi “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” masih sangat luas pemaknaanya sehingga perlu diperjelas atau diperinci hal-hal yang masuk dalam melanggar kesusilaan beserta limitasinya. Mengingat kesusilaan sendiri definisnya juga masih abu-abu yang bermakna tidak ada keseragaman di dalamnya. Selain itu, pada ayat 3 diksi “memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” merupakan sebuah terminologi yang juga luas sangat rawan untuk multitafsir atau bahkan disalahtafsirkan. Penghinaan dan pencemaran di dalam UU ITE juga menabrak konsep-konsep yang ada di dalam KUHP dengan mencampuradukkan seluruh doktrin dengan memberikan anacaman yang lebih berat. Padahal KUHP yang menjadi rujukan memberikan makna penghinaan dan dijelaskan di dalam beberapa kategori dengan ancaman-ancaman yang berbeda. Hal inilah salah satu bentuk kecacatan hukum secara substansial di dalam UU ITE

Terlepas dari beberapa keuntungan-keuntungan yang sudah diberikan semenjak UU ITE diberlakukan, UU ITE masih sangat perlu untuk dilakukan perubahan. Meskipun ada hal-hal lain di luar UU ITE yang juga mendesak untuk diatur, UU ITE perlu mendapat perhatian yang lebih. Mengingat masyarakat yang semakin akrab dengan kehidupan digital dan internet terlebih pasca pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai membuat sebagian besar orang berkerja dan hidup di depan layar tipis dengan menggunakan internet. Perlunya perubahan ini juga berkaitan untuk memberikan efektivitas di dalam sistem peradilan karena banyaknya kasus lain yang lebih berat untuk diselesasikan. Diharapkan dengan perubahan yang baru kasus-kasus sepele tidak akan terjadi lagi sehingga efektivitas pengadilan dapat terwujud.

Daftar Pustaka 

Jurnal

Winarno, Wahyu Agus. “Sebuah Kajian Pada UU ITE”, JEAM Vol X, No. 1 (2011)

Internet

Amondami, Ayomi. “UU ITE: Pemerintah bentuk tim kajian reformasi UU ITE, diharapkan dua bulan ke depan ada solusi soal pasal karet”. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560(diakses pada 22 Februari 2021).

CNN INDONESIA. “Polemik Kritik Jokowi Berujung Desakan Revisi UU ITE”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217062452-32-607130/polemik-kritik-jokowi-berujung-desakan-revisi-uu-ite(diakses pada 22 Februari 2021)

Prabowo, Haris. “ Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi Pasal Karet Dipertahankan”.https://tirto.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gakJ (diakses pada 21 Februari 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik

 

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Halo semuanya ! Saya merupakan Mhasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan serta senang belajar hal-hal baru

Tinggalkan Balasan