Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret lalu. Tidak saja berdampak pada sektor kesehatan, perekonomian, politik melainkan juga berpengaruh pada bidang penegakan hukum, khususnya dalam proses persidangan di lembaga peradilan. Sebelum diterapkan era new normal, persidangan perkara pidana, perdata, tata usaha negara (TUN) digelar virtual. Ada perubahan cara berhukum di Indonesia, terutama sejak dilanda COVID-19.

Proses persidangan yang bertahun-tahun digelar konvensional. Penasihat hukum, jaksa, hakim dan terdakwa bertemu dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Sejak pandemi melanda, persidangan tatap muka harus diganti virtual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Hakim, jaksa dan penasihat hukum tidak harus bertemu dengan terdakwa di dalam persidangan. Mata hanya menatap layar monitor besar yang ditaruh di depan persidangan. Hakim dan jaksa berkomunikasi dengan terdakwa dengan bantuan teknologi dan komunikasi. Penasihat hukum pun demikian, ia berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendampingi kliennya.

Persidangan virtual sesungguhnya sudah lama diterapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saat pandemi melanda, pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) harus pula menerapkan persidangan secara virtual. Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan aturan tentang tata cara persidangan secara elektronik atau disebut dengan e-court.

Persidangan secara elektronik untuk pendaftaran gugatan (baca: gugatan TUN), jawaban, replik dan duplik, kesimpulan, dan putusan. Kesemuanya dilakukan secara elektronik. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan TUN. Untuk agenda bukti surat maupun saksi/ahli masih dilakukan secara konvensional. Alat bukti itu masih diperiksa, dan dinilai majelis hakim. Namun, persidangan secara virtual menjadi penting dan urgen ketika bangsa ini dilanda pandemi. Semua orang terpaksa menjaga jarak agar tidak tertular. Tak pelak, persidangan virtual pun digelar.

Tulisan ini hendak berisi tiga hal penting. Pertama, bagaimana penegak hukum merespon perkembangan sidang virtual atau disrupsi pengadilan ini? Kedua, apa dampak positifpersidangan virtual? Ketiga, apa tantangan Komisi Yudisial (KY) ke depan?

Respon Penegak Hukum

Disrupsi teknologi yang kian maju dan berkembang menuntut semua segi dan bidang kehidupan harus dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat, termasuk bidang hukum di Indonesia. Lembaga peradilan pun didesak untuk berubah. Respon penegak hukum terhadap digitalisasi peradilan ini pun beragam. Ada yang gagap dan ada yang begitu cepat beradaptasi. Perasaan gagap teknologi itu tidak saja menimpa pencari keadilan dalam proses persidangan akan tetapi kerap juga melanda penegak hukum, terutama kalangan advokat/pengacara dalam membela kliennya di persidangan.

Banyak yang belum paham tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk sidang virtual itu. Penasihat hukum harus berada di mana? Apakah di pengadilan, di LP atau berada di rumah? Dua pertanyaan ini kerap terdengar dalam percakapan penegak hukum saat ini. Bahkan, untuk persidangan secara elektronik saja masih banyak advokat yang belum terdaftar di e-court pengadilan. Tergugat dalam sidang TUN, lebih memilih sidangkonvensional karena uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD)-nya dapat segera dicairkan.

Sidang virtual sulit untuk mengklaim SPPD. Bagi advokat ternyata sulit pula untuk mengklaim honorarium pada klien. Karena selama ini, honorarium diterima manual (langsung) bila sidang. Namun, saat ini dengan digitalisasi peradilan (sidang virtual) advokat tak selalu hadir di persidangan. Dengan virtual, dia dapat saja berada di rumahnya, hakim, jaksa di pengadilan dan terdakwa berada di Lapas mendampingi kliennya.

Kegagapan sidang virtual biasanya menyerang advokat yang sudah tua sedangkan advokat muda, tentu saja sangat fasih menggunakan perangkat persidangan virtual ini. Bahkan, mereka enggan bila persidangan dilakukan secara konvensional. Namun yang jelas, persidangan virtual memberikan kemudahan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Di tengah tekanan COVID-19 yang belum melandai sidang virtual adalah sebuah pilihan yang sangat tepat saat ini. Ini adalah lompatan besar dalam bidang penegakan hukum.

Kelebihan Sidang Virtual  

Perkembangan teknologi yang sangat masif ditambah lagi dengan virus korona yang belum melandai, dunia hukum Indonesia harus berani beradaptasi dengan realitas perkembangan teknologi yang kian berkembang. Jika tidak, dunia hukum Indonesia akan jauh ketinggalan.

Sistem hukum civil law yang dianut Indonesia sangat mengedepankan hukum tertulis berupa peraturan perundangan-undangan. Sistem ini akan membuat hukum jauh tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hukum tidak boleh kaku menerimakehendak perubahan. Setidaknya, ada beberapa kelebihan sidang virtual. Pertama, bagi pencarikeadilan dapat menghemat biaya. Ia tak perlu lagi datang ke pengadilan. Ke pengadilan tentu akan membutuhkan uang transportasi. Hal ini sangat membantu pencari keadilan. Kedua, waktu lebih singkat. Pencari keadilan tidak perlu ke pengadilan karena persidangan dapat dilakukan dari jarak jauh (virtual).

Ketiga, bagi penegak hukum (advokat) akan dapat pula menghemat waktu karena tidak perlu datang ke pengadilan. Persidangan dapat dilakukan di LP (kasus pidana) atau advokat dapat pula berada di rumahnya. Dalam sidang TUN misalnya agenda jawab-menjawab telah dilakukan secara elektronik. Untuk bukti  surat dan saksi yang masih diperiksa secara konvensional.

Keempat, sidang virtual adalah penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam KUHAP asas ini sangat berguna bagi tersangka atau terdakwa karena segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan segera diadili oleh persidangan (M. Yahya Harahap, 2014: 52). Dengan kata lain, sederhana adalah birokrasinya tidak rumit dan tidak berbelit, cepat adalah dapat diperhitungkan jangka waktunya sehinga tidak berlarut-larut, biaya ringan adalah terpikul biayanya oleh pencari keadilan.

Kelima, sidang virtual akan mengurangi intensitas pertemuan antara advokat, hakim dan jaksa (persidangan pidana) atau antara advokat dengan hakim (dalam perkara TUN). Sidang konvensional aparat penegak hukum akan lebih kerap bertemu sehingga inilah yang sering menyebabkan terjadinya kongkalingkong (mafia) di lembaga peradilan.

Mafia peradilan bukan lagi isu karena sudah terang benderang dalam praktik penegakan hukum kita di Indonesia. Sehingga dengan kurangnya intensitas pertemuan itu maka praktik mafia peradilan dapat dikurangi. Putusan yang adil dapat diharapkan pencari keadilan. Upaya hukum banding dan kasasi dapat dikurangi karena pencari keadilan sudah merasakan putusannya adil.

Tantangan Komisi Yudisial

Perubahan cara berhukum dalam praktik penegakan hukum Indonesia yang semula dilakukan secara konvensional (persidangan tatap muka) yang akhir-akhir ini harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang dilakukan secara virtual. Merupakan tantangan bagi KY selaku penjaga etika hakim. Ditambah lagi dengan KY tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan hanya kewenangan rekomendasi. Banyak rekomendasi lembaga itu yang tidak diindahkan MA. Padahal, kewenangannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi rekomendasinya banyak yang tidak dilaksanakan MA.

Lembaga peradilan tak dapat mengelak dari digitalisasi peradilan yang kian maju dan berkembang. Penulis berpandangan, bagi peradilan ini sangat baik karena ia menawarkan kemudahan-kemudahan bagi pencari keadilan, penegak hukum dan mengurangi praktik mafia hukum di lembaga peradilan.

Akan tetapi, bagi KY ini adalah sebuah tantangan. Lembaga penjaga etika itu selama ini melakukan monitoring persidangan secara manual. Saat ini, lalu lintas persidangan dilakukan secara virtual dan tak lagi konvensional. Karena persidangan ini menggunakan platform digital, KY harus menggunakan platform digital dalam memantau dan memonitoring persidangan. Ke depan, tak dapat lagi dilakukan secara konvensional. Lembaga yang diawasi (peradilan) sudah berubah, maka lembaga yang mengawasi (KY) juga harus berubah.

KY harus menggunakan paltform digital itu dalam melakukan pengawasan. Hal itu disebabkan persidangan saat ini dan ke depan akan lebih banyak menggunakan perangkat teknologi digital. Pengawasan konvensional akan dinilai ketinggalan zaman di masa mendatang.

Akhirnya, sekali lagi KY pun harus berbenah. Di tengah digitalisasi peradilan, KY harus mampu menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Mampukah KY melakukannya ditengahperubahan cara berhukum Indonesia saat ini? Hanya waktulah yang dapat menjawabnya. Semoga.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

Share.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dan Advokat di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang.

Leave A Reply