Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret lalu. Tidak saja berdampak pada sektor kesehatan, perekonomian, politik melainkan juga berpengaruh pada bidang penegakan hukum, khususnya dalam proses persidangan di lembaga peradilan. Sebelum diterapkan era new normal, persidangan perkara pidana, perdata, tata usaha negara (TUN) digelar virtual. Ada perubahan cara berhukum di Indonesia, terutama sejak dilanda COVID-19.
Proses persidangan yang bertahun-tahun digelar konvensional. Penasihat hukum, jaksa, hakim dan terdakwa bertemu dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Sejak pandemi melanda, persidangan tatap muka harus diganti virtual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Hakim, jaksa dan penasihat hukum tidak harus bertemu dengan terdakwa di dalam persidangan. Mata hanya menatap layar monitor besar yang ditaruh di depan persidangan. Hakim dan jaksa berkomunikasi dengan terdakwa dengan bantuan teknologi dan komunikasi. Penasihat hukum pun demikian, ia berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendampingi kliennya.
Persidangan virtual sesungguhnya sudah lama diterapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saat pandemi melanda, pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) harus pula menerapkan persidangan secara virtual. Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan aturan tentang tata cara persidangan secara elektronik atau disebut dengan e-court.
Persidangan secara elektronik untuk pendaftaran gugatan (baca: gugatan TUN), jawaban, replik dan duplik, kesimpulan, dan putusan. Kesemuanya dilakukan secara elektronik. Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan TUN. Untuk agenda bukti surat maupun saksi/ahli masih dilakukan secara konvensional. Alat bukti itu masih diperiksa, dan dinilai majelis hakim. Namun, persidangan secara virtual menjadi penting dan urgen ketika bangsa ini dilanda pandemi. Semua orang terpaksa menjaga jarak agar tidak tertular. Tak pelak, persidangan virtual pun digelar.
Tulisan ini hendak berisi tiga hal penting. Pertama, bagaimana penegak hukum merespon perkembangan sidang virtual atau disrupsi pengadilan ini? Kedua, apa dampak positifpersidangan virtual? Ketiga, apa tantangan Komisi Yudisial (KY) ke depan?
