Diskusi Publik: Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Diskusi Publik: Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Pada bulan Mei 2020 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari 50 CSO dan aktivis memberikan rekomendasi dalam penanganan perkara perempuan dan anak di pengadilan terkait pandemi COVID-19 dan strategi nasional pencegahan perkawinan anak kepada Mahkamah Agung dan K/L lainnya.

Untuk melihat fenomena perkawinan anak saat pandemi COVID-19 dan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan serta melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan KPPPA, Koalisi menyelenggarakan diskusi publik ‘’Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin’’ diskusi ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari *rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*

*Narasumber diskusi:* 🗣️
1. Dr. H. A Mukti Arto, SH,. MH. – Hakim Agung MA RI
2. Dra Lenny N Rosalin, M.Sc- Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA
3. Fery Mambaya- Direktur Institute of Community Justice (ICJ) Makassar
4. Riswati- Direktur Pelaksana Flower Aceh
5. Suci Apriani- Ketua kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD. Kab Lombok Barat)

*Penanggap:*
Nadira Irdiana- Research & Advocacy Associate PUSKAPA

*Moderator:*
Lusia Palulungan – Koalisi Stop perkawinan Anak Sulawesi Selatan

🔔 *Hari/Tanggal* : Selasa, 8 Desember 2020

🕘 *Waktu* : Pukul 09.00-11.00 WIB

⌛ *Registrasi zoom*: bit.ly/Diskusi-Publik-8Des2020

 



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Tinggalkan Balasan