Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 bahwa fungsi kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Begitu pula dalam Pasal 28D Ayat (1) mengenai hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta memperoleh pengakuan, jaminan, juga perlindungan. Serta dalam Pasal 28H juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas jaminan sosial untuk mengembangkan diri secara utuh.

Hukum untuk Manusia atau Manusia untuk Hukum?

Adapun suatu prinsip kepastian hukum dapat terwujud apabila telah terdapatnya suatu hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Adanya kepastian hukum ialah agar masyarakat dapat lebih tertib. Prinsip kepastian hukum sangat erat dengan pandangan-pandangan positivisme hukum, yakni satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan hanyalah sebagai penerapan undang-undang pada peristiwa hukum (Rasdjidi dan Rasjidi, 2001:42). Lalu, mengenai prinsip keadilan yang menjadi harapan bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Di samping itu juga terdapat prinsip kemanfaatan, yakni suatu penegakan hukum mesti mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu. Ringkasnya, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Namun, hal yang perlu diperhatikan ialah jika hukum hanya menitikberatkan pada keadilan, sedangkan kemanfaatan juga kepastian hukum dikesampingkan, maka penegakan hukum tersebut tidak dapat berlangsung dengan optimal, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, apabila prinsip keadilan dan kepastian hukum mengalami dilematik dalam penegakan hukum (disatu sisi mesti memenuhi kepastian hukum tetapi keadilan tidak dapat dicapai ataupun sebaliknya), maka prinsip yang harus diutamakan ialah keadilan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum ialah untuk manusia sebagai pegangan, keyakinan dasar, dan tidak memandang hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia memiliki peran penting sebagai titik pusat perputaran, dalam kata lain adanya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum (Halim, 2009:390).

Hukum Indonesia “Tajam Ke Bawah Tetapi Tumpul Ke Atas”

Adapun Indonesia saat ini sedang dalam kondisi krisis di berbagai bidang termasuk kondisi hukum. Kondisi hukum Indonesia saat ini kerap kali dinyatakan dalam satu kalimat yaitu “tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Pernyataan  tersebut tentu memiliki alasan yang kuat dari berbagai kalangan. Mengidentifikasi pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan mengamati implementasi hukum di Indonesia. Sebagaimana seharusnya hukum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Dalam kata lain pernyataan tersebut memberikan pesan bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat cenderung adanya pembedaan terhadap kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Maksudnya ialah stratifikasi sosial ke atas akan memperoleh perlakuan yang berbeda dari stratifikasi sosial ke bawah. Padahal, UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 sangat jelas menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas perlakuan dihadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sehingga, melalui pasal ini cukup jelas menegaskan bahwa setiap warga negara senantiasa memiliki hak yang sama tanpa perbedaan dalam bentuk apapun.

Pada dasarnya, adanya hukum ialah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat dengan semestinya. Oleh karena itu, sebuah hukum mesti berjalan selaras sebagai sebuah rangkaian organ dalam masyarakat. Dalam kata lain, adanya hukum dan masyarakat mesti saling melengkapi serta masyarakat harus mempunyai kesadaran terhadap setiap hukum yang berlaku. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh warga negara Indonesia sangat diharapkan mampu menciptakan keteraturan sosial dengan baik, terutama melalui menjunjung dan menaati hukum yang ada. Perlu dipahami bahwa keberadaan hukum sangat penting dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun berbagai pelanggaran yang terjadi dewasa ini ialah sebuah kenyataan yang terjadi dengan adanya keberadaan manusia yang tidak dapat menerima berbagai aturan (hukum) secara keseluruhan. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus sebab dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan mampu mengganggu ketertiban umum (Iswanty, 2012:390).

Penyelerasan Das Sein dan Das Sollen serta Penumbuhan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senantiasa bertindak tidak hanya merespons melainkan juga memberikan aksi. Namun, kerap sekali ragam kegiatan umat manusia terdapat perihal-perihal kekerasan, prinsip hidup yang pendek, dan diliputi rasa takut, apabila tidak adanya aturan sosial yang mampu menertibkan kehidupan sosial itu sendiri, oleh karena itu adanya hukum sebagai alat kontrol sosial (Utsman, 2013:185). Perlu dipahami pula bahwa hukum seharusnya berlaku bagi semua kalangan dan tidak mengenal pembagian strata sosial dalam menegakkan hukum. Adapun tinjauan daripada sosiologi hukum, utamanya mengamati hubungan sosial yang terjadi saat proses penegakan hukum berlangsung, sehingga dampak sosial yang terjadi dapat diamati dengan jelas. Sebuah hukum akan tidak efektif apabila adanya perbedaan antara kenyataan hukum (das sein) dan idealnya sebuah hukum (das sollen). Sehingga, dalam hal ini mesti berjalan berdampingan antara kenyataan hukum (das sein) dan idealnya sebuah hukum (das sollen) demi mencapai keefektifan proses penegakan hukum(Aziz, 2012:23). Dalam kata lain, sebuah hukum yang efektif merupakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku serta mampu memenuhi harapan dari masyarakat atau sebuah hukum yang mampu memberikan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Hal terpenting dalam melewati kondisi hukum Indonesia yang kurang baik ialah dengan menumbuhkan atau menanam kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun, sebelumnya hukum mesti mengikuti perasaan atau cita-cita masyarakat. Sehingga, dalam kata lain kesadaran  hukum pada dasarnya merupakan generalisasi daripada perasaan hukum atau cita-cita masyarakat (Fuady, 2007:75). Kesadaran hukum juga memiliki kaitan erat dengan kepatuhan hukum. Maksud dari kepatuhan hukum ialah terdapat rasa takut akan sanksi, sedangkan kesadaran hukum ialah sebuah pemahaman masyarakat terhadap hukum (Rahardjo, 2010:208).

Sebuah hukum yang bersifat memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat lebih mudah membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat, sebab nilai-nilai tersebut sudah sejak lama menyatu dalam masyarakat (Warassih, 2005:118). Untuk membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat terdapat beberapa indikator penting, yaitu masyarakat mesti memiliki pengetahuan hukum mengenai perilaku tertentu yang diatur  oleh hukum (sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan) dan memiliki pemahaman hukum yang baik (mencakup isi dari aturan atau mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut) (Fuady, 2007:77). Dengan demikian, sebuah hukum akan efektif apabila mampu menyeimbangkan antara das sein dan das sollen serta mampu mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan agar optimalnya sebuah proses penegakan hukum berlangsung.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply