Juli 3, 2020

Demokrasi dan Praktiknya dalam Sistem Politik Indonesia

Demokrasi adalah kata yang sering digembor-gemborkan oleh banyak pihak, sebagai salah satu janji reformasi sekitar dua dasawarsa yang lalu. Keinginan untuk menjadi negara yang mampu menampung seluruh aspirasi warga negara di bawah naungan wakil rakyat yang katanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai partisipan. Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, rakyat harus mengetahui, ikut memikirkan, ikut memusyawarahkan, dan ikut memutuskan. Selain hal tersebut di atas, juga tidak kalah pentingnya terhadap partisipasi rakyat adalah rakyat harus ikut aktif melaksanakan (Kurniawan, 2015). Kriteria demikianlah yang dikatakan sebagai suatu kontrak sosial yang mengikat antara negara dan warga negaranya.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari definisi Lincoln dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengutamakan suara rakyat sebagai warga negara dalam melakukan pemerintahan. Dalam teorinya tentang demokrasi, Hans Kelsen menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Ide ini berawal dari kata ‘kebebasan’ yang ditempatkan dalam konstruksi kemasyarakatan dapat dianlogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri (Thalhah, 2008).

Demokrasi di Indonesia

Sudah melalui banyak fase dalam mengembangkan konstitusi di Indonesia menuju negara yang menjalankan demokrasi secara ideal. Salah satu agenda besar perbaikan demokrasi Indonesia adalah melalui amandemen UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 yang ketiga salah satu Pasal yang diamandemen yaitu bunyi Pasal 1 Ayat (2) yang mulanya berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Berdasarkan perubahan tersebut dapat terlihat upaya pemerintah dalam  mengembangkan demokrasi dalam konstitusi Indonesia dimana kedaulatan berada ditangan rakyat tetapi pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun, benarkah kita sebagai rakyat sudah diberikan kebebasan berdemokrasi seutuhnya? Banyak orang tidak menyadari bahwa demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia kini sudah bergeser atau terjadi deliberalisasi. Hak-hak warga negara yang seharusnya diberikan secara utuh harus terpangkas untuk memuluskan kepentingan beberapa orang yang memiliki kekuasaan di atas pion-pion yang mereka ciptakan. Mirisnya sebagian besar warga negara Indonesia yang sadar akan perputaran elit politik yang sesungguhnya di nahkodai oleh orang-orang yang memiliki power di negara kita namun berlagak seolah menutup mata. Bahkan konsep kerakyatan yang dituliskan dalam sila keempat Pancasila yang seharusnya diartikan sebagai warga negara pemilik kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara, justru disalah artikan menjadi objek yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan penguasa, sedangkan demokrasi dijalankan dalam bentuk permusyawaratan yang diwakili oleh segelintir individu dan seringkali tanpa mendengarkan aspirasi rakyat (Husna, 2019)

Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia ialah sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif (Noviati, 2013). Karena itu karakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara (Effendi, 2005). Dengan sistem presidensial di Indonesia maka seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada pihak yang mendominasi. Namun dalam praktiknya demokrasi kita yang tak lepas dari campur tangan para oligarki. Itu sebabnya kita bisa melihat persentase para calon pemimpin yang kebanyakan memiliki latar belakang politik, militer atau kalangan pengusaha yang menepati jajaran teratas piramida perekonomian nasional. Keberadaan oligarki dalam pemerintahan akan mengganggu pelaksanaan demokrasi.

Tidak berhenti sampai disitu, keberadaan oposisi juga seakan-akan dibungkam. Contohnya keputusan Jokowi menggandeng Prabowo yang kini ikut menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju. Ini memperjelas bahwa keberadaan oposisi mulai digerogoti untuk mengurangi pergolakan internal dalam pemerintahan. Hal tersebut justru malah mengkhawatirkan. Bila oposisi dilemahkan, maka checks and balances terhadap kinerja pemerintah akan melunak. Padahal keberadaaan oposisi sendiri merupakan salah satu wujud adanya demokrasi. Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi (Sunarto, 2016). Selain itu juga arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah (Noor, 2016).

Demokrasi Sebatas Euforia?

Pesta demokrasi yang kini kita rasakan  hanyalah euforia semu belaka. Realitas yang kita sebut dengan pesta demokrasi di Indonesia bukan diperuntukkan kepada warga negara yang antusias dalam menggunakan hak pilih terhadap calon-calon pemimpin berpotensial. Melainkan pesta dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang memakan biaya tinggi seolah melelang harga dari hak suara sebagai warga negara. Sebagaimana pemaparan oleh Direktur Jenderal Anggaran Askolani, pemilu tahun 2017 hingga 2019 dianggarkan mencapai Rp25,59 triliun (Kemenkeu, 2019).

Merujuk dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam satu kali pelaksanaan pemilu saja begitu besar dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan suara dari rakyat Indonesia. Hal ini seakan-akan menempatkan pemilu sebagai ajang menghambur-hamburkan uang demi menyokong citra baik mereka dimata rakyat Indonesia. Belum lagi adanya fenomena money politics yang masih ditemukan dalam pemilu 2019 kemarin. Politik uang merupakan kontradiksi dari semangat demokrasi. Dimana  ukuran  integritas  tidak  lagi  dibutuhkan,  karena  segalanya  hanya  diukurberdasarkan   gelimang   harta   yang   digelontorkan (Prasada, Alfiyansyah, Febrian & Dewi, 2020).

Pemberitaan di media massa terkait money politics dalam penyelenggaraan kampanye terus bertambah setiap harinya ketika musim pemilihan umum tiba. Pemberitaan kasus tersebut tergolong sering dan berulang kali, sampai satu mingguan lebih masih tetap diberitakan. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan terlebih menjelang pemilu bahkan sampai proses pemilu itu selesai nantinya untuk menjaga keharmonisan bernegara dan bermasyarakat (Sukmanul Hakim, 2019). Akibatnya, penyelenggaraan demokrasi semakin tidak karuan. Apalagi generasi milenial yang kini juga seolah menutup telinga dengan adanya pemilu.

Terbukti dengan adanya hasil survei oleh Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang. Salah satu poin teratas yaitu Mahasiswa sebagai kaum millieneal merasa putus asa dengan keadaan yang tidak berubah atau Pada saat kampanye berlangsung calon dari partai politik tertentu seringkali mengumbar janji-janji serta misi misi yang membuat remaja malas untuk memilih calon tersebut (Sacipto, 2019) Apabila hal ini terus berlanjut, maka demokrasi di Indonesia akan lenyap dan kembali ke masa pemerintahan yang otoriter dan pergerakan selama reformasi akan sia-sia.

Kesimpulan

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan hakikat demokrasi yang seutuhnya. Sejatinya demokrasi Indonesia masih terkontaminasi oleh politik dominasi yang sewaktu-waktu bisa mengikis semangat berdemokrasi. Adanya peran tangan-tangan yang ikut andil dalam deliberalisasi demokrasi di Indonesia juga sukar untuk dibenahi karena sudah terlanjur mengakar bahkan sejak awal era reformasi. Terlebih melihat para generasi muda yang tidak lagi peduli akan berdemokrasi dalam menentukan masa depan negeri. Begitu banyak chaos yang dihadapi ketika peralihan kepemimpinan juga termasuk dalam hal yang seharusnya dibenahi. Berkaca dengan situasi politik dan masyarakat kini sudah saatnya pemerintah mulai mengembalikan kepercayaan rakyat dengan menjalankan birokrasi yang transparan dan fair agar penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia dapat terlaksana dengan semestinya dan cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkedaulatan dapat tercapai.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi idea dan pemikiran para pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z.

Positive vibes only.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.