“Bonum communae bono privato praeferri debet”. Kalimat yang patut untuk kita refleksikan dalam rangka menjalankan hukum. Postulat tersebut memiliki arti bahwa kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi.
Sebelum menyelami postulat tersebut, dalam dunia filsafat kita mengenal istilah actus hominis, tindakan manusia tampil sebagi suatu gerakan belaka. Dalam tindakan itu manusia berada pada level yang paling rendah, yaitu level vegetatif (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural.
Gerakan semacam ini lebih berupa insting, refleks, atau apa saja yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup pada umumnya. Gerakan semacam ini tidak melukiskan siapakah manusia, melainkan hanya memosisikannya sebagai bagian dari makhluk hidup dengan ciri khas memiliki fisik, bergerak, dan ada. Oleh karena itu actus hominis ini berada di luar lapangan penilaian moral, tindakan fisik yang dimiliki manusia.
Apa saja yang termasuk tindakan fisik? Makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dalam tindakan yang demikian manusia jelas tidak menyertakan rasionalitasnya. Ia bahkan tidak sadar tentang apa yang ia lakukan.
Tampak bahwa dalam taraf ini tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang. Harus dikatakan bahwa dalam taraf actus hominis ini manusia bertindak sama persis dengan binatang.
Bagaimana tindakan ini disoroti oleh etika? Sudah barang tentu dalam kasus semacam ini manusia tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak, penilaian etis pun tidak dapat dikenakan kepadanya.
Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka tindakan yang tidak menyertakan rasionalitas juga tak dapat dinilai secara etis. Dengan demikian orang gila tidak dapat dinilai secara moral, karena di sana ia tidak tampil penuh sebagai seorang manusia.
Hakikat Tindakan Manusia
Manusia sejatinya memiliki akal pikiran yang rasional, sedangkan binatang tidak memiliki kemampuan demikian. Dalam hal membedakan manusia dengan binatang, harus dipahami mengenai tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tindakan yang dilakukan manusia disebut actus humanus. Actus humanus apabila eksistensinya sebagai makhluk rasional tercetus secara meyakinkan.
Bagaimana rasio berperan dalam tindakan manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memesona, karena ia dianugerahi akal budi. Ini yang tidak dimiliki makhluk hidup yang lain. Rasio manusia hadir dalam proses tindakannya seperti: perencanaan, pengambilan keputusan, penegasan kehendak, penjabarannya dalam tindakan konkret, dan evaluasinya kemudian.
Actus humanus mengandaikan bahwa rasio manusia berada dalam fungsinya sedemikian rupa sehingga ia adalah tuan dan pemilik atas perbuatannya sendiri. Manusia dalam actus humanus ini memiliki idealisme.
Binatang jelas tidak memiliki cita-cita. Cita-cita bukan sekadar pemenuhan kehendak atau pemuasan kebutuhan, melainkan merupakan pencetusan dirinya secara penuh. Cita-cita adalah produk dari rasionalitas manusia.
Actus humanus adalah syarat perbuatan moral. Artinya, etika berada dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral artinya perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik/buruk dan terpuji tercela. Selain itu, perbuatan moral artinya perbuatan itu ada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. Actus humanus memiliki proses sebelum tercetus dalam tindakan (ada refleksi secukupnya).
Bahkan manusia tidak hanya merefleksikan perihal bagaimana bertindak/melakukan tindakan, melainkan juga memikirkan bagaimana konsekuensi dari tindakannya tersebut. Jadi, dalam actus humanus ada semacam proses refleksi – aksi – evaluasi.
Actus humanus meneguhkan predikat manusia sebagai makhluk rasional. Rasionalitaslah yang membedakan secara sangat mendasar manusia dengan makhluk hidup yang lain. Dengan demikian kita juga dapat berkata bahwa manakala rasionalitas manusia “mandeg” atau tersumbat, tindakannya tidak termasuk ke dalam kategori moral. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan.
Memaknai Jabatan
Berbicara mengenai piranti penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Manusia tersebut yang menjadi bagian dari aparat penegak hukum merupakan manusia-manusia terpilih dan sudah barang tentu memiliki kriteria serta kualifikasi dalam mengemban jabatan mulia tersebut.
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai–nilai aktual di dalam masyarakat. Jika melihat uraian sebelumnya, maka ada tanggung jawab besar yang harus diemban dibalik pernak pernik seragam yang digunakan.
Mengutip pendapat Titus Yoan, Ironinya banyak oknum aparat penegak hukum justru memandang jabatan sebagai tugas estetik, artinya jabatan itu akan dinilai sebagai jabatan bila ada berbagai aksesori yang melekat padanya agar terlihat indah. Jadi jabatan dirinya sebagai polisi, jaksa, dan hakim akan lebih dipandang indah bila ia memiliki banyak uang, beberapa mobil, rumah mewah dan lain sebagainya, tentu hal tersebut tidak semua dilakukan oleh mereka dan hanya oknum saja.
Tidak heran bila kemudian oknum aparat penegak hukum sering kali menerima gratifikasi untuk membiayai keinginannya dalam menghias jabatannya agar jabatannya menjadi status sosial yang dipandang indah. Tujuan mereka menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai contoh korupsi, suap, dan gratifikasi tidak lain dan tidak bukan untuk membeli barang-barang mewah, mobil, dan lain sebagainya.
Oknum aparat penegak hukum tidak menyadari bahwa letak keindahan suatu jabatan bukan pada barang-barang mewah, mobil mewah, rumah mahal tetapi keindahan suatu jabatan adalah integritas.
Setara dengan hal itu maka setiap jabatan itu seharusnya dimaknai sebagai tugas etik, artinya ketika jabatan melekat padanya maka ada keharusan untuk mempertaruhkan hidupnya agar memenangkan hidup banyak orang. Jabatan melahirkan wewenang, kesempatan, sarana-prasarana maka ia harus bernilai etik.
Secara lebih ekstrim ketika seseorang memaknai serta merenungi bahwa kehidupan sebagai tugas etik maka ia akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang supererogatoris yaitu orang yang melakukan melebihi apa yang diwajibkan. Sederet nama yang dapat kita sebut sebagai manusia yang supererogatoris yaitu: Yesus, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan lain sebagainya.
Dicirikan manusia supererogatoris yaitu orang yang berani mengambil resiko, tidak gentar melawan ketidakadilan, berani dalam kesendirian, berbuat kebaikan karena bukan hanya kewajiban tetapi memang keputusan eksistensial dirinya, karena ia sadar bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.
Integritas Penegak Hukum
Bahwa hanya sedikit aparat penegak hukum yang berani mengambil resiko dan berani dalam kesendirian. Hal tersebut dibuktikan ketika aparat penegak hukum diperhadapkan dengan mega kasus yang menyeret nama besar.
Tentu situasi tersebut tidak dapat dipungkiri karena pasti ada intervensi baik dari eksternal maupun internal yang menganggu jalannya proses penegakan hukum. Tetapi intervensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan terhambatnya proses hukum, karena manusia-manusia terpilih sebagai aparat penegak hukum sudah berada dibawah sumpah jabatan.
Terlebih aparat penegak hukum tidak boleh dalam taraf actus hominis, yang mana actus hominis adalah taraf terendah. Bahwa tindakansemacam ini tidak melukiskan siapakah manusia, melainkan hanya memosisikannya sebagai bagian dari makhluk hidup dengan ciri khas memiliki fisik, bergerak, dan ada.
Terlebih manusia tersebut mengemban jabatan yang menyangkut nasib seseorang. Tentu manusia tersebut sudah memiliki moralitas, integritas, dan rasionalitas. Di mana itu yang membedakan antara manusia dengan binatang.
Penulis percaya aparat penegak hukum kita sesungguhnya berada dalam taraf Actus humanus. Tentu taraf actus humanus adalah syafat perbuatan moral. Perbuatan moral artinya perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik/buruk dan terpuji tercela.
Konteksnya penegakan hukum maka aparat diwajibkan memiliki ketegasan, jika memang salah harus mengatakan salah dan sebaliknya, jika memang benar harus mengatakan benar. Itu adalah esensi dari integritas dalam penegakan hukum.
Mengutip pendapat Bernald L. Tanya dan Yovita Mangesti, Paradigma yang harus dibangun dipedomani aparat penegak hukum, bahwa jabatan adalah kehormatan. Kehormatan harus dianggap sebagai prinsip moralitas yang paling utama dalam menjalankan hukum. Tanpa idealisme menjaga kehormatan, maka penegak hukum mudah jatuh dalam godaan.
Hidup terhormat adalah mampu menjaga integritas, setia pada tugas, peka terhadap tanggung jawab. Bahwa idealisme semacam ini sangat penting dalam menjaga hukum sebagai kaidah yang harus mengatur manusia dan kepentingannya secara benar, tepat, bermanfaat, dan adil. Dengan menjaga integritas, kehadiran penegak hukum diimpikan oleh para pencari keadilan. Bahwa yang diharapkan para pencari keadilan itu sederhana yakni proses hukum berjalan adil dan tidak manipulatif.
Kemudian kaitannya dengan postulat bonum communae bono privato praeferri debet yang memiliki arti kepentingan umum lebih penting/harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Maka hal tersebut memang harus benar-benar dipedomani oleh aparat penegak hukum.
Dalam rangka menjaga nama baik dan kredibilitas institusi penegak hukum, kejujuranlah yang akan merawat nama institusi tersebut. Para manusia yang disumpah tadi lah yang akan mengambil pernanan penting dalam kaitannya menjaga reputasi institusi. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang adalah moralitas aparat penegak hukum.
Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut.
Terakhir, seragam yang digunakan aparat dalam menjalan tugasnya memiliki beban yang sangat luar biasa sebab dibalik seragam itu secara filosofi ada nasib para pencari keadilan yang dipertaruhkan. Maka atribut yang harus melekat bukan apa yang secara lahiriah bisa dilihat tetapi moralitas dan integritas lah yang harus terlihat dan nampak.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.