Perubahan dinamika sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19 menjadikan individu harus dapat beradaptasi dengan perkembangan yang kian majemuk. Perubahan ini menjadi penting mengingat terbatasnya pola interaksi antar kelompok yang menjadikan tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka. Melalui perkembangan teknologi, beragam produk digital hadir sebagai solusi perbedaan jarak dan waktu guna mengakomodir kepentingan institusi di segala bidang, tanpa terkecuali bidang hukum.

Kebiasaan lama yang menghadirkan antar subyek hukum kini seakan ditekan untuk merombak segala tradisi yang ada tanpa melupakan keterlibatan praktisi hukum yang menjadi pemeran kunci dari perkembangan perubahan sistem konstitusi nasional.

Peran sakral praktisi hukum tidak hanya berkutat pada masalah kebijakan dan pemahaman hukum belaka melainkan selaiknya analisator, praktisi hukum dituntut untuk dapat membawa wajah konstitusi bangsa ke arah yang lebih baik. Dewasa kini, tuntutan itu kian santer digaungkan mengingat pandemi COVID-19 hadir ditengah keberlangsungan dialektika (komunikasi dan aktivitas) peradilan negeri yang membawa keuntungan sekaligus kerugian sebagai risiko akan major force accident.

Kerugian yang sering menjadi sorotan adalah eksistensi praktisi hukum khususnya hakim dan lembaga   peradilan bangsa yang terancam atas keterbatasan sarana dan prasarana dalam berpraktik litigasi. Disisi lain, keuntungan hadir dengan terbukanya ide akan inovasi sebagai solusi dari permasalahan disrupsi hakim dengan melibatkan kecanggihan teknologi berbasis data yang terhubung satu sama lain. Menerka fenomena ini, lantas apakah Indonesia sudah siap dalam menyikapi perubahan yang pasti akan terjadi dan berdampak pada sistem peradilan?

Perjalanan Peradilan Bangsa dan Perkembangan Teknologi

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa peradilan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Sebagai tonggak keadilan, lembaga dan sistem peradilan menjadi penting karena menyangkut politik, sosial budaya hingga rujukan dalam bersikap atas kesadaran untuk mematuhi hukum.

Peradilan dari bangsa yang telah lebih dari setengah abad menjalankan roda kepemerintahannya sendiri ini telah mengalami berbagai disrupsi. Upaya untuk menjadikan peradilan Indonesia menjadi lebih baik pun sudah ada sedari awal mula perkembangan hukum yang ditandai dengan keberlakuan hukum barat sebagai hukum positif. Berbagai aktor telah turut serta dalam menuangkan buah karya dan sudut pandangnya yang menghasilkan perkembangan hukum menjadi lebih baik.

Salah satu tokoh yang menyerukan perkembangan hukum harus menilik kemajuan teknologi dan zaman adalah Didik Endro Purwoleksono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam kesempatannya beliau menuturkan hukum harus berfungsi untuk mengendalikan perkembangan informasi dan menyesuaikan kemajuan zaman, karena pada dasarnya peran hukum memberi bingkai agar tidak terjadi benturan di masyarakat.

Selang beberapa tahun terakhir, teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) kian mengalami perkembangan yang pesat di seluruh dunia yang mengakibatkan semakin banyaknya orang memiliki akses internet dan informasi. Kemudahan dalam akses ini ditenggarai dapat menjadi hambatan apabila sebuah negara tidak siap dalam menyediakan fasilitas yang baik terhadap digitalisasi yang terjadi. Melihat kepada perkembangan infrastruktur dan teknologi nasional, Indonesia sudah mulai berbenah.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) melalui publikasi Badan Pusat Statistik, Indonesia telah mengalami kenaikan dalam indeks pembangunan teknologi yang cukup progresif. Terhitung akses masyarakat terhadap internet dari tahun 2017 sebanyak 57,33 persen kini mengalami pelonjakan di tahun 2018 dengan data sebanyak 66,22 persen. Perkembangan IP-TIK Indonesia pun telah mengalami perkembangan yang ditandai dengan kenaikan point dari tahun 2017 sebesar 4,96, pada 2018 menjadi 5,07. Angka  ini menjadi representasi dari pembangunan infrastruktur teknologi nasional dalam mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadirkan kualitas TIK yang mumpuni.

Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi pun berkomitmen untuk memfasilitasi dan terus meningkatkan kualitas teknologi, informasi dan komunikasi nasional. Dengan demikian, pergeseran kebiasaan masyarakat yang membidas kebiasaan tradisional menjadi serba digital bukanlah hambatan bagi Indonesia.

Dari kesiapan Indonesia dalam perkembangan dinamis teknologi, menyisakan sebuah tanda tanya besar, apakah digitalisasi dapat dihadirkan dalam proses persidangan ? Ketika membahas sebuah perubahan, barang tentu kita melihat kepada opsi efisiensi. Rhenald Kasali dalam bukunya  The Great Shifting (2018) berpendapat bahwa efisiensi menjadi kata kunci yang mampu mendorong manusia untuk melakukan revolusi digital. Manusia sebagaimana didefinisikan Kasali, senantiasa berusaha untuk mencari cara-cara paling produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Gagasan ini terjadi pada keterkaitan antara teknologi dengan hukum yang membuka opsi terhadap pembaharuan seperti halnya opsi digitalisasi dalam proses persidangan.

Tentu kita ingat terhadap asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan.  Dengan adanya kemudahan akses dalam berusaha yang datang dari penggunaan teknologi, menjadi jalan keluar pengupayaan peradilan yang ringkas tanpa mengurangi standar operasional peradilan. Kemudahan akses ini dapat kita jumpai pada penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Program SIPP menjadi pijakan awal transisi layanan peradilan dari tahap konvensional menuju era digital. Kebijakan digitalisasi dalam peradilan berkembang secara bertahap hingga diterapkannya e-court dan e-litigasi sebagai wadah utama terwujudnya peradilan elektronik di Indonesia.

SIPP dan Potensi Artificial Intelligent pada Peradilan Indonesia

Sistem Informasi Penelusuran Perkara sendiri merupakan aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung. SIPP ini membawa dua produk yang dapat menjawab tantangan adaptasi peradilan secara virtual yakni e-court dan e-litigasi.

Dilansir dari kanal informasi makamah agung, e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Sementara e-litigasi merupakan aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan ini semata-mata untuk kemudahan penelusuran administrasi perkara sehingga diperoleh informasi yang lengkap terkait data perkara, peningkatan manajemen alur perkara, serta pengurangan penundaan dan tunggakan perkara.

Sholikhah & Kumalaeni (2017) berkesimpulan bahwa SIPP secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan karena sejauhmana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat dimonitor dari SIPP. Selaras dengan hal ini, teknologi pun turut menghadirkan artificial Intelligence (kecerdasan buatan) yang dapat menunjang keprofesionalitasan hakim dalam berlitigasi. Walau A.I dapat membantu menganalisis suatu perkara, namun kita tidak serta merta dapat menyamakannya dengan SIPP.

Pada dasarnya, kecerdasan buatan memanglah mendatangkan kemudahan, tetapi hukum pun berkewajiban untuk menggali nilai-nilai kemasyarakatan, moral sosial hingga budaya dimana belum tentu kecerdasan buatan dapat melakukannya. Oleh karenanya, penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat bantu peradilan masihlah membutuhkan peranan manusia untuk mengatur sedemikian rupa sehingga tidak melupakan aspek-aspek objektif dari suatu perkara. Undang-undang yang mengatur mengenai pembatasan kecerdasan buatan pun diperlukan sebagai landasan hukum keberlakuan Artificial Intelligent tanpa mengganggu tupoksi hakim dan peradilan yang telah ada.

Secara logis, kemudahan e-court dan e-litigasi menjadikan proses penanganan perkara menjadi kian efisien. Sejumlah berkas perkara yang menumpuk tak lagi dirasakan bersamaan dengan jadwal sidang yang jelas, pemeriksaan saksi dan ahli melalui layanan teleconference serta salinan putusan hakim yang cepat dilakukan dengan sistem elektronik. Hadirnya produk digital menjadikan para pihak tak perlu mengeluarkan banyak biaya dan alur peradilan dapat dilakukan secara sederhana. Sementara itu, kehadiran Artificial Intelligent (kecerdasan buatan) berpotensi menghasilkan kemudahan pada peradilan sehingga masa depan lembaga peradilan seperti Komisi Yudisial, pengadilan di bawah Makamah Agung dan lain sebagainya menjadi lebih komprehensif.


kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu sebelum 27 Agustus 2020!

Share.

College student of Universitas Indonesia's lawschool. A fulltime learner

Leave A Reply