Daripada Black Lives Matter, Mending All Lives Matter

kawanhukum.id – Gerakan #BlackLivesMatter adalah kritik terhadap diskriminasi ras di Amerika dan merambah ke belahan dunia lainnya. Bagaimana dengan diskriminasi ras di Indonesia? Apa perlu gerakan serupa?


Belakangan ini banyak sekali informasi dunia yang bertebaran melalui internet serta mendapatkan beragam respon dunia internasional. Dimulai dari mewabahnya COVID-19, krisis hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat, hingga yang terbaru ialah isu perjuangan hak hidup masyarakat kulit hitam Amerika Serikat melawan diskriminasi sistemik. Perjuangan ini terangkum dalam suatu gerakan bertajuk “Black Lives Matter”(BLM).

Sebenarnya, BLM bukan suatu hal yang baru.  Menurut keterangan dalam sebuah buku berjudul “All the Woman Still White? Rethinking Race, Expanding Feminisms”, Alicia Garza yang merupakan salah satu founder gerakan ini menyatakan bahwa BLM merupakan sebuah “panggilan” dirinya bersama dua rekannya atas kasus pembunuhan Trayvon Martin (kulit hitam). Proses peradilan kasus tersebut diyakini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terdakwa kasus pembunuhan tersebut, yaitu George Zimmerman (kulit putih) dinyatakan bebas dari tuduhan. Putusan bebas Zimmerman tersebut terjadi pada Juli 2014.

Kronologi #BlackLivesMatter

BLM kemudian menarik perhatian ketika tagar #BlackLivesMatter trending di Twitter sekitar akhir Mei hingga awal Juni. Usut punya usut, ternyata trending tersebut bermula dari kasus terbunuhnya George Floyd, seorang warga Amerika Serikat (AS) berkulit hitam yang ditangkap polisi karena membelanjakan uang palsu senilai 20 dolar AS. Dalam penangkapan tersebut, seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin menindih Floyd menggunakan lututnya hingga tewas. Video kejadian tersebut kemudian viral di dunia maya dan mendapat banyak kecaman. Hal itulah yang membuat AS sempat bergejolak. #BlackLivesMatter tidak hanya sekadar menjadi tuntutan untuk mengusut kasus Floyd melainkan dapat dikatakan hal tersebut condong mengarah pada tuntutan atas persamaan hak kulit hitam dengan warga lainnya.

Seperti COVID-19 yang dengan cepat mewabah ke seluruh dunia, gerakan BLM turut menjadi isu dunia. Dua wanita Australia ditangkap dengan alasan melakukan vandalisme terhadap patung penemu Benua Australia, James Cook, sebagai bentuk respon antirasialisme. Hal serupa namun tak sama juga terjadi di Inggris ketika Dewan Kota Poole menurunkan Patung Baden-Powell karena dikhawatirkan akan menjadi sasaran protes antirasisme.

Dampak di Indonesia

BLM kemudian turut masuk ke Indonesia. Beberapa waktu lalu ketika penulis membuka akun Instragram, terlihat tidak sedikit orang turut memposting gambar hitam dengan caption #blackouttuesaday. Aksi ini dilakukan bukan untuk melakukan protes kepada PLN atas pemadaman listrik (yang beberapa waktu lalu disebut blackout day), namun aksi ini dilakukan sebagai respon atas kejadian yang menimpa Floyd tersebut. Dapat dikatakan hal tersebut sebenarnya bagus ketika kita mendukung gerakan antirasialisme tersebut. Namun, miris pula ketika kita menyadari bahwa banyak hal-hal lain di Indonesia yang sebenarnya mengarah ke bentuk rasialisme namun dianggap biasa, bahkan tidak penting bagi Indonesia.

Teringat di pikiran kita mengenai pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Seketika gejolak masyarakat Bumi Cenderawasih menjadi meninggi, tidak hanya di Papua sebagai daerah asalnya, namun hampir di seluruh wilayah Indonesia terutama kota-kota di Pulau Jawa sebagai kota tujuan “Anak Papua” untuk menempuh pendidikan. Tragedi rasialisme 2019 itu mengingatkan penulis pada hal-hal berbau rasial terhadap warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa yang sebenarnya masih terjadi (bahkan) hingga saat ini.

Mungkin bila kita membaca buku atau menonton film besutan Ernest Prakasa berjudul “Ngenest”, dapat tergambar bentuk diskriminasi pada era pra-reformasi. Bagaimana ungkapan “Eh, ada Cina” atau “Sipit” merupakan ungkapan sehari-hari yang bahkan menjadi budaya. Bagi sebagian besar penontonnya, hal tersebut terlihat seperti guyonan tidak serius, hanya sebuah film komedi untuk menghibur masyarakat. Namun bagi penulis yang pada tahun sekitar 2012 pernah berjalan kaki sepulang sekolah dan diteriaki “Hei Kamu Cina” dengan nada mengejek oleh tiga orang tak dikenal, tentunya akan memiliki arti lain yang cukup mengena.

Walaupun memang itu mungkin dapat dianggap sebagai suatu candaan, namun jika itu dilakukan secara spontan oleh orang-orang tak dikenal, apakah hal itu masih dapat dikatakan bercanda?

Diskriminasi Ras Masih Banyak Terjadi

Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi yang ada bahkan telah menjadi diskriminasi sistemik yang masuk dalam ranah hukum dan pemerintahan. Diskriminasi sistemik itu secara garis besar terangkum dalam Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Larangan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang disahkan oleh “The Smiling General”. Tercatat oleh Ali Mustajab (2015) dalam jurnal berjudul “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia”, bahwa rezim Orde Baru memberikan sejumlah batasan hak sipil pada WNI keturunan Tionghoa seperti sulitnya akses untuk berprofesi sebagai birokrat (Aparatur Sipil Negara/ASN), militer, bahkan masuk perguruan tinggi (negeri).

Selain hak-hak yang bersifat sipil, adapula hak-hak lain yang dilarang, seperti larangan penggunaan Bahasa Mandarin, pendirian sekolah-sekolah Tionghoa (berbahasa Mandarin) dan perayaan tahun baru Imlek secara umum. Rasanya, merupakan suatu dosa besar terlahir sebagai seorang Tionghoa.

Tahun 1998 terasa sebagai puncak dari semua perlakuan diskriminasi tersebut, seperti yang dicatat oleh Dewi Rahmayuni dan Helmi Hidayat (2020) bahwa etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk kerusuhan Mei 1998 dengan dalih bahwa kelompok etnik inilah yang menjadi biang komunisme di Indonesia dan tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap ibu pertiwi.

Lain lagi dengan apa yang diutarakan Maria Yulianto (2016) dalam jurnal berjudul “Penerimaan Penonton terhadap Diskriminasi Etnis Tionghoa dalam Film “Ngenest”” yang mencatat bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Ketua Dewan Syuro Front Pembela Islam mengeluarkan statement bahwa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) merupakan Cina kafir dan tidaklah pantas bagi minoritas memipin “mayoritas”. Selain itu menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat 101 kasus diskriminasi Tionghoa pada 2011 hingga 2018. Bahkan sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2014, muncul suatu istilah baru: “Aseng”, yang juga merujuk pada masyarakat Tionghoa Indonesia.

Data-data yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu bentuk keniscayaan bahwa diskriminasi dan rasialisme tidak hanya terjadi di AS, namun juga terjadi di sebuah negeri bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang konon artinya “berbeda namun tetap satu jua”, di negeri yang bahkan semboyannya tersebut tergantung di lambang negaranya (dan artinya terpampang di forum-forum internasional).

Memang tidak ada yang salah ketika kita berbicara mengenai gerakan antirasialisme yang bergema di seluruh dunia, tidak ada yang salah pula bagi warga Indonesia mengunggah foto hitam sebagai bentuk dukungan demi adanya keadilan kasus George Floyd di Instagram. Namun sikap tindak tersebut haruslah didasari pemahaman bahwa segala bentuk antirasialisme harus dihapuskan. Tidak hanya bagi masyarakat kulit hitam, namun semuanya, termasuk Tionghoa Indonesia yang sebenarnya dekat dengan masyarakat. Sehingga kita tidak hanya berbicara mengenai Black Lives Matter, namun All Lives Matter (semua nyawa atau kehidupan manusia itu berarti).


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Kelahiran Bangka Belitung pada 27 Januari 1998. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya konsentrasi Hukum Tata Negara. Semasa kuliah merupakan anggota tim debat Fakultas Hukum Unsri, Pemimpin Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, dan Wakil Ketua Umum I Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang.

Tinggalkan Balasan