Dari Zaman Kalabendu Hingga Zaman Kalasuba: Perjuangan, Tantangan, dan Masa Depan Hukum Adat di Indonesia



Ramalan Jayabaya tertulis mengenai pembabakan zaman yang terbagi dalam tiga babak kehidupan, yaitu zaman kalawisesa (masa permulaan), kemudian zaman kalabendu (masa kekacuan atau chaos), dan ketiga adalah zaman kalasuba (zaman keemasan dengan pemulihan dan pencerahan). Peralihan menuju ke zaman kalabendu terjadi setelah zaman kalawisesa, ketika manusia saling mengenal dengan keilmuannya. Zaman kalabendu ditampilkan dengan berbagai kekacauan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selain itu, digambarkan pula bahwa tata pemerintahan dan pembangunan-pembangunan laiinya seperti pada hukum, ekonomi, dan budaya cenderung menutup ruang serta peluang untuk menjamin, menghormati, juga memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Jika ditarik ke belakang dan menafsirkannya, maka dapat dikatakan bahwa zaman kekacuan (zaman kalabendu) dimulai ketika kolonialisme Belanda datang dan menjajah Indonesia yang membuat keberadaanya menganggu masyarakat, terlebih keberadaan masyarakat hukum adat sendiri. Dalam perjalanannya, Belanda mencoba prinsip konkordasi terhadap hukum adat melalui kodifikasi dan unifikasi yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan ekonominya dalam rangka politik di Indonesia. Namun, setelah bertahun-tahun lamanya dengan beberapa kali percobaan, semua upaya berakhir dengan kegagalan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan bangsa eropa yang merupakan lingkup kecil, tidak mungkin dapat menundukan bangsa Indonesia yang memiliki persebaran penduduk besar. Terjadinya titik balik dalam politik hukum adat tersebut merupakan suatu keberhasilan perjuangan di bawah pemikiran Van Vollenhoven di Belanda dan Ter Haar di Indonesia yang hendak melindungi dan mengembangkan hukum adat.

Setelah kemerdekaan yang diikuti adanya perubahan beberapa orde dengan secara konsisten dan aktif, pemerintahan merespon pelaksanaan kepastian hukum mengenai keberadaan hukum adat. Proteksi terhadap keberadaan hukum adat dalam tataran kon­septual telah dijamin oleh konstitusi. Adanya pasal 18B Ayat (2) dan 28I Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-Undang sektoral lainnya, telah berupaya membe­rikan pengakuan dan peghormatan terhadap keberadaan hukum adat. Pada dasarnya, pemerin­tah secara das sollen telah menjamin secara yuridis terselenggaranya sistem pemerintahan yang sejahtera, yaitu dengan memper­juangkan tercapainya pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisional masyarakat hukum adat.

Tetapi, realitas ketimpangan antara das sollen dan das sein terkait penghorma­tan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya terjadi cukup jelas. Padahal Pasal 18B Ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya, dihormati, dan diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan diatur oleh undang-undang serta selaras dengan kehidupan yang tidak bertentangan dengan NKRI. Namun, tentunya tidak mungkin merumuskan pasal-pasal tersebut yang lahir sesudah amandemen tanpa kepentingan politik tertentu. Disatu sisi, negara menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Tetapi disisi lain, masyarakat hukum adat terbebani oleh syarat-syarat yang menjadikan berat dalam implementasinya.

Kesulitan implementasi juga disebabkan oleh kurangnya regulasi operasional yang dapat dilihat dari kebijakan kepala daerah dalam melalukan kewenangannya untuk penentuan masyarakat hukum adat masih kurang cukup legitimate jika diban­dingkan dengan cakupan implementasinya. Tidak hanya itu, kesulitan implementasi semakin sulit, ditambah usulan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat terkadang tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan masyarakat hukum adat be­lum mempunyai legal standing yang legitimate. Sebenarnya, dengan syarat sepanjang masih hidup, diakui, diatur dalam undang-undang, serta sesuai dengan prinsip NKRI, merupakan syarat yang cukup memberatkan bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan status legal standing. Seharusnya, penghormatan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan dengan semudah mungkin seperti membuat KTP ataupun pembuatan sertifikat tanah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, syarat tersebut dijadikan alasan bagi penguasa maupun pengusaha agar masyarakat hukum adat tidak mudah memperoleh hak-haknya.

Belum lagi masih terdapat masyarakat yang meyakini bahwa hukum adat merupakan warisan masa lalu yang selalu berorientasi pada masa lalu pula. Kemudian, membuat anggapan bahwa hukum adat tidak sesuai dengan era seperti sekarang yang memasuki era modernisasi dan globalisasi. Pandangan ini mungkin benar tetapi tidak sepenuhnya benar. Dikatakan benar karena memang disadari bahwa hukum adat bersifat tradisional, sedangkan di era globalisasi kehidupan menuntut agar segala sesuatu bersifat modern. Tidak seluruhnya benar, karena kenyataannya terdapat peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari hukum adat melalui proses introduksi yang salah satu contohnya adalah penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai kontruksi dari kultur penyelesaian permasalahan di hukum adat.

Sejatinya, kedinamisan dan fleksibilitas hukum adat itu ada karena hukum adat merupakan hukum yang hidup karena lahir dan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Inilah mengapa hukum adat akan selalu sebagai hukum yang hidup (the living law) di tengah-tengah kehidupan masyarakat pendukungnya. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Prof. Soepomo, dimana hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Selain itu, dalam sejarah masyarakat Indonesia, hukum adat masih tetap mempertahankan nilai tradisional yang dimilikinya dan hukum adat dalam waktu yang sama juga dapat menerima perubaban yang mempengaruhinya. Disinilah letak kedinamisan dan fleksibilitas dari hukum adat.

Sayangnya, paradigma yang muncul belakangan ini adalah paradigma dimana hukum adat dapat hilang sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlebih, adanya pembangunan ekonomi dan investasi secara masif yang mulai mengubah keberadaan tanah masyarakat hukum adat secara bertahap. Pada sekarang ini yang terjadi adalah tanah-tanah ma­syarakat hukum adat mulai dieksploi­tasi antara penguasa dan pengusaha yang hasilnya berupa perampasan tanah untuk pertambangan ataupun pembukaan perkebunan dengan keuntungan yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Sedangkan nasib masyarakat hukum adat dibiarkan dan kurang menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah adanya hal tersebut sampai sekarang.

Intensifnya tindakan tersebut juga diperparah karena mulai terjadi pergeseran paradigma negara kesejahteraan sendiri. Sering kali negara dalam kebijakannya berorientasi pada kesejahteraan, kemudian “hak menguasai negara” terkoneksi dengan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dimana agar bisa merasakan pembangunan ekonomi. Namun, dibalik negara kesejahteraan ini mengandung kompleksitas permasalahan yang itu justru dialami oleh masyarakat adat itu sendiri. Misalnya penggusuran ruang hidupnya, kemudian penggusuran hak atas tanah bahkan sampai kriminalisasi. Sehingga negara berfikir reduksionis terhadap alam dan lingkungannya yang kemudian terdegradasi termasuk perampasan ruang hidup dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini ditunjukan dari data terbaru Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2020 terdapat sekitar 118 masyarakat hukum adat yang berkonflik dengan pemerintah yang permasalahannya dilatar belakangi oleh perebutan kuasa atas hak pengelolaan sumber daya karena pembangunan ekonomi. Kejelasan yang masih dianggap kabur mengenai pengakuan hukum adat menyebabkan negara terjebak sendiri pada konflik vertikal maupun horizontal akibat dominasinya dalam menguasai tanah negara. Kondisi ini jika dibiarkan saja pastinya dapat menghilagkan keberadaan hukum adat karena ruang tumbuh hidup masyarakat hukum adat sendiri telah dirampas.

Dengan kondisi yang sedekemian rupa, masyarakat hukum adat tentunya sangat menantikan datangnya zaman kalasuba. Namun, syarat kemunculan zaman kalasuba adalah jika hadir seorang tokoh atau sosok manusia yang akan dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman sebelumnya dengan memberikan harmoni yang menjadi penyelaras atas kekacuan yang terjadi serta memberikan spritualitas dan moralitas. Tentu, belum akan muncul jika manusia belum merawat dengan kesadaran hati nuraninya. Kita masing-masing perlu merawat dan mau untuk melahirkan sosok yang peduli dalam mencapai zaman kalasuba. Melahirkan sosok-sosok manusia tersebut terdiri satu elemen dari sipil sampai pemerintahan yang benar-benar dapat memberikan ketegasan dalam perlindungan hukum adat melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan kondisi ditengah maraknya pembangunan ekonomi dan era globalisasi. Berikutnya, dalam rangka memperkuat eksistensi hukum adat, perlu segera dilakukan registrasi terhadap persebaran tanah adat di Indonesia agar dilakukannya pembagian tanah adat dengan memperjelas hak serta batas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat supaya tanah adat tersebut tidak mudah untuk dirampas oleh pihak penguasa dan pengusaha karena telah mendapatkan legitimasi dari negara.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan