Pandemi COVID-19 telah berdampak pada seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Tak terkecuali pada aspek hukum di Indonesia. COVID-19 telah membuat perubahan, seperti halnya dalam persidangan ini. Persidangan yang biasanya dilakukan secara konvensional, secara tatap muka di ruang sidang kini beralih pada persidangan secara online. Apakah efektif?
Mari kita simak kelebihan dan kekurangannya. Meskipun sidang online sudah ada di Indonesia yaitu e-court bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018).
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pasal 3 Perpres 95/2018 menerangkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Perpres 95/2018 adalah:
- tata kelola SPBE;
- manajemen SPBE;
- audit teknologi informasi dan komunikasi;
- penyelenggara SPBE;
- percepatan SPBE; dan
- pemantauan dan evaluasi SPBE.
Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah.
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Nah meskipun e-court sudah ada, namun tak semua sidang menggunakan sistem online tersebut.
Beberapa orang masih menggunakan persidangan konvensional. Sebelum ada COVID-19 masyarakat dapat memilih dua cara persidangan tersebut. Lantas sekarang, karena ada COVID-19 semua persidangan dialihkan menjadi e-court. Lantas efektif kah jika semua persidangan menjadi online?
Jika dilihat kelebihannya dengan adanya sistem e-court dari sebelum adanya COVID-19. Sistem e-court ini lebih efisien terhadap waktu. Karena penggugat atau tergugat tidak perlu mengantri untuk menjalani sidang. Kemudian biaya sidangnya pun lebih murah.
Menurut Zulkifli (Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya, Zulkifli, Minggu, 19 Mei 2019) “Dengan e-court akan menghemat biaya. Selain itu, banyak kasus bisa langsung diselesaikan dengan waktu yang hampir bersamaan,”
Lalu untuk kekurangannya dari sitem e-court ini. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana di sejumlah wilayah belum memadai, dan juga banyak pengacara yang belum menggunakan e-court.
Dan sekarang di pandemi COVID-19 ini. Yang mengalihkan persidangan menjadi online, membuat kekurangan sistem ini semakin lemah. Karena setelah menjadi system utama, semakin digunakan banyak orang semakin lama akses jaringannya, lalu persidangan online pun juga sulit di pembuktiannya, karena bkemungkinan besar kurang teliti.
Tapi karena sekarang sudah menjadi peraturan baru. Maka, sudah menjadi perkembangan baru pada ranah hukum yang beralih ke teknologi. Harapannya semoga setelah sistem e-court ini menjadi sebuah sistem yang utama dalam persidangan, semoga kelemahan dari system ini tidak menjadi semakin lemah, harapannya semoga kekurangan tersebut menjadi evaluasi dan terus dikembangkan.
kawanhukum.id bersama Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur mengadakan lomba esai dalam rangka HUT KY ke-15. Lomba ini mengusung tema, Komisi Yudisial, Integritas Hakim dan Masa Depan Pengadilan di Indonesia. Partisipasi peserta adalah bagian dari usaha mewujudkan peradilan Indonesia yang bersih untuk penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Kirimkan tulisanmu paling lambat 27 Agustus 2020!
Wahhh mantap. Keren sekali bahasanya. Mudah dipahami bahasanya baku tapi tetap gaul saya tunggu tulisan selanjutnya