Cyber Law Sebagai Upaya Menjaga Etika Komunikasi Masyarakat Pada Era Digitalisasi



Tak bisa dipungkiri, era digitalisasi saat ini, sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi yang terintegrasi dengan dunia internet telah menyediakan berbagai macam kemudahan, salah satunya kemudahan dalam berinteraksi dalam satu negara bahkan antar negara. Setiap orang dengan bermodalkan sebuah alat komunikasi yan terhubung dengan jaringan internet, dapat mengakses dan mendapatkan data yang mereka inginkan. Dengan adanya internet, menjadikan pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan semakin pesat. Internet dan perangkat pendukung lainnya telah menjadikan dunia seakan tanpa sekat. Robert H. Lauer berpendapat tingkat kehidupan sosial berkembang sangat pesat beriringan dengan perubahan zaman sehingga berimbas pada pergeseran norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perubahan yang dominan diantaranya dalam ranah norma sosial, interaksi sosial, nilai sosial, organisasi sosial, pola prilaku, lapisan masyarakat, organisasi sosial, hingga pada susunan wewenang dan kekuasaan (Saebani, 2016). Ketergantungan manusia terhadap teknologi dapat merubah kultur dan budaya yang ada dalam masyarakat, akan tetapi tetapi adanya anggapan bahwa teknologi modern dapat membawa kepentingan dan keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia, sehingga secara tidak langsung adanya pergeseran kebiasaan dalam masyarakat (Raharjo, 2002).

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang konsumtif terhadap berbagai hal terutama dalam penggunaan internet dan media sosial. Dilansir dari laman kominfo.go.id menurut Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jika digabungkan dengan angka dari proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) maka populasi  Indonesia tahun 2019 berjumah 266.911.900 juta, sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta (73,7%) pengguna.  Berbagai kalangan turut andil di dalamnya, dimulai dari usia muda hingga lanjut usia sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi penyumbang pengguna internet terbesar. Masyarakat yang sedang berkembang, seperti masyarakat Indonesia, cenderung menerima semua hal-hal baru tanpa adanya filter atau penyaring antara yang tepat untuk diambil dan mana yang tidak. Dunia maya adalah dunia tanpa sekat, semua orang sangat bebas bercuit, kebebasan inilah yang dapat memicu turunnya etika seseorang. Sebab di dunia maya, mereka bebas meluapkan ujaran-ujaran kebencian dibalik akun anonimnya. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan akibat penggunaan jaringan dalam dunia maya. Terlebih lagi, muncul berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan media internet. Mulai dari pencurian, pemerasan, bahkan berbagai tindakan asusila. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin banyaknya penggunaan internet dan semakin banyak juga tindak kriminal yang semakin muncul, maka pemerintah perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai solusi dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang ada di dalamnya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terhadap penggunaan internet dan media sosial diharapkan mampu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Terutama menuju proses pembangunan etika bagi para pengguna media supaya dalam proses penggunaannya dapat dengan bijak dilakukan sesuai dengan norma-norma, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Embrio internet di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1977, meskipun saat itu “jaringan (net)” yang dimaksud sebatas komitmen di antara lembaga pemerintah untuk mengadakan pertukaran informasi (Atmaja, 2013). Ketika itu infrastruktur internet masih belum terselenggara dengan baik, sehingga belum dapat dikatakan sebagai kelahiran internet di Indonesia. Melalui Surat Presiden RI Nomor R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah Rancangan UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 49 pasal beserta penjelasan secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan keefektifan suatu peraturan sejauh mana untuk diberlakukan. Menurut Lawrence Lessig (2006) soal regulabilitas (regulability) di dunia maya. Regulabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku hingga ranah yang sepatutnya. Dalam konteks internet, regulabilitas berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negara di internet. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui siapa yang diatur, di mana mereka, dan apa yang mereka lakukan.

Keunggulan utama dunia digitalisasi “media sosial” dibandingkan dengan teknologi lainnya terletak pada hiperaktualitas dan interaktivitas. Teknologi informasi semakin berkembang dan menjangkau semua kalangan usia. Teknologi ini menjadikan informasi semakin cepat dibagikan sehingga semakin cepat pula untuk dikomentari dan didiskusikan. Media digital tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Saat ini masyarakat seakan ketergantungan dengan dunia digital. Semua dapat dilakukan dengan mudah melalui layar smartphone, terlebih lagi dimasa pandemi seperti ini mayoritas orang tak lagi berkomunikasi secara langsung. Media digital sudah dianggap sebagai media yang fleksibel dan bebas sensor. Penggunanya dapat berbicara atau menuliskan apapun baik itu informasi benar maupun informasi yang salah bahkan ujaran kebencian (hate speech).

Banyak sekali kasus-kasus di dunia maya yang tidak diinginkan terjadi akhir-akhir ini. Penjabaran macam-macam bentuk ujaran kebencian seperti pada gambar di bawah ini.

Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai bentuk kriminalitas. Tidak jarang ujaran kebencian menyasar lebih dari satu subjek. Ujaran kebencian bisa menyinggung isu suku, ras, agama, orientasi seksual, dan disabilitas. Seseorang melakukan ujaran kebencian bukan tanpa alasan. Mereka memiliki rasa berprasangka buruk terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Prasangka buruk ini dapat terbentuk dari keluarga, teman-teman atau orang di sekitarnya. Faktor lainnya, pembuat ujaran kebencian memiliki rasa kekecewaan terhadap subjek. Sehingga kekecewaan inilah yang memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentang subjek. Berbekal rasaa kecewa ini, pembuat ujaran kebencian berusaha mengajak atau memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk ikut membenci korban supaya ada rasa jika korban adalah musuh bersama. Prasangka yang buruk pada suatu kelompok menjadikan muncul upaya tindakan memberantas kelompok tersebut.

Ujaran kebencian ini dapat menular dengan cepat. Terlebih lagi jika sosok yang menyatakan kebencian adalah figure yang kredibel, memiliki kuasa, dipanut. Maka orang lain menjadi cepat menyebarkan berita buruk serupa tanpa filter. Tak peduli berita tersebut berita bohong atau opini personal sekalipun. Selama ada media yang bisa menyalurkan hasrat kebenciannya, hal itu dianggap sah-sah saja untuk dibagikan. Orang-orang yang memiliki kebencian pada suatu individu/kelompok awalnya bisa menahan untuk tidak mengekspresikannya. Akan tetapi, ketika ada pemimpin, atau ketua kelompok masyarakat memiliki kebencian yang sama. Maka orang-orang yang awalnya bisa menahan akan tersumat.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak sangat positif dan negative dengan sisi kejahatan di baliknya. Dunia digital menjadikan semua orang sangat bebas bercuit, kebebasan inilah yang dapat memicu turunnya etika seseorang. Seperti contoh turunnya etika dengan ujaran kebencian. Adanya ujaran kebencian menjadikan kondusifitas terganggu. Sehingga diperlukan peraturan yang mengatur dan bersifat memberikan jera pada pelaku. Dengan adanya cyber law akan tercipta etika komunikasi yang tidak merugikan semua pihak.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.