Media pers menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Peranan media pers dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bermula dengan dibentuknya beberapa surat kabar yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan seperti Soeara Asia, Thahaja hingga Asia Baroe. Namun, media pers sempat mengalami tidur panjang pada era pemerintahan Orde Baru. Setelah memasuki era Reformasi, media pers mulai kembali terbangun dari tidur panjangnya dan kembali menunjukan geliatnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Berdasarkan Pasal 2 UU Pers, kemerdekaan dalam pers berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum.
Namun, semangat gerakan reformasi yang mendambakan terwujudnya suatu kehidupan yang demokratis kembali diuji dewasa ini. Salah satunya dikarenakan terdapatnya upaya legislator dan pemerintah membentuk aturan terkait perbuatan penghinaan terhadap marwah peradilan (contempt of court). Pada satu sisi, pengaturan contempt of court dinilai dapat menjadi sarana dalam mengefektifkan perlindungan terhadap lembaga peradilan. Namun, di sisi lain, pengaturan contempt of court rentan mengancam ruang kebebasan insan pers di era reformasi. Hal ini justru menimbulkan sebuah keadaan yang dilematis karena sejatinya Konstitusi telah memberikan kedudukan yang setara bagi seluruh bangsa Indonesia.
Menyibak Politik Hukum Pembentukan Peraturan Terkait Contempt of Court
Istilah Contempt of Court kembali populer di tengah maraknya pertentangan publik terhadap isi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Istilah Contempt of Court termuat dalam Pasal 281 R-KUHP. Dalam Pasal 281 R-KUHP didefinisikan bahwa Contempt of Court adalah tindakan atau sikap yang menghina peradilan. Lebih lanjut dalam pasal yang sama pula, seseorang yang diduga melakukan perbuatan contempt of court dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah.
Namun, apabila ditelisik lebih lanjut, istilah contempt of court bukan merupakan hal yang baru dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan istilah contempt of court pertama kali disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mengutip pernyataan Oemar Seno Adjie dalam Naskah Akademik Terkait Penelitian Tentang Contempt of Court, Contempt of Court digolongkan dalam lima kategori yaitu perilaku tercela di dalam pengadilan (misbehaving in Court), perilaku mengabaikan perintah pengadilan (disobeying court orders), perilaku menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (scandalising the Court), perilaku menghalangi jalannya proses peradilan (obstructing justice), dan perilaku menghina penghadilan melalui publikasi (sub-judice rule).
Sebelum marak menjadi perbincangan publik terkait pengaturannya dalam R-KUHP sebagaimana dilansir pada tulisan Bayu Dwi Anggono yang berjudul “Ikhwal RUU Contempt of Court”, Contempt of Court sendiri diatur pula secara khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court). RUU Contempt of Court ini pernah tercatat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 sebagai usulan DPR. Namun hingga berakhirnya masa bakti DPR periode 2014-2019, RUU ini tidak terdengar dengung realisasinya.
Melansir pernyataan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto pada Kompas.com tertanggal 2 Agustus 2019 , perumusan perbuatan Contempt of Court dalam sebuah peraturan perundang-undangan secara khusus adalah tidak lain untuk melindungi keadilan hukum dan tidak hanya digunakan untuk melindungi para penegak hukum secara pribadi. Namun dalam perkembangannya, justru pengaturan perbuatan Contempt of Court dalam sebuah undang-undang khusus dikritisi oleh berbagai pihak seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) hingga lembaga swadaya masyarakat. Dilansir dari dari Tempo.co tertanggal 3 September 2019, Luhut Panggaribuan selaku Ketua Peradi mengungkapkan bahwa pengaturan perbuatan Contempt of Court dalam sebuah pasal akan memunculkan absolutisme terhadap kekuasaan hakim. Dengan munculnya absolutisme tersebut akan rentan melahirkan restriksi terutama pada media pers. Perbedaan pandangan yang berlarut inilah yang seakan menjadi jawaban mengenai hilangnya dengung RUU Contempt of Court dalam Prolegnas 2015-2019.
Perlindungan Hak Konstitusional Insan Pers
Sebagaimana yang telah diuraikan, salah satu permasalahan terhadap pemberlakuan aturan mengenai Contempt of Court adalah terdapat ruang restriksi kepada media pers. Apabila merujuk pada dasar menimbang (konsiderans) huruf (a) UU Pers, kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 28 Konstitusi. Dimana Pasal 28 Konstitusi menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan yang dilakukan oleh Warga Negara. Pers sendiri merupakan wujud dari kegiatan mengeluarkan pikiran melalui tulisan.
Apabila mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak Warga Negara yang dijamin di dalam Konstitusi. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh media pers telah dijamin oleh Konstitusi. Oleh karena itu, dengan melakukan pemidanaan kepada insan pers merupakan suatu hal yang berlebihan. Meskipun apabila hal tersebut dihubungkan dengan perbuatan Contempt of Court yang dimungkinkan dilakukan oleh insan pers.
Hal ini dikarenakan pemidanaan kepada insan pers berbeda dengan melakukan pemidanaan kepada orang awam. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU Pers, seorang insan pers terikat oleh kode etik jurnalistik. Pada Pasal 15 ayat (2) UU Pers, keberlakuan kode etik jurnalistik tersebut diawasi oleh mekanisme Dewan Pers. Sehingga, penerapan hukuman pidana kepada insan pers dapat dilakukan hanya apabila didahului oleh mekanisme Dewan Pers. Tetapi apabila penerapan hukuman pidana dilakukan hanya mengacu pada pasal yang kemudian mengatur perbuatan contempt of court tersebut, maka hal tersebut telah mengingkari hak konstitusional insan pers yang telah dijamin oleh Konstitusi.
Pengaturan Contempt of Court dan Kebebasan Pers di Indonesia
Sejatinya, Contempt of Court terutama pada kategori penghinaan melalui jalur publikasi merupakan suatu hal yang bertujuan baik. Namun, pemidanaan terhadap insan pers karenanya bukanlah hal yang elok untuk dilakukan. Apabila demikian dilakukan, maka menjadi hal yang tepat jikalau terdapat pihak yang mengemukakan bahwa absolutisme akan lahir dalam pasal terkait contempt of court.
Sehingga terdapat beberapa muara jawaban dalam mengakhiri polemik tersebut. Diantaranya adalah dengan memberikan pengecualian kepada insan pers yaitu dengan memberikan hak pemeriksaan awal kepada Dewan Pers atau menerapkan peraturan internal dari lembaga peradilan perihal mekanisme kegiatan insan pers di lembaga peradilan. Kedua hal tersebut akan dapat menjadi sebuah cara persuasif yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan tindakan represif seperti pemidanaan. Karena tidak seluruh masalah harus diselesaikan melalui pemidanaan karena sejatinya Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara undang-undang. Oleh karena itu, pasal yang akan mengatur perbuatan Contempt of Court di kemudian hari harus mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif.
Tinggalkan Balasan