Hari ini:Oktober 20, 2019

Cerita di Balik Jeruji Besi

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, tapi hukum itu sendiri belum seluruhnya terlaksana sesuai dengan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya integritas para aparat penegak hukum untuk memberantas permasalahan hukum. Padahal seharusnya aparat penegak hukum memiliki integritas saat menjalankan tugasnya kepada siapapun itu.

Dari terhadap warga binaan, hingga jual beli narkoba

Namun, beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah video yang memperlihatkan perilaku yang dilakukan oleh oknum sipir/petugas pemasyarakatan di Lapas Nusakambanganterhadap tahanan narkoba yang baru saja dipindahkan dari Lapas Krobokan. Dalam video tersebut menunjukan bahwa sipir tersebut membentak, memukul, menendang, dan menyeret narapidana yang sedang berjalan jongkok pelan dengan cara yang kejam.

Video yang tersebar luas di berbagai media sosial tersebut telah diperiksa dan dibenarkan kejadiannya oleh Kemenkumham. Kepala Sipir Narkotika Nusa Kambangan kemudian dianggap lalai karena membiarkan oknum sipir tersebut melakukan pelanggaran prosedur/tata cara membina para tahanan yang telah diatur di dalam undang-undang. Sebagai sanksinya, Kepala Sipir Narkotika Nusakambangan telah dicabut dari jabatannya. Dan diganti oleh kantor wilayah (kanwil) setempat yaitu Kanwil Kemenhukam Jawa Tengah. Oknum sipir juga mendapatkan sanksi dinonaktifkan. Namun sanksi tersebut dinilai tidak menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM yang sering terjadi di dalam lapas/rumah tahanan.

Bukan hanya tentang kekerasan, tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh narapidana/warga binaan itu sendiri. Salah satunya contoh kasusnya adalah narkotika. Siapa bilang setelah dibina di dalam lapas seorang bandar narkoba tidak bisa menjalankan aksinya? Ketika di lapas tidak ditegakkan keadilan, dengan mudah para bandar narkoba dapat melanjutkan pekerjaan tidak halalnya.

Contoh lapas yang sudah terbukti kedapatan pesta narkoba adalah Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Dalam pengakuannya seorang mantan narapidana dapat menjalankan aksinya menggunakan alat komunikasi yang mereka miliki dan tidak pernah disita oleh petugas lapas. Sehingga napi tetap bisa berkomunikasi dengan dunia luar dengan bebas. Bahkan ada lapas yang menyediakan wi-fi. Entah untuk apa wi-fi tersebut yang seharusnya lapas/rumah tahanan berfungsi menjadi tempat binaan untuk para napi yang bermasalah dengan pikiran dan tingkah lakunya tapi malah tidak sesuai dengan fungsinya.

Pesta narkoba dilakukan lengkap dengan peralatan untuk mendengarkan musik dalam ruangan kamar napi.  Bahkan, menurut pengakuan tersangka, mereka dapat melakukan hal-hal tersebut karena sudah memiliki koordinasi dengan oknum petugas lapas. Sehingga rasa cemas atau takut ketahuan itu sudah tidak ada lagi. Narkotika yang diperjual-belikan dalam lapas juga berasal dari luar. Kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh oknum petugas lapas menyebabkan banyak warga binaan yang memanfaatkan masa tahanan bukan justru untuk memperbaiki diri. Mereka masih bisa mengonsumsi dengan bebas dan terjangkau. Beberapa lapas juga telah banyak diketahui terdapat oknum-oknum petugas lapas yang juga kedapatan menggunakan narkotika selama mereka bertugas. Ada juga yang kedapatan menggunakannya bersamaan dengan para narapidana di dalam kamar lapas.

Kamar VIP

Kasus dalam lapas yang tak kalah heboh adalah kasus membeli kamar untuk tempat tinggal para tahanan di Lapas Sukamiskin (Bandung). Meski KPK telah bekerja dengan baik, namun koruptor yang telah ditahan di lapas tidak juga berhenti dan sadar. Justru melakukan  aksi penyuapan kepada Kalapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin juga dikenal sebagai lapas kelas atas, karena di dalamnya banyak narapidana tindak pidana korupsi yang terkenal dan memiliki banyak harta.

Berbagai macam alasan mengapa mereka melakukan jual-beli kamar tahanan. Salah satunya karena lapas tersebut telah dibangun dari 1(satu) abad dan tidak ada renovasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Tetap saja alasan apapun tidak dapat diterima, karena hukum tidak pernah pandang bulu. Namun yang terjadi, Kalapas Sukamiskin tersebut terlihat bermain lidah dan mata dengan harta para koruptor.

Setelah diselidiki oleh Kemenkumham, Kalapas Sukamiskin kemudian dinonaktifkan dari jabatannya. Kamar narapidana yang tidak sesuai dengan aturan pun ditindaklanjuti. Barang-barang mewah dan melanggar aturan, seperti televisi, laptop, alat olah raga (dengan alasan sedang masa penyembuhan dari suatu penyakit), sejumlah uang, tablet, dan alat komunikasi lainnya juga disita.

Sebenarnya, secara sederhana solusi dari semua kekacauan yang ada dalam lapas adalah dimulai dari pembenahan birokrasi yang ada. Setiap tahunnya Kemenkumham pasti punya program untuk mengatasi hal ini. Meski dalam pelaksanaannya tidak berjalan seperti yang diinginkan. Apabila hanya mencopot atau mengganti jabatan sepertinya tidak ada efek jera. Lapas tidak akan berfungsi sebagai tempat binaan untuk para narapidana.

Penulis percaya bahwa dengan ditegakkannya keadilan, memperketat penjagaan atau pengawasan terhadap para narapidana yang ada, akan menjadikan keterlibatan Kalapas dan sipir yang memiliki interigeritas dan ketegasan. Juga mampu memperbaiki kekacauan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

“Sebenarnya masalah utama lapas di Indonesia itu adalah jumlah narapidana sangat banyak sehingga melebihi batas kuota di setiap lapas yang ada dan juga kurangnya jumlah tenaga sipir untuk mengawasi dan menjaga setiap narapidana yang ada.”

I Wayan Kusmiantha Dusak

(Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI)

Share

FH UNEJ 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.