Hak warga negara untuk memperoleh dan meningkatkan kualitas hidup maupun lingkungan dan budayanya telah dijamin langsung di dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28C UUD 1945 pada sub HAM berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap seni dan budaya bukan hanya terfokus pada jaminan atas hak warga negara atau individu semata, namun pemenuhan akan hak atas seni dan budaya pun menyangkut hak banyak orang atau bisa disebut dengan pemenuhan hak masyarakat atas seni dan budaya.
Sebab, dengan terpenuhinya hak atas seni dan budaya yang hidup dan eksis serta diakui di dalam pergaulan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat erat kaitannya dengan berbagai aspek, diantaranya adalah pembangunan infrastuktur yang tepat sasaran dan menyentuh pada kebutuhan masyarakat, pemanfaatan kawasan budaya, dan pemeliharaan adat dan istiadat dalam masyarakat.
Tugas Pembangunan Infrastuktur Kawasan Wisata Budaya
Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Taun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi kabar baik bagi pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan dan percepatan pembangun daerah. Sebab, dalam penyelenggaraan, pelayanan dan percepatan pembangunan daerah menganut asas otonomi daerah, yakni kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan dan kewenangan mengurus administrasinya. Dengan demikian pembangunan infrastuktur yaitu jalan kecamatan maupun jalan desa adalah tugas pemerintah cq Dinas PUPR Kabupaten Padang Lawas.
Kawasan percandian Candi Sipamutung Binanga yang berada di desa Siparau Luat Binanga (Kecamatan Barumun Tengah) sebenarnya pernah dilihat dan diperhatikan sekilas oleh Pemerintahan Daerah kabupaten Padang Lawas. Situs percandian ini sudah terintegrasi sebagai cagar budaya dengan Nomor RNCB.20111017.04.000428 dan juga telah mendapatkan penetapan dari kementrian dengan SK Menteri Nomor PM.88/PW.007/MKP/2011. Namun, jika diamati berdasarkan tahun penetapan sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tahun 2011, seharusnya (das sein) infrastruktur atau jalan menuju kawasan ini sudah masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Daerah, baik itu dalam jangka panjang (per 20 tahun), jangka menengah (per 5 tahun), dan maupun jangka pendek (per 1 tahun).
