Legal Pluralism atau biasa dikenal dengan Kemajemukan hukum ialah suatu keadaan dimana terdapat lebih dari satu pranata hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam masyarakat multikultural, terdapat beberapa hukum yang hidup bersama mereka atau dapat dikatakan terdapat kemajemukan pranata hukum yang mengatur dalam kehidupan bersama, diantaranya yaitu :

  1. Hukum Negara (State Law)

Contohnya seperti Peraturan Perundang-Undangan.

  1. Hukum Rakyat (Folk Law)

Contohnya seperti Hukum Kebiasaan (Customary Law), Hukum Orang Asli (Indigenous     Law) serta Hukum Adat (Adat Law).

  1. Hukum Agama (Religious Law)

Contohnya seperti Hukum yang bersumber dari kitab suci masing-masing agama, seperti Hukum Islam yang berasal dari Al Quran dan Al Hadist.

  1. Pengaturan Lokal (Self Regulation : inner – order menchanism)

Contohnya seperti Hukum dalam organisasi atau perkumpulan (AD/ART).

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu perkara. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat, terdapat sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara (state law), seperti misalnya hukum rakyat, hukum agama, maupun pengaturan lokal.

Setiap masyarakat memiliki sistem hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Misalnya, nilai keadilan, nilai kesopanan maupun nilai keagamaan. Namun, tiap masyarakat memiliki pandangan nilai yang berbeda. Misalnya antara masyarakat di Jawa dengan di Sumatera pasti memiliki perbedaan pandangan terkait nilai kesopanan, dan turut berlaku bagi nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh pada masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berbeda. Misal di Indonesia, terdapat 19 macam lingkungan hukum adat yang berbeda. Kenyataan tersebut dapat disebut dengan Pluralisme Hukum. Dengan adanya pluralisme hukum tersebut, maka kita dapat mengenal adanya perbandingan sistem hukum.

Perbandingan Sistem Hukum dapat disebut juga dengan Perbandingan Ilmu Hukum atau Comparative Legal Science. Perbandingan sistem hukum bukanlah suatu cabang dari ilmu hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa perbandingan sistem hukum tidak sama kedudukannya dengan cabang-cabang ilmu hukum lain, seperti Hukum Waris, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Administrasi Negara. Perbandingan sistem hukum merupakan suatu metode atau cara untuk membandingkan lebih dari satu sistem hukum dengan orientasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

Secara umum, sistem hukum yang dikenal di dunia ialah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) dan Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law System). Lalu apasih yang menjadi dasar perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut?

Perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum tersebut ialah terletak pada sumber hukumnya.  Di negara-negara dengan Common Law System, sumber hukum satu-satunya adalah Yurisprudensi (Putusan Hakim/ Putusan Pengadilan). Sehingga pada negara dengan Common Law System, seorang hakim dapat mencipta hukum (Judge Made Law). Hakim mencipta hukum melalui putusan pengadilan. Di negara-negara dengan Common Law System ini juga berlaku asas Binding of Precedent, yakni putusan hakim sebelumnya wajib diikuti oleh hakim-hakim lain yang menangani perkara yang sama. Contoh negara yang menganut Common Law System diantaranya ialah Inggris serta negara bekas jajahannya, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Malaysia, serta Singapura.

Sedangkan pada negara-negara dengan Civil Law System, sumber hukum satu-satunya ialah Undang-Undang. Sehingga di negara dengan Civil Law System, berlaku paham Legisme atau Positivisme yang menyatakan bahwa Undang-Undang telah mengatur semua hal atau kejadian yang ada di masyarakat, sehingga di luar Undang-Undang tidak ada hukum. Atau singkatnya, paham legisme menegaskan bahwa semua hukum terdapat di dalam Undang-Undang. Sehingga hakim dalam memutus perkaranya harus didasarkan pada Undang-Undang (Hakim berperan sebagai corong dari Undang-Undang). Contoh negara-negara dengan Civil Law System diantaranya ialah Belanda serta negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia.

Namun apakah di negara-negara dengan Civil Law System, seorang hakim tidak dapat mencipta hukum?

Jawabannya ialah seorang hakim di negara dengan Civil Law System, masih dapat mencipta hukum, namun dengan catatan asas Binding of Precedent tidak berlaku. Hal ini dikarenakan di dalam perkembangannya, tidak ada satupun negara yang menganut salah satu sistem hukum secara ekstrim atau murni. Yang terjadi ialah sistem hukum kombinasi. Misal di Indonesia, yang menganut Civil Law System, seorang hakim memiliki peran sebagai corong Undang-Undang di dalam memutus perkaranya. Peran hakim sebagai corong Undang-Undang berlaku pada saat hukum dalam suatu perkara tersebut ada, dan tidak kabur. Sehingga perkara tersebut dapat diperiksa di pengadilan.

Namun bagaimana apabila hukumnya tidak ada atau kabur?

Jawabannya ialah hakim dapat mencipta hukum.

Pada negara-negara dengan Civil Law System, seorang hakim dapat mencipta hukum pada beberapa keadaan, diantaranya ialah :

  1. Ketika terdapat vacuum of recht (kekosongan hukum). Pada keadaan ini, seorang hakim dapat melakukan rechtvinding (penemuan hukum) dengan cara interpretasi atau penafsiran.
  2. Ketika hukum kabur atau tidak jelas.
  3. Ketika hukumnya ada, namun tidak memenuhi rasa keadilan. Pada keadaan ini, seorang hakim dapat mencipta hukum. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari pengadilan ialah menegakkan keadilan, sehingga meskipun hukumnya ada, namun dirasa tidak adil, maka hakim dapat menyimpanginya.

Sehingga pada akhirnya, praktik Judge Made Law di Indonesia dilakukan oleh seorang hakim dikarenakan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur). Dan patut pula dipahami bahwa berlakunya praktik Judge Made Law di negara-negara dengan Civil Law System hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu serta dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Share.

Leave A Reply