Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Bisa dikatakan bahwa advokat adalah sebuah profesi dibidang layanan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat dapat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk dapat menjadi seorang advokat, haruslah seseorang yang memiliki latar belakang sarjana pendidikan tinggi hukum. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yang nantinya akan dilakukan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat setelah menyelesaikan pendidikan profesi tersebut.

Advokat berperan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, peran advokat tidak hanya digunakan dalam proses peradilan, tapi juga terlihat diluar pengadilan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat yang mana juga semakin memerlukan peran advokat seperti dalam pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak dagang serta penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan. Dalam praktiknya, advokat yang sehari-hari memberikan layanan jasa hukum diluar pengadilan inilah yang dikenal sebagai Konsultan Hukum.

Lalu apakah advokat secara otomatis dapat memberikan layanan jasa konsultasi hukum di pasar modal? Jika dikaji dengan seksama mengenai ketentuan profesi hukum di bidang pasar modal, yang mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar modal. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa Konsultan Hukum yang berperan di bidang pasar modal adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum atau yang lebih dikenal dengan legal opinion kepada pihak lain yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal. Hanya saja konsultan hukum yang memberikan pendapatnya terkait pasar modal harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan.

Jika dibandingkan dengan konsultan hukum lainnya, terdapat sedikit perbedaan yang spesifik dalam memberikan layanan jasa hukum mengenai pasar modal. Dalam standar profesi konsultan hukum, layanan jasa diberikan untuk kepentingan klien, sedangkan dalam kaitannya dengan pasar modal tidak mewakili kepentingan klien akan tetapi mewakili kepentingan publik (Investor). Hal ini disebabkan karena aspek perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan suatu hal yang penting dan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan transaksi di pasar modal.

Konsultan hukum di pasar modal juga diwajibkan untuk dapat bersikap independen dan objektif dalam menjalankan profesinya. Pendapat hukum yang diterbitkan pun juga harus bebas dari pengaruh siapapun bahkan dari perusahaan atau badan hukum yang menggunakan jasanya karena pendapat hukum tersebut sangat penting dalam mempengaruhi keputusan publik sebagai investor dalam menentukan keputusan investasinya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bagi konsultan hukum di pasar modal untuk senantiasa memperhatikan  aspek tersebut ketika mereka menjalankan profesinya.

Untuk menjadi konsultan hukum di pasar modal, terdapat juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 Pasal 3. Persyaratan pendaftaran konsultan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Memiliki gelar keserjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1)
  3. Memiliki akhlak dan moral yang baik
  4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan.
  5. Berkedudukan sebagai rekan pada kantor konsultan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum. b) Dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah dua jenjang pengendalian yaitu konsultan hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana. c) Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum. d) Bagi kantor kosultan hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjajian kerja sama dengan kantor konsultan hukum lain yang memiliki rekan konsultan hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila konsultan hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.
  6. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHKPM)
  7. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
  8. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program pendidikan profesi dengan jumlah paling sedikit tiga puluh satuan kredit profesi.
  9. Tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada kantor konsultan hukum lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang advokat dapat menjadi konsultan hukum di pasar modal, namun harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Secara garis besar, syarat untuk menjadi konsultan hukum di pasar modal haruslah memiliki keahlian di bidang pasar modal yang mana keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan khusus. Selain itu, juga harus menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum di Pasar Modal. Hal ini mencerminkan bahwa yang dapat memberikan pendapat hukum mengenai pasar modal haruslah seseorang yang profesional dibidangnya. Kemudian konsultan hukum yang bersangkutan juga harus memiliki penguasaan yang cukup di berbagai bidang hukum lainnya, karena pemahaman peraturan di bidang pasar modal saja masih belum memadai untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

Share.

Yovinda Hermita, atau biasa dipanggil dengan Vinda adalah seorang mahasiswa hukum di Universitas Padjadjaran dan memasuki semester 6. Berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat yang juga merupakan Kota kelahirannya pada tanggal 24 April 2000. Selama menjalani masa kuliah, Vinda telah aktif dalam berbagai organisasi dan juga kegiatan lainnya. Sebagai mahasiswa hukum, Vinda memiliki ketertarikan dengan Hukum Perusahaan dan Hukum Kepailitan. Selain itu, Vinda juga memiliki hobi menulis dan menggambar.

Leave A Reply