Semakin berkembangnya teknologi informasi serta meluasnya jangkauan internet dan penggunaan media sosial memunculkan berbagai persoalan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender di ruang siber atau dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena tersebut sama halnya dengan kekerasan gender yang dilakukan secara langsung dengan tujuan melecehkan korban, hanya saja KBGO ini terjadi dalam dunia siber atau elektronik.
Berdasarkan United Nations High Commissioner for Refugees, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Ironisnya, kaum perempuan menjadi target utama. Tindakan ini sering digunakan untuk menyerang, menindas atau membungkam perempuan di ruang pribadi dan publik dunia siber.
Modus dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online
Kasus KBGO ditemukan di berbagai platform media sosial yang populer. Insiden paling umum terjadi di Facebook, di mana 39% wanita mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh Instagram (23%), Whatsapp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%) dan TikTok (6%).
Terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2017, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melansir sebuah panduan pengenalan modus dan tipe-tipe KBGO. Panduan ini mencangkup berbagai aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline), ancaman, dan kekerasan langsung, serta serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Dalam pelaporan kasus yang diterima SAFEnet, tercatat yang paling menonjol di masa pandemi saat ini adalah terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual yang sering dikenal dengan revenge porn atau non-consensual dissemination of intimate images (NCII).
Sebagai salah satu contoh kasus korban KBGO, yaitu Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal oleh pelaku yang merupakan atasannya sendiri. Baiq Nuril memiliki inisiatif untuk merekam percakapan cabul yang melecehkannya pada tahun 2017. Namun, Baiq Nuril yang sudah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram itu lantas mendapatkan perhatian dan dukungan dari publik karena Mahkamah Agung balik memutus Baiq Nuril bersalah dalam proses kasasi.
Problematika Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam UU TPPO, yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51). Sementara itu, yang diatur di dalam UU Pornografi, yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16).
Kemudian dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah diatur mengenai hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, korban KBGO juga dapat memohonkan bantuan berupa bantuan medis dan rehabilitasi serta permintaan restitusi yang berupa ganti rugi melalui LPSK.
Pemberian perlindungan terhadap korban KBGO dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban berbeda-beda tergantung jenis tindak pidananya dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam undang-undang tersebut hanya mengatur secara khusus terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan korban.
Penulis meyakini bahwa meskipun telah terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi rujukan untuk kasus KBGO seperti yang disebutkan di atas, namun undang-undang tersebut memiliki cakupan perlindungan yang terbatas. Perempuan dengan identitas berusia di atas 18 tahun yang tidak terikat dalam perkawinan tercatat dan/atau bukan korban tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi korban kekerasan seksual masih belum terlindungi aturan hukum. KUHP yang ada mengandung kelemahan dan keterbatasan untuk melindungi hak-hak korban, sehingga korban tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran atas kejahatan yang menimpanya.
Korban KBGO sejatinya harus memperoleh jaminan atas keselamatan dirinya baik secara fisik maupun psikis serta berhak memperoleh bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis karena dampak dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya dapat membuatnya mengalami trauma. Korban KBGO juga dapat memperoleh bantuan medis apabila tindakan pelaku berlanjut dilakukan di dunia nyata sehingga korban mengalami penderitaaan fisik.
Masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum yang berperspektif pada korban serta masih langgengnya pemahaman menyalahkan korban di tengah masyarakat menyebabkan rendahnya perlindungan bagi korban. Maka, jika negara memang benar ingin hadir untuk melindungi korban KBGO khususnya bagi perempuan dan anak, maka salah satu solusinya adalah mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Urgensi terkait percepatan pegesahan RUU PKS sebagai payung hukum yang komprehensif dalam mengatur kekerasan seksual di Indonesia sudah beralasan sangat jelas. Mulai dari terciptanya peluang, sudut pandang pelaku, dan korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Keberadaan regulasi yang mampu mengakomodir korban dengan baik menjadi sebuah landasan utama dari pertanyaan terkait mengapa kekerasan berbasis gender online ini terus terjadi.
Kesimpulan
Sebagian besar aktivitas di masa pandemi dilakukan secara daring dan dipusatkan dalam ruang-ruang virtual, hal ini justru menjadi pemicu terjadinya KBGO. Modus dan bentuk KBGO memang beragam, namun bentuk KBGO yang menimpa korban dapat lebih dari satu bentuk pada saat yang bersamaan. Seringkali, bentuk-bentuk KBGO tersebut saling bersilangan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO saat ini hanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah-pisah, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Indonesia memerlukan regulasi yang mampu melindungi korban KBGO secara utuh. Eksistensi regulasi yang mengatur secara khusus tentang KBGO menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban dalam jangkauan yang lebih adil dan sempurna.
