Semakin berkembangnya teknologi informasi serta meluasnya jangkauan internet dan penggunaan media sosial memunculkan berbagai persoalan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender di ruang siber atau dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena tersebut sama halnya dengan kekerasan gender yang dilakukan secara langsung dengan tujuan melecehkan korban, hanya saja KBGO ini terjadi dalam dunia siber atau elektronik.
Berdasarkan United Nations High Commissioner for Refugees, kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Ironisnya, kaum perempuan menjadi target utama. Tindakan ini sering digunakan untuk menyerang, menindas atau membungkam perempuan di ruang pribadi dan publik dunia siber.
[rml_read_more]
Modus dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online
Kasus KBGO ditemukan di berbagai platform media sosial yang populer. Insiden paling umum terjadi di Facebook, di mana 39% wanita mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh Instagram (23%), Whatsapp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%) dan TikTok (6%).
Terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2017, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melansir sebuah panduan pengenalan modus dan tipe-tipe KBGO. Panduan ini mencangkup berbagai aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline), ancaman, dan kekerasan langsung, serta serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Dalam pelaporan kasus yang diterima SAFEnet, tercatat yang paling menonjol di masa pandemi saat ini adalah terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual yang sering dikenal dengan revenge porn atau non-consensual dissemination of intimate images (NCII).
Sebagai salah satu contoh kasus korban KBGO, yaitu Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal oleh pelaku yang merupakan atasannya sendiri. Baiq Nuril memiliki inisiatif untuk merekam percakapan cabul yang melecehkannya pada tahun 2017. Namun, Baiq Nuril yang sudah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram itu lantas mendapatkan perhatian dan dukungan dari publik karena Mahkamah Agung balik memutus Baiq Nuril bersalah dalam proses kasasi.
Problematika Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KBGO saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.