Bagaimana sih Penegakan Hukum di Indonesia ?



Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul keatas. Dalam hal ini seharusnya penegakan hukum tidak pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di intervensi. Dengan ini menunjukan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik bahkan setelah terjadi konflik dalam masyarakat.

Membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu di telaah kembali untuk menjadikan hukum di Indonesia lebih baik lagi. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Permasalahan hukum ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi sebuah negara. Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang sedang carut marut, megapa? Karena dengan adanya pemberitaan di televisi, surat kabar dan sosial media lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi hukum saat ini sedang carut marut. Seperti contohnya mulai dari korupsi bantuan sosial di masa sulit pandemi saat ini, persoalan habib Rizieq yang menjadi kontroversi, dan juga Menteri kelautan dan perikanan yang terlibat dalam kasus korupsi membelajakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem hukumnya, intervensi kekuasaan, maupun pelidungan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana kondisi hukum di Indonesia era revormasi saat ini? dan apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi dan menata kembali sistem hukun di Indonesia era revormasi saat ini? Persoalan- persoalan itulah yang akan dibahas.

Indonesia dikenal dengan negara hukum, dalam artian setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa kasus hukum yang mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, seorang pelajar yang membunuh begal yang menghadang motornya pada januari 2020 dan kini terancam penjara seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cerminan betapa penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bisa berkeliaran dan kepastian hukum nya tidak jelas seperti pada kasus yang terjadi saat ini yaitu tindak pidana korupsi oleh Menteri sosial di masa pandemi dimana dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak 1 miliar”.  Sementara itu, pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dilakukan. Tetapi dalam hal ini tidak sedikit para politisi yang tidak setuju jika pasal tersebut dijatuhkan kepada Menteri sosial dan sampai saat ini KPK belum memutuskan tindakan korupsi bantuan sosial dimasa pandemi yang dilakukan Menteri sosial. Perbandingan kedua kasus tersebut seolah menjadi cermin dalam penegakan hukum di Indonesia di mana kasus yang pertama dilakukan karena tidak sengaja dan dalam keadaan yang mendesak serta upaya melindungi diri sedangkan kasus yang kedua dilakukan secara sadar dan segala perbuatan korupsi merupakan tindakan kejahatan apalagi yang dilakukan di masa sulit pandemik saat ini.

Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada produk sistem hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan seperti ini peranan manusia dalam menajalankan hukum (penegak hukum) memiliki tempat yang strategis. Masalah transparansi penegakan hukum sangat berkaitan dengan kinerja badan-badan hukum atau lembaga pengak hukum yang ada. Lemahnya mentalitas penegak hukum di Indonesia mengakibatkan pengakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di indonesia yaitu lemahnya pemahaman agama, kurangnya tanggung jawab, serta proses rekrutmen yang dilakukan tidak transparan. Sehingga faktor ini memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Jika peratauran hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah maka akan menjadi masalah. Sebaliknya jika peraturan hukumnya buruk sedangkan penegak hukum baik, kemungkinan munculnya sebuah masalah masih terbuka.

Beberapa pemecahan masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu bagaimana sikap serta tindakan dari para sarjana hukum untuk lebih memperluas pemahaman atau menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam hal ini dibutuhkan pemikiran dan pandangan yang kritis akan makna atau suatu arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu juga dibutuhkan ilmu-ilmu sosial yang mendukung dalam mengidentifikasikan suatu persoalan hukum yang terjadi saat ini dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya menjadikan sebuah kegagalan yang terjadi di masalalu sebagai sebuah pembelajaran. Dalam persoalan ini juga perlu adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta kaadilan tanpa memandang suku, ras serta agama seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemudian yang kedua, cara menyelesaikan berbagai permasalahan terkait hal tersebut yaitu bagaimana tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam setiap menangani sebuah perkara atau kasus hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, sadar akan keadilan, serta melakukan proses-proses hukum secara transparan dan sesuai dengan undang-undang negara kita. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku atau arogan. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan keputusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Penegakan hukum menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keharmonisan, keadilan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Upaya penegakan hukum yang ketiga yaitu menyiapkan program jangka panjang yang perlu dilakukan yaitu penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. Dan juga perlu memberikan penghargaan kepada hakim atau jaksa yang telah melakukan tugasnya dengan baik dan berprestasi untuk memberikan trobosan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengembangan karakter pada setiap jenjang pendidikan serta memberikan penghargaan kepada para penegak hukum yang berprestasi diharapkan nantinya generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, serta hakim dan jaksa juga diharapkan dapat meberikan trobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya.

     Permasalahan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kelemahan hukum, kesadaran akan hukum, pendidikan hukum, tanggung jawab sebagai warga negara dan juga penegak hukum. Dengan demikian permasalahan hukum dapat di perbaiki dengan memberikan pemahaman terhadap hukum, segala tindakan para aparat penegak hukum harus dilakukan secara transaparan dan menjunjung nilai-nilai keadilan, dan meberikan apresiasi kepada para penegak hukum yang berprestasi, serta menerapkan pendidikan karakter pada segala jenjang pendidikan.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan