September 20, 2020

Back to the Past: Perjalanan Sengketa Wilayah Sipadan-Ligitan

Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Makasar. Luas Pulau Sipadan 50.000 meter2 dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter2. Permasalahan ini muncul pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antar kedua negara yang dalam praktiknya, Indonesia dan Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayah mereka. Pertemuan demi pertemuan dilaksanakan dan kedua negara sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Namun, keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Pihak Malaysia tetap terus melakukan pembangunan. Pihak Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah negara Malaysia sampai sengketa tersebut selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa kedua pulau tersebut tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Dalam rentang waktu 1969-1970, Indonesia-Malaysia sudah membuat Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia yang diratifikasi pada 7 November 1969. Namun, pada tahun 1970, Malaysia membuat peta baru yang memasukkan wilayah Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah teritorialnya.

Pada tahun 1976, dibuatlah Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT pertama ASEAN di Bali. Dalam pertemuan tersebut membahas pula mengenai pembentukan Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Namun, pihak Malaysia menolak dengan alasan akan terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratley di Laut China Selatan dengan Brunnei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina dan Taiwan. Dengan adanya hal tersebut, tindakan Indonesia yang semula ingin menyelesaikan masalah melalui Dewan Tinggi ASEAN akhirnya tidak jadi . Melainkan, Indonesia sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum ke Mahkamah Internasional.

Melalui Mahkamah Internasional, proses penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu Sesi Argumentasi Tertulis (Written Pleadings) dan Argumentasi Lisan (Oral Pleadings). Para hakim Mahkamah Internasional memilih dasar dan alur pertimbangan sendiri, yaitu memeriksa terlebih dahulu apakah ada akar kepemilikan (original title) berdasarkan dokumen formal (treaty based title). Apabila tidak ada, maka hakim akan menggunakan Asas Effectives. Dengan dasar asas efektif, Pada tanggal 27 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia karena telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah Internasional mengacu pada Putusan Denmark-Norway dalam Kasus Legal Status of Eastern Greenland. Dalam putusan tersebut terdapat kriteria penting untuk menunjukan adanya efektivitas. Pertama, adalah adanya kehendak dan kemauan (the intention and mil to act as sovereign) untuk bertindak sebagai negara pada wilayah yang disengketakan. Kedua, adalah adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara (some actual exercise or display of such authority). Di samping itu, yang juga diperhatikan adalah ada tidaknya klaim yang lebih tinggi (superior claim) dari pihak lawan dalam sengketa.

Pada sengketa tersebut, Mahkamah tidak terlalu tertarik dengan argumen Indonesia tentang akar kepemilikannya yang didasarkan pada perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891.

Menurut Mahkamah, perjanjian tersebut adalah perjanjian darat dan sulit di interpretasikan sebagai perjanjian wilayah laut. Selain itu, argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan efektivitas dengan menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar dua pulau, bahkan keberadaan kapal perusak Lynx pada tahun 1926 tidak dianggap sebagai bukti yang kuat kepemilikan. Sementera Malaysia sendiri memiliki bukti yang kuat, bahwa kedua pulau tersebut sebelum di administrasikan oleh Inggris/Malaysia adalah berstatus tanpa pemilik atau terra nullius.

Dalam hukum internasional, wilayah yang belum ada pemiliknya (tidak ada tittle suatu Negara) terbuka untuk dimiliki oleh setiap Negara. Selain itu, hal ini diperkuat dengan dilakukannya Prinsip Effectives. Hal ini dibuktikannya dengan dilakukannya pengaturan dan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur-telur kura-kura sejak tahun 1917 dengan dikeluarkannya the 1917 Turtle Preservation Ordinance dan ketentuan perlindungan terhadap cagar burung. Selain itu, terdapat pula Mercusuar di kedua pulau yang dibangun oleh Malaysia (Mercusuar sudah ada pada Pulau Sipadan tahun 1962, sedangkan Pulau Ligitan Tahun 1963). Dengan demikian, Malaysia dinilai lebih menyakinkan Mahkamah tentang kepemilikannya atas kedua pulau tersebut.


kawanhukum.id merupakan platform digital yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Tulisan dapat berbentuk opini, esai ringan, atau tulisan ringan lainnya dari ide-idemu sendiri. Ingin tulisanmu juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

Avatar

sudah selesai di Fakultas Hukum, sedang menempuh Magister Administrasi Publik

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments