Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat masyarakat semakin meggandrungi jual beli barang maupun jasa secara online atau elektronik dalam suatu platform tertentu. Perkembangan teknologi membuat kita merasakan semua hal bisa diatasi secara mudah dan gampang. Dalam hal ini tindakan pinjam meminjampun sudah bisa dilakukan masyarakat secara online, memang secara teknis persyaratan yang mudah dapat membius masyarakat agar melakukan pinjaman pada jasa tersebut. Banyak orang tidak menyadari bahwa pinjaman onlinepun bisa saja menimbulkan suatu perbuatan kejahatan yang tidak kita inginkan.

Masyarakat Indonesia hidup dengan gaya hidup yang glamour atau mewah. Pada salah satu confference yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang perekonomian, bapak Darmin Nasution beliau mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia lebih suka meminjam uang dibandingkan menabung.

Beliau menjelaskan, kondisi tersebut terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana angka pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sangat relevan jika dikatakan masyarakat kita lebih konsumtif dan membeli barang yang sebenarnya kurang penting. Nah dalam hal ini pinjaman online menyediakan servis yang diinginkan oleh masyarakat yaitu pinjaman tanpa admnistrasi yang rumit. Sebenarnya pinjaman online itu sendiri di halalkan atau tidak sih pada hukum Indonesia? Nah mari kita simak.

Dalam hukum sebenarnya pinjam meminjam sendiri sudah diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPer, dalam Bab XIII Buku III BW (Burgerlijk Wetboek) pada pasal 1754 yang isinya :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dan suatu perjanjian juga ditentukan oleh hukum dengan syarat–syarat tertentu yang sudah dijelaskan juga pada pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian dimata hukum yaitu :

  1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu; dan
  4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Nah dalam hal ini jika ada syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan (di jelaskan pada buku Hukum Perjanjian, Prof. R. Subekti dalam bukunya “Perjanjian Hukum”.

Banyak pertanyaan dari masyarakat awam apakah ada aturan spesifik yang megatur pinjaman online sendiri? Jawabannya adalah ada, kita bisa merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Ketentuan ini menjabarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis internet atau teknologi informasi dalam hal ini penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan debitur dan kreditur dalam rangka utang piutang yang dilakukan dalam suatu platform secara elektronik.

Jika ditelisik lebih mendalam hal ini diatur dalam pasal 18 POJK No.77 Tahun 2016 bahwasannya:

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi meliputi: (a) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan (b) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Tidak semudah itu penyelenggara Jasa layanan Pinjaman Online bisa beroperasi secara legal dalam Indonesia, masih ada aturan yang harus di ikuti lagi perusahaan penyelenggaran jasa Pinjaman Online harus mengajukan pendaftaran dan perizinan pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka seyogyanya manaati peraturan OJK yang berlaku yaitu Pasal 47 POJK No.77 Tahun 2016 yang bunyinya :

  1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
  2. peringatan tertulis;
  3. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  4. pembatasan kegiatan usaha; dan
  5. pencabutan izin.
  6. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  7. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Tidak mustahil jika suatu persyaratan yang bertele-tele dan rumit ini memungkinkan oknum platform pinjaman online tidak mendaftarkan perusahaan nya pada OJK, tidak sedikit diluar sana banyak masyarakat juga yang telah meminjam uang pada perusahaan pinjaman online yang sah jika dikatakan “ILEGAL” ini akibat ketidak tahuan masyarakat. Hal ini sangat berbahaya karena tidak ada jaminan keamanan pada konsumen sendiri, bisa saja terjadi penagihan hutang secara ilegal, perampasan, penyadapan data pribadi konsumen dll.

Maka dari itu kesimpulan dari tulisan ini yaitu ingin memberitahu pada pembaca agar melakukan riset kembali dan memperhatikan sebelum melakukan kegiatan pinjam meminjam secara online ini agar dikemudian hari tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dan diharap jangan melupakan aspek aspek yang penting seperti :

  1. Melihat terlebih dahulu suku bunga yang diberikan agar tidak terlilit hutang pada platform pinjaman online tersebut.
  2. Berhati-hati saat memasukan data pribadi seperti NIK, Nomor Rekening dll.
  3. Biaya administrasi penagihan hutang agar saat menunggak hutang dari debitur, debitur tidak merasa kaget.
  4. Kroscek lagi apakah platform tersebut terdaftar dalam OJK atau tidak agar aman karena diawasi langsung oleh pemerintah.

Jadi sekali lagi tidak semua platform perusahaan pinjaman online sudah mendaftar pada OJK karena itu seyogyanya masyarakat lebih waspada lagi pada platform pinjaman online yang ilegal, karena dapat membahayakan konsumen sendiri bisa menyadap data pribadi dan sebagainya.

Share.

Leave A Reply