Penulis: Rizqo Dzulqornain

Penulis adalah mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis aktif menulis dengan fokus kajian hukum ketatanegaraan dan keislaman

Kata “haluan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat berarti “arah, tujuan” maupun “pedoman”, sehingga “haluan negara” bermakna “arah, tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara”. Serupa tapi tak sama, dalam dunia internasional dikenal adanya directive principle yang merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan haluan negara. Terdapat dua pengaturan directive principle dalam setiap konstitusi. Pertama, directive principle merupakan petunjuk asasi yang menjadi landasan bagi lembaga negara, khususnya pembentuk undang-undang untuk mengeluarkan kebijakan yang terprogram. Kedua, directive principle memuat pembatasan bahwa pengaturan directive principles bukanlah menjadi ranah pengadilan untuk membuat penafsiran atasnya dan kemudian, mengeluarkan putusan yang mengubah arah kebijakan…

Read More

Kerapkali kita menemukan ada korban kecelakaan pesawat ataupun ahli warisnya yang ingin menuntut hak-haknya ataupun meminta pertanggungjawaban kepada maskapai penerbangan. Pihak maskapai penerbangan berkewajiban memberi ganti rugi atas terjadinya kecelakaan pesawat kepada korban ataupun ahli warisnya. Meski demikian, tetap saja jika terjadi kecelakaan hingga menghilangkan nyawa, sebagian orang tentu tidak terima hanya dengan ganti rugi saja. Ketidakterimaannya itu kerapkali diwujudkan dengan menginginkan pertanggungjawaban yang lebih terhadap pihak maskapai. Namun untuk mewujudkannya, terdapat kendala-kendala seperti hasil investigasi KNKT yang tidak dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan. Apakah hal tersebut benar? Tulisan ini akan memaparkan analisa singkat untuk menjawabnya. 2 Model Ganti Kerugian…

Read More

Termuat dalam Pasal 37 Ayat (6) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan turut diperjelas dalam Pasal 41 Ayat (7) PP No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.” Terdapat dua implikasi dari frasa “wajib menyelesaikan” dari bunyi pasal tersebut, yakni pertama, Pemerintah Pusat bersama dengan DPR melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota setempat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, sebagai akibat adanya otonomi daerah. Pelimpahan Kewenangan ini, dalam konsep ketatanegaraan dapat disebut dengan…

Read More