Penulis: Muhammad Hafif Nikolas

Fakultas Syariah-IAIN Samarinda

Pada sistem hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 terjadi hierarki peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi yaitu Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga paling bawah yang di sebutkan pada UU tersebut yaitu peraturan kabupaten/kota. Walau pada UU tersebut yang paling bawah adalah Peraturan Kabupaten /Kota, akan tetapi jangan di lupakan bahwa sebelumnya Peraturan Desa menjadi peraturan yang paling bawah pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 10 Tahun 2004. setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 , Peraturan Desa tidak…

Read More

Pada tahun politik pilkada 2020 ini sangatlah berbeda. Kita menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 yang kian menggila tiap hari. Negara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pada tanggal 4 Mei 2020, dibuatlah PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 5 tahun 2020 sebagai dasar melaksanakan pilkada di tengah wabah COVID-19. Memutuskan penyebaran wabah COVID-19 dan menyelenggarakan demokrasi yang jujur adalah dua tugas yang harus dilaksanakan bersama. Memang tatanan kebiasaan…

Read More