Belakangan ini terdapat kasus yang sangat menyita publik. Lagi-lagi salah satu kabinet Indonesia Maju yaitu Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan COVID-19. Selain menangkap Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, KPK turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Permasalahan utama dalam kasus yang menyangkut nama menteri ini adalah tentang ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apakah pasal tersebut dapat menjerat…
Penulis: Kyagus Ramadhani
Kyagus Ramadhani
Hanya seorang mahasiswa yang masih ingin menambah ilmu serta wawasan khususnya dalam bidang hukum.
Kisruh pemakzulan Bupati Jember Faida disebut tak lepas dari pengelolaan anggaran yang menabrak prosedur dan berjalan sendiri tanpa sepengetahuan dan pengawasan DPRD Kabupaten Jember. DPRD Kabupaten Jember memakzulkan Bupati Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Oleh karena itulah pemerintahan ini dicap sebagai pemerintahan yang rawan dengan penyimpangan. Kronologi Pemakzulan Beberapa faktor juga memicu terjadinya pemakzulan kepada Bupati Jember ini yaitu yang pertama adanya kritikan oleh Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) terkait hal transparansi pengelolaan APBD. Koordinator AMJ menyebut Bupati Faida menggunakan APBD hanya berlandaskan peraturan bupati (Perbup), bukan berlandaskan peraturan daerah (Perda) yang merupakan produk bersama Pemerintahan Kabupaten dan DPRD.…
Secara hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 Pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)…