Penulis: Dedi Guna

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penerbitan SE ini menjadi polemik baru ditengah polemik pandemi COVID-19. Terdapat beberapa klausul pengaturannya yang dianggap oleh masyarakat, khususnya para pekerja/buruh merasa sangat dirugikan. Aturan yang menjadi perhatian dalam SE ini adalah pemerintah memberikan kelonggaran terhadap perusahaan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara bertahap apabila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun, SE ini juga…

Read More

Hukum dirasa menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kalangan kurang mampu. Di samping hukum yang lazim dengan ragam masalah yang rumit, ongkos untuk mendapatkan jasa bantuan hukum terbilang cukup mahal. Karena profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, bayarannya pun juga tidak main-main. Tidak heran jika banyak masyarakat masih berpikir dua kali ketika hendak meminta¬† pelayanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Lalu, bagaimana cara mereka untuk membayar biaya untuk mendapatkan jasa hukum? Konstitusi Indonesia telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, konstitusi turut mengatur hak asasi manusia berikut upaya negara dalam…

Read More