Penulis: Azuan Helmi

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah dilakukan Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya…

Read More

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Pengertian Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa…

Read More

Keuntungan ekonomi digital yang semakin disadari banyak pihak mendorong hadirnya sebuah kebijakan dan informasi menyuluruh sebagai upaya pengakomodiran digital ekonomi agar semakin berkembang. Badan Pusat Statistik (BPS) di awal Januari 2018 mulai mendata transaksi nilai dan volume perdagangan e-commerce sebagai upaya penguat basis data pengambilan keputusan dalam kebijakan e-commerce. Para pelaku e-commerce berharap agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak menghambat proses pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut oleh pemerintah sebenarnya sebagai bentuk kepastian pajak yang terutang melalui transaksi konvensional dan pajak yang terutang melalui transaksi e-commerce yang telah dipungut sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, baik dari…

Read More

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi daripada negara hukum, segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diperlukan hukum yang mengatur masyarakat dan negara. Perkembangan masyarakat dan negara salah satunya di era pascareformasi, negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Sistem tersebut berdampak kepada pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerah-daerahnya. Untuk mewujudkan tujuan filosofis mengenai desa di Indonesia, desa diberikan adanya kewenangan lokal untuk mengatur rumah tangganya. Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dimana desa hanya sebagai “suatu sub sistem” pemerintahan tanpa kewenangan pengelolaan keuangan…

Read More