Penulis: Alfendo Yefta Argastya

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Lahirnya lembaga negara Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 membawa harapan baru akan terciptanya peradilan yang bebas mafia dan berwibawa. Jaminan tersebut terdapat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih dirundung oleh berbagai problematika. Hal ini tentu jauh untuk mencapai tujuan hukum utamanya yakni memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Secara telanjang kita dapat melihat bahwa faktanya kasus hukum bisa direkayasa, baik pidana maupun perdata.…

Read More