Aturan Hukum untuk Menjerat Pelaku Penyebaran Hoax di Media Sosial



Pada era modern seperti saat ini perkembangan teknologi dan informasi sangat berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi dan informasi ini sudah dirasakan oleh seluruh kalangan, baik untuk kalangan anak-anak bahkan kalangan dewasa. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi seperti saat ini memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi yaitu praktis karena seluruh kegiatan sehari-hari dapat dilakukan secara online. Terutama pada pandemi karena adanya virus Covid-19 seperti saat ini, segala kegiatan dilakukan secara online seperti berbelanja, bekerja bahkan belajar. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki sisi buruk karena kasus kejahatan juga dapat dilakukan melalui teknologi.

Maraknya kasus cybercrime di Indonesia seperti hoax, penipuan, pencemaran nama baik dan masih banyak lagi kasus lainnya sering menjadi pembicaraan yang hangat. Integrasi antara manusia dengan teknologi yang terjadi secara virtual disebut cyberspace. Cyberspace di Indonesia lebih dikenal dengan dunia maya. Kejahatan yang terjadi di dalam dunia maya atau cyberspace adalah cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai alat kejahatannya khususnya internet.

Kasus cybercrime yang paling banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam kamus oxford (2017) hoax diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Penyebaran berita bohong atau hoax adalah informasi yang telah dimanipulasi oleh beberapa orang atau bahkan kelompok. Biasanya berita bohong atau hoax dibuat dengan cara melebih-lebihkan suatu berita agar berita tersebut mendapatkan sensasi dan dilihat oleh orang banyak dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Penyebaran berita bohong atau hoax di kalangan masyarakat disebabkan karena kebebasan masyarakat untuk berkreasi dan berekspresi dengan membuat berita atau informasi yang meresahkan masyarakat. Dalam kebebasannya tersebut seseorang kurang memperhatikan konsekuensi yang dapat merugikan dirinya. Indonesia juga merupakan negara dengan masyarakat yang minim terhadap literasi, maka dari itu penyebaran berita bohong atau hoax dapat tersalurkan secara cepat dan diterima secara mentah oleh masyarakat. Seperti halnya seseorang menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial miliknya yang berita tersebut telah ia lebih-lebihkan dan membuat keonaran di kalangan masyarakat, maka penulis status tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas status yang ia tulis di media sosial miliknya.

Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia mengenai penyebaran berita bohong atau hoax?

Pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong atau hoax sebelum adanya UU ITE yaitu:

  1. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.” 
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1) “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” ayat (2) berbunyi “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Sedangkan pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong atau hoax setelah adanya UU ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pengaturan hukum mengenai sanksi tentang penyebaran berita bohong atau hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong atau hoax?

Mengenai pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dari beberapa peraturan di atas, maka harus dilihat terlebih dahulu mengenai unsur-unsur yang dapat dipersalahkan. Untuk penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial maka berlakunya asas lex specialis derogat legi generali yang memiliki arti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka bentuk pertanggungjawabannya terdapat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berarti pelaku penyebaran berita bohong atau hoax dalam media sosial harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

  1. Setiap orang: yaitu seseorang atau pelaku yang telah menyebarkan berita bohong atau hoax
  2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja: yaitu seseorang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax
  3. Tanpa hak atau melawan hukum: mengenai penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan melawan hukum dan tanpa hak seseorang
  4. Perbuatan: perbuatan dalam unsur ini merupakan tindakan seseorang telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang kenyataannya tidak sesuai dengan fakta
  5. Objek: objek dalam unsur ini adalah berita bohong atau hoax
  6. Akibat konstitutif: yaitu seseorang yang telah dirugikan

Apabila seseorang yang telah menyebarkan berita bohong atau hoax sudah terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka berdasarkan pasal 45A ayat (1) UU ITE pertanggungjawabannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

 

 


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



Tinggalkan Balasan