Juli 7, 2020

Aspek Hukum dan Spektrum Tindakan Makar di Indonesia

Makar berasal dari bahasa Arab yaitu makron, masdar yang memiliki menipu, memperdaya, membujuk, mengelabui, mengkhianati. Menurut KBBI, makar memiliki arti: 1. Akal busuk; tipu muslihat; 2. Perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang dan sebagainya; 3. Perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah. dalam istilah hukum, makar tidak didefinisikan dengan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan-penjelasan makar merupakan istilah yang dipakai oleh akademisi hukum untuk menterjemahkan aanslag (bahasa Belanda).

Dari tiga pengertian berdasarkan KBBI, kita bisa membuat kesimpulan bahwa makar adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan yang dilakukan baik dengan akal busuk atau dengan melakukan penyerangan. Makar diatur dalam KUHP sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Jika kita jabarkan lebih detail bahwasannya, bunyi pada pasal 104, 107, 108 berisi tentang “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” pada pasal 107 “(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.” Pada pasal 108 menjelaskan “(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.­

Judicial Review tentang Makar

Pasal Makar pernah dua kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta makar harus dimaknai sebagai ‘serangan’, sehingga harus dianggap sebagai delik selesai. Namun MK menilai argumen itu tidak bisa diterima. MK berpendapat percobaan makar — tanpa perlu tujuan makar tercapai yaitu pemerintah yang terguling–pun sudah bisa dikenai delik.

“Sebab apabila kata ‘makar’ begitu saja dimaknai sebagai ‘serangan’, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ dan telah nyata timbul korban,” demikian bunyi putusan MK yang diketok pada 31 Januari 2018.

Lalu, apakah delik makar bisa memberangus kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945? MK juga menepis anggapan itu. Sebab, negara berkewajiban melindungi kehidupan berbangsa, termasuk melindungi hak asasi manusia. MK juga memutuskan pasal makar adalah turunan langsung dari kedaulatan negara, sehingga MK tidak bisa menghapus pasal tersebut.

Spektrum Makar di Indonesia

Tindakan makar memiliki banyak jenis. Ada tindakan yang dilakukan dengan menerjang ideologi, ada juga yang melakukan penyerangan kepada Presiden baik langsung atau pun tidak langsung. Tindakan yang bermacam-macam ini menyebabkan jenis hukuman yang berbeda untuk pelaku makar yang beraneka ragam, ada yang hanya 2,5 tahun, ada juga yang sampai 5 tahun atau bahkan lebih, itu semua tergantung pada putusan pengadilan bagaimana makar itu terjadi dan berat atau ringannya jenis makar itu sendiri. Aksi pelanggaran besar seperti menyerang kepala negara tentu akan mendapatkan hukuman yang berat. Mungkin seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Indonesia pernah mengalami beberapa kasus tindakan makar yang menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman mati meski akhirnya atas pemerintah presiden, hukuman itu dicabut, bahkan bebas.

Dalam sejarahnya makar di Indonesia ini pernah beberapa kali terjadi yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar di Indonesia dilakukan dengan menentang ideologi bangsa Indonesia hingga melakukan penyerangan kepala negara yang sah dan sedang bertugas secara resmi.

Kasus makar masa lampau ialah kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mereka ingin Aceh merdeka dan lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam aksi yang dilakukan cukup lama itu yang GAM melakukan aksinya selama bertahun-tahun. GAM sering mengibarkan benderanya dan melawan pasukan TNI yang sedang bertugas atau melakukan penjagaan. Hampir sama dengan kasus GAM Pemerintahan Indonesia kerap kali diserang oleh beberapa kelompok yang menentang iedologi Pancasila dan ingin memerdekakan dirinya, seperti RMS atau Republik Maluku Selatan.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi pada 25 April 1959, dipimpin oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para prajurit KNIL (Tentara Hindia Belanda) yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankanya bentuk negara serikat di Indonesia. Lalu, mereka memprokalmasikan Negara Maluku Selatan di Ambon, yang ingin memisahkan kepulauan Maluku dari Indonesia. Pemberontakan ini berhasil diakhiri setelah pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Soumokil pada tahun 1963.

Adapun sisa-sia pemberontak RMS melarikan diri ke Belanda dan bergabung dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang dianggap sebagai organisasi yang kerap kali melakukan tindakan makar dan melawan kedaulatan NKRI. OPM adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya.


kawanhukum.id merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi pemikiran pembaru dan pemerhati hukum Indonesia. Esai yang diterbitkan dari, oleh dan untuk generasi Y dan Z. Submit esaimu secara mandiri di sini ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.